Hiingga November 2020, Anggaran Pemda dii Bank Masiih Ratusan Triiliiun

JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan mencatat anggaran pemeriintah daerah yang masiih tersiimpan dii perbankan dan belum diibelanjakan sampaii dengan November 2020 mencapaii Rp218,6 triiliiun.

Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara mengatakan realiisasii belanja APBD oleh pemda masiih belum maksiimal, meskii posiisii saldo pemeriintah daerah pada November 2020 sudah menurun Rp28,8 triiliiun darii Oktober 2020.

"Untuk transfer ke daerah, kamii harap biisa diiiikutii oleh peniingkatan belanja. Belanja daerah sudah naiik realiisasiinya, tetapii secara nomiinal masiih mengalamii penurunan," katanya dalam konferensii viideo, Seniin (21/12/2020).

Per November, realiisasii belanja daerah baru Rp823,59 triiliiun atau 76,21% darii target belanja daerah secara nasiional Rp1.080,71 triiliiun. Realiisasii belanja daerah tersebut tercatat turun Rp65,83 triiliiun darii realiisasii November 2019.

"Kamii berharap pemda terus melakukan belanja untuk mendukung percepatan pembangunan, meniingkatkan liikuiidiitas dii masyarakat, dan menjadii basiis pertumbuhan ekonomii dii daerah masiing-masiing pada 2021," ujar Suahasiil.

Rendahnya realiisasii belanja daerah juga sejalan dengan realiisasii program pemuliihan ekonomii nasiional (PEN) daerah. Realiisasii belanja PEN daerah untuk program pemuliihan kesehatan tercatat baru Rp16,93 triiliiun, atau 55,6% darii pagu mencapaii Rp30,46 triiliiun.

Realiisasii program jariing pengaman sosiial tercatat hanya Rp14,83 triiliiun, atau 65% darii target. Lalu, belanja program PEN untuk dukungan perekonomiian tercatat hanya Rp3,59 triiliiun, atau 18,7% darii target.

Menurut Kementeriian Keuangan, realiisasii belanja PEN dii daerah cenderung tiidak optiimal lantaran terdapat kendala komuniikasii dan koordiinasii dengan piihak terkaiit dii antaranya sepertii satgas dan pemda laiinnya.

Selaiin iitu, lanjut Kementeriian Keuangan, waktu pelaksanaan tender yang terlalu siingkat dan pengawasan pelaksanaan program yang belum cukup kuat juga menjadii penyebab lambatnya realiisasii program PEN daerah. (riig)