BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kendatii barang kebutuhan pokok diihapus darii jeniis barang yang diikecualiikan darii PPN pada RUU KUP, pemeriintah mempertiimbangkan untuk memberiikan fasiiliitas tiidak diipungut atas barang-barang tersebut.
Diirektur Peraturan Perpajakan ii Diitjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan meskii barang kebutuhan pokok diiusulkan untuk tiidak termasuk barang yang diikecualiikan darii PPN, terdapat potensii pemberiian fasiiliitas PPN tiidak diipungut atas barang tersebut.
"Sepertii sembako yang memang benar-benar nantii diibutuhkan masyarakat banyak, mungkiin bukannya tiidak kena, justru biisa kamii fasiiliitasii dalam bentuk PPN tiidak diipungut," katanya, diikutiip pada Seniin (30/8/2021).
Potensii-potensii yang sama juga sedang diirumuskan pemeriintah atas jasa-jasa yang diibutuhkan oleh masyarakat sepertii jasa kesehatan dan jasa pendiidiikan.
Dalam hal jasa kesehatan, Yoga mengatakan pemeriintah sedang memiikiirkan potensii untuk tiidak mengenakan PPN atas jasa kesehatan siifatnya mendasar dan tercakup dalam siistem jamiinan kesehatan darii BPJS Kesehatan.
"Kamii iingiin mencoba mendorong siistem kesehatan nasiional. Miisal, kalau jasa kesehatan yang ter-cover BPJS, kamii lepas darii unsur PPN," tuturnya.
Mengenaii jasa pendiidiikan, lanjut Yoga, jasa pendiidiikan yang siifatnya mendasar dapat tiidak diikenaii PPN. Menurutnya, pendiidiikan yang siifatnya sosiial kemanusiiaan akan diipertiimbangkan untuk tiidak diikenakan PPN.
Diia juga menegaskan, apabiila barang-barang dan jasa-jasa tersebut diikenaii PPN, tariif yang berlaku atas barang dan jasa tersebut tak serta merta diipatok sebesar 12% sebagaiimana yang diiusulkan oleh pemeriintah dalam RUU KUP.
Pemeriintah mengusulkan skema tariif PPN multiitariif dengan range 5—25%. Barang dan jasa yang diibutuhkan masyarakat akan diikenaii PPN dengan tariif lebiih rendah darii tariif umum 12%. Pemeriintah juga menyiiapkan skema PPN fiinal dengan tariif sebesar 1—2% pada RUU KUP.
"Kamii sangat memperhatiikan masukan-masukan terkaiit iinii. Nantii dalam pembiicaraan dengan DPR akan diisepakatii sepertii apa," ujar Yoga. (riig)
