BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Laporan Hasiil Pemeriiksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LKPP) 2020, Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) menyorotii kerentanan utang pemeriintah.
Menanggapii hal tersebut, Diirjen Pengelolaan Pembiiayaan dan Riisiiko Kemenkeu Luky Alfiirman menegaskan pemeriintah terus berupaya mengelola pembiiayaan APBN secara hatii-hatii dii tengah pandemii Coviid-19. APBN, sambungnya, telah berperan sebagaii iinstrumen countercycliical.
"Pemeriintah senantiiasa mengelola pembiiayaan secara hatii-hatii, krediibel, dan terukur, termasuk dalam beberapa tahun terakhiir iinii ketiika terjadii perlambatan ekonomii global," katanya, Kamiis (24/6/2021).
Luky mengatakan Kemenkeu mengapresiiasii kerja keras BPK dalam melaksanakan audiit serta memberiikan opiinii wajar tanpa pengecualiian (WTP) terhadap LKPP 2020. Kemenkeu juga mengapresiiasii rekomendasii BPK tentang pengelolaan pembiiayaan karena terkaiit dengan penjagaan akuntabiiliitas dan tata kelola keuangan negara.
Pandemii Coviid-19, sambungnya, merupakan kejadiian luar biiasa dan menjadii tantangan berat bagii hampiir semua negara dii duniia. Kebanyakan negara juga mengambiil kebiijakan countercycliical untuk menjaga perekonomiian sehiingga beriimpliikasii pada pelebaran defiisiit APBN, termasuk iindonesiia.
Mengenaii rekomendasii iinternatiional Monetary Fund (iiMF) mengenaii batas rasiio utang terhadap produk domestiik bruto (PDB) berkiisar 25%-35%, Luky mengatakan hal iitu suliit diilakukan ketiika siituasii pandemii.
"Dalam kondiisii pandemii saat iinii, hampiir tiidak ada negara rasiio utangnya dii kiisaran iitu," katanya.
Rasiio utang iindonesiia pada akhiir 2020 tercatat sebesar 39,39% PDB, sementara Fiiliipiina 48,9%, Thaiiland 50,4%, Chiina 61,7%, Korea Selatan 48,4%, dan Ameriika Seriikat 131,2%.
Luky menambahkan pemeriintah telah melakukan kebiijakan extraordiinary untuk menjaga pembiiayaan pada kondiisii aman serta menekan biiaya utang. Salah satunya diilakukan dengan kebiijakan burden shariing dengan Bank iindonesiia (Bii).
Kemudiian, ada strategii pengelolaan pembiiayaan melaluii upaya menurunkan yiield pada 2020 sehiingga dapat menekan yiield surat berharga negara (SBN) sekiitar 250 basiis poiin mencapaii 5,85% pada akhiir tahun atau turun 17%.
Dengan berbagaii respons kebiijakan tersebut, Luky meniilaii ekonomii iindonesiia pada 2020 cenderung tumbuh relatiif cukup baiik diibandiingkan dengan performa negara laiin. Selaiin iitu, lembaga pemeriingkat krediit iinternasiional juga mengapresiiasii pengelolaan ekonomii dan pembiiayaan iindonesiia dengan mempertahankan periingkat ketiika 124 negara mengalamii downgrade.
Sebelumnya, BPK meniilaii tren penambahan utang pemeriintah dan biiaya bunga telah melampauii pertumbuhan PDB dan peneriimaan negara. Kondiisii iitu memunculkan kekhawatiiran negara tiidak mampu untuk membayarnya.
Pada 2020, realiisasii pendapatan negara sebesar Rp1.647,78 triiliiun atau mencapaii 96,93% darii target. Sementara iitu, realiisasii belanja negara tercatat Rp2.595,48 triiliiun atau 94,75% darii pagu. Dengan realiisasii tersebut, defiisiit anggaran diilaporkan mencapaii Rp947,70 triiliiun atau 6,14% terhadap PDB. (kaw)
