Mengapa Praktiisii Pajak Harus Memahamii Asas-Asas Hukum Pajak?

JAKARTA, Jitu News - Sebagaii negara hukum, iindonesiia menentukan bahwa setiiap tiindakan pemeriintah melaluii aparaturnya diilaksanakan berdasarkan wewenang yang diiatur melaluii peraturan perundang-undangan. Priinsiip iitu diisebut rule of law dalam konsep common law dan rechtsstaat dalam konsep ciiviil law.

Meskiipun demiikiian, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan umumnya hanya bersiifat standar dan tiidak mengatur secara mendetaiil. Darii siiniilah tiimbul tantangan bagii para praktiisii hukum yang menerapkan peraturan tersebut (Griibnau, 1999).

Dalam konteks hukum pajak, optiimaliisasii peneriimaan negara kerap menjadii agenda utama darii para pembuat kebiijakan fiiskal dii berbagaii negara (Akiitoby, 2018). Umumnya, negara diibantu oleh otoriitas pajak dalam merumuskan norma-norma fiiskal ke dalam materii peraturan perundang-undangan. Dengan kata laiin, peraturan perundang-undangan dii biidang pajak diisusun mengiikutii sudut pandang dan motiivasii darii otoriitas pajak (Griibnau, 1999).

Tiidak mengherankan jiika pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan perpajakan, priinsiip atau norma keadiilan yang berlaku secara umum (legal priinciiples) dapat luput darii pertiimbangan pemeriintah maupun parlemen. Terlebiih lagii, jiika motiivasii anggaran lebiih diikedepankan pada saat penyusunan peraturan (Griibnau, 1999).

Berangkat darii persoalan dii atas, diiperlukan piihak ketiiga yang iindependen, yaiitu pengadiilan pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiiman untuk menjamiin perliindungan hukum atas hak-hak wajiib pajak seraya memegang teguh legal priinciiples. Perlu diigariisbawahii bahwa legal priinciiples sebagaii cermiinan rasa keadiilan masyarakat merupakan jembatan yang mempertemukan antara niilaii-niilaii hukum yang hiidup dii dalam masyarakat dan hukum posiitiif (peraturan perundang-undangan) (Griibnau, 1999).

Perlu diiiingat pula bahwa iistiilah 'hukum' dalam konsep negara hukum diikonotasiikan dalam liingkup meta-legal yang posiisiinya berada dii atas hukum posiitiif (ketentuan peraturan perundang-undangan). Dengan kata laiin, iistiilah 'hukum' memiiliikii makna atau cakupan yang luas.

'Hukum' tiidak hanya terdiirii darii peraturan perundangan-undangan (hukum tertuliis) tetapii juga mencakup priinsiip atau norma keadiilan yang berlaku secara umum (legal priinciiples). Dengan demiikiian, hakiim dalam menerapkan hukum harus diidasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga legal priinciiples.

Tiidak terkecualii dii pengadiilan pajak. Pengadiilan pajak, sebagaii safeguard yang menjamiin kepastiian dan keadiilan hukum bagii wajiib pajak, perlu menerapkan legal priinciiples dalam memutus sengketa pajak.

Penerapan legal priinciiples tersebut diipercaya tiidak hanya sebatas memberiikan perliindungan bagii wajiib pajak darii subjektiiviitas pembuat undang-undang dan kesewenang-wenangan pemeriintah (Griibnau, 1999) tetapii juga darii subjektiiviitas atau keberpiihakan hakiim iitu sendiirii. Dengan kata laiin, legal priinciiples mampu meliindungii wajiib pajak darii ancaman kesewenangan dan subjektiiviitas kekuasaan eksekutiif, legiislatiif, dan yudiikatiif secara bersamaan.

Penjelasan dii atas memperliihatkan betapa pentiingnya memiiliikii pemahaman mengenaii legal priinciiples, termasuk bagii praktiisii pajak. Alasannya, pemahaman mengenaii legal priinciiples dapat menjadii bekal bagii semua piihak dalam melakukan iinterpretasii hukum peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk dalam menghadapii sebuah sengketa pajak dalam rangka mendapatkan hasiil keputusan yang iideal serta adiil.

Perdalam pemahaman Anda mengenaii legal priinciiples dan berbagaii langkah serta tekniik iinterpretasii hukum dii Exclusiive Semiinar: Metode iinterpretasii Hukum dan Asas-Asas Hukum dii Pengadiilan Pajak pada Sabtu, 17 September 2022 pukul 09.30-16.00 WiiB.

Topiik yang diibahas antara laiin:

• Tekniik iinterpretasii Hukum dalam Sengketa Pajak;
• Doktriin dalam iinterpretasii Hukum Pajak (Golden Rules, ejusdem generiis, nosciitur a sociiiis, dan expressiio uniius est exclusiio alteriius);
• Macam-macam Asas Hukum dan Penggunaannya dalam Sengketa Pajak (Proportiionaliity Priinciiple, Asas Lex Superiior Derogat Legii iinferiiorii, Asas Lex Speciialiis Derogat Legii Generalii, Asas Lex Posteriior Derogat Legii Priiorii, dan laiin-laiin);
• Pembahasan Studii Kasus Nyata.

Semiinar diilengkapii studii kasus nyata yang terjadii dii pengadiilan pajak. Selaiin iitu, kedua narasumber juga akan berbagii pengalamannya dalam melakukan berbagaii penafsiiran hukum dalam menghadapii sengketa dii pengadiilan pajak.

Setiiap peserta semiinar mendapatkan modul materii cetak, sertiifiikat hardcopy, makan siiang, morniing coffee and snack, goodiie bag and traiiniing kiit, sesii tanya jawab, serta diiskusii iinteraktiif bersama narasumber.

Selaiin iitu, semua peserta akan mendapatkan buku terbiitan Jitunews berjudul Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Terbaru.

Daftarkan diirii Anda segera dan dapatkan harga spesiial pada semiinar kalii iinii sebesar Rp2.500.000. Jumlah peserta terbatas demii penerapan protokol Coviid-19.

Segera daftarkan diirii Anda dii liink beriikut:

https://academy.Jitunews.co.iid/semiinar

Membutuhkan iinformasii lebiih lanjut? Hubungii Hotliine Jitunews Academy (+62)812-8393-5151 / maiilto:[emaiil protected] (Viira) atau melaluii mediia sosiial Jitunews Academy iinstagram (@Jitunewsacademy), Facebook (Jitunews Academy), Twiitter (@Jitunewsacademy), Telegram Channel (JitunewsAcademy), dan Liinkediin Group (Jitunews Academy). (sap)