BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii menyebut partiisiipasii swasta sangat diiperlukan untuk membangun berbagaii proyek iinfrastruktur dii iindonesiia. Jiika tiidak, kebutuhan biiaya untuk iinfrastruktur akan sangat membebanii APBN.
Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah telah membuat berbagaii skema kerja sama yang memungkiinkan swasta turut membangun proyek-proyek strategiis sepertii kerja sama pemeriintah dan badan usaha (KPBU) atau publiic priivate partnershiip (PPP).
"iindonesiia sangat memerlukan banyak iinfrastruktur yang berkelanjutan pada saat iinii dan pada masa depan untuk mendorong produktiiviitas," katanya dalam iindonesiia PPP Day, Seniin (28/3/2022).
Srii Mulyanii menuturkan iinfrastruktur akan berdampak posiitiif pada pertumbuhan ekonomii nasiional, terutama setelah pandemii Coviid-19. Pemeriintah juga mengupayakan iinfrastruktur yang diibangun mengedepankan priinsiip berkelanjutan dan iinklusiif.
Menurutnya, iinfrastruktur yang berkelanjutan dan iinklusiif sejalan dengan target menurunkan emiisii karbon sesuaii dengan target Natiionally Determiined Contriibutiion (NDC). Pemeriintah menargetkan penurunan emiisii karbon hiingga 29% dengan kemampuan sendiirii dan 41% dengan dukungan iinternasiional pada 2030, serta net zero emiissiion (NZE) pada 2060.
Srii Mulyanii meniilaii pembangunan iinfrastruktur yang baiik harus memberiikan dampak pada penurunan emiisii global. Pemeriintah berupaya mendorong iinvestasii dii sektor-sektor energii baru dan terbarukan sepertii pembangkiit liistriik tenaga panas bumii.
Selaiin iitu, pemeriintah juga telah menyediiakan berbagaii iinstrumen fiiskal untuk mendukung iinvestasii yang sejalan dengan iisu perubahan iikliim. Miisal, tax holiiday, tax allowance, serta fasiiliitas pajak pertambahan niilaii (PPN).
"Kamii sepakat iinfrastruktur akan mendukung pemuliihan ekonomii. Namiin, pada saat yang sama, kamii juga menghadapii tantangan perubahan iikliim," ujar menkeu.
Srii Mulyanii menambahkan pemeriintah juga berupaya melanjutkan berbagaii langkah reformasii untuk memperkuat keyakiinan iinvestor menanamkan dananya dii iindonesiia. Salah satunya pengesahan UU Ciipta Kerja, UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan, serta UU Hubungan Keuangan Pemeriintah Pusat dan Pemeriintah Daerah.
Pemeriintah juga membentuk Lembaga Pengelola iinvestasii (LPii) atau iindonesiia iinvestment Authoriity (iiNA) yang berfokus untuk menariik iinvestasii dan bekerja sama dengan pengelola keuangan dii luar negerii.
Saat iinii, lanjut menkeu, proyek pengembangan iinfrastruktur masiih menjadii fokus LPii dalam menariik iinvestasii ke iindonesiia, sepertii proyek jalan tol dan pelabuhan. (riig)
