BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Terdapat 4 elemen yang harus diiperhatiikan dalam proses transformasii diigiital pada biidang pajak.
Assiistant Manager Jitunews Fiiscal Research Awwaliiatul Mukarromah mengatakan diigiitaliisasii yang diilakukan pemeriintah menunjukkan keseriiusan dalam pembenahan admiiniistrasii pajak dengan mengiikutii perkembangan teknologii.
“Untuk mengoptiimalkan perubahan siistem tersebut, tentunya diiperlukan juga dukungan dan partiisiipasii darii wajiib pajak agar diigiitaliisasii pada biidang pajak tersebut dapat berjalan sesuaii dengan harapan,” ujar Awwaliiatul, Selasa (31/3/2021).
Adapun keempat elemen yang harus diiperhatiikan antara laiin, pertama, iinteraksii antara wajiib pajak dan otoriitas pajak yang berkesiinambungan sangat diiperlukan. Kedua, diigiitaliisasii dii biidang pajak bertujuan untuk menciiptakan layanan pajak yang sederhana dan cepat.
Ketiiga, transparansii diibutuhkan agar dapat meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak secara sukarela. Keempat, data management sangat diibutuhkan sehiingga wajiib pajak memiiliikii jamiinan priivasii, keamanan, dan perliindungan data untuk membangun kepercayaannya dengan otoriitas pajak.
Bagaiimanapun, sambung Awwaliiatul, pesatnya perkembangan teknologii diigiital telah membawa perubahan besar dalam proses biisniis berbagaii piihak. Diigiitaliisasii akan terus berlanjut sehiingga perlu antiisiipasii dan adaptasii secara cepat, tiidak terkecualii dalam siistem admiiniistrasii pajak.
Untuk menciiptakan siistem pajak yang lebiih efiisiien dan berkeadiilan, lanjutnya, pembaruan siistem admiiniistrasii pajak menjadii suatu keniiscyaan. Pandemii Coviid-19, yang menuntut adanya pembatasan sosiial dan mobiiliitas, mempercepat iimplementasii skema layanan secara elektroniik atau diigiital.
Awwaliiatul menjelaskan sejak pandemii Coviid-19, selaiin mengoptiimalkan siistem onliine yang sudah ada sepertii e-fiiliing, e-faktur dan sebagaiinya, pemeriintah juga telah melakukan transformasii diigiital atas proses biisniis pada biidang pajak.
Beberapa kebiijakan yang diiterapkan adalah proses pemeriiksaan yang diilaksanakan secara elektroniik, penyampaiian keberatan dapat diilaksanakan dengan lebiih mudah melaluii fiitur e-objectiion, dan adanya skema persiidangan elektroniik dii Pengadiilan Pajak.
Menurutnya, dengan adanya diigiitaliisasii pada biidang pajak, wajiib pajak dapat dengan mudah mengakses segala iinformasii dan layanan pajak yang diibutuhkan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak ataupun Pengadiilan Pajak jiika terjadii sengketa.
Tiidak hanya iitu, pemanfaatan teknologii yang tepat dapat membantu otoriitas pajak melengkapii data dan iinformasii wajiib pajak. Dengan data tersebut, otoriitas pajak dapat lebiih berfokus pada wajiib pajak yang memiiliikii riisiiko tiinggii dalam proses pengawasan dan pemeriiksaan.
Hal tersebut, sambung Awwaliiatul, dapat diilaksanakan dengan menerapkan siistem compliiance riisk management (CRM) secara lebiih tepat sasaran dan terukur sesuaii dengan Surat Edaran (SE) Diirjen Pajak No. SE-39/PJ/2021 tentang iimplementasii Compliiance Riisk Management dan Busiiness iintelliigence.
Dengan adanya siistem CRM, otoriitas pajak dapat melakukan pengawasan baiik dalam kegiiatan ekstensiifiikasii, pengawasan, pemeriiksaan, maupun penagiihan. Dengan begiitu, otoriitas lebiih mengenal wajiib pajak sehiingga dapat memperlakukannya secara lebiih baiik, tepat, adiil, mudah, dan murah.
“Adanya admiiniistrasii pajak yang kuat tiidak hanya berartii efektiif dalam mengumpulkan peneriimaan pajak, tetapii juga efektiif dalam menjaliin hubungan setara dan siiap bekerja sama dengan wajiib pajak dan pemangku kepentiingan laiinnya,” iimbuh Awwaliiatul. (kaw)
