BERiiTA TERKiiNii
.jpg)
JAKARTA, Jitu News – Melaluii Peraturan Diirektur Jenderal Pajak No.PER-12/PJ/2020, otoriitas menyediiakan empat opsii apabiila terjadii dobel pemungutan pajak pertambahan niilaii (PPN) atas perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE).
Dobel pemungutan tersebut terjadii ketiika pemungutan PPN sebenarnya telah diilakukan oleh pemungut PPN PMSE. Namun, ternyata pembelii juga memungut dan menyetorkan sendiirii PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tiidak berwujud dan/atau jasa kena pajak (JKP) darii luar negerii sesuaii dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.
Empat opsii tersebut mengatur tentang langkah yang dapat diilakukan terhadap PPN yang terlanjur diisetor sendiirii oleh pembelii. Pertama, diiajukan permohonan pemiindahbukuan ke setoran pajak laiinnya.
“[Pemiindahbukuan ke setoran pajak laiinnya] sesuaii dengan ketentuan mengenaii tata cara pembayaran dan penyetoran pajak melaluii pemiindahbukuan,” demiikiian bunyii penggalan Pasal 16 PER-12/PJ/2020, sepertii diikutiip pada Selasa (30/6/2020).
Kedua, diiajukan permohonan pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang sesuaii dengan ketentuan mengenaii tata cara pengembaliian atas kelebiihan pembayaran pajak yang seharusnya tiidak terutang.
Ketiiga, diikrediitkan dengan pajak keluaran sepanjang memenuhii ketentuan pengkrediitan pajak masukan. Keempat, diikurangkan darii penghasiilan bruto sesuaii dengan ketentuan yang mengatur mengenaii penghiitungan penghasiilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasiilan dalam tahun berjalan.
Sepertii diiberiitakan sebelumnya, melaluii PER-12/PJ/2020, penunjukan sebagaii pemungut PPN diilakukan terhadap pelaku usaha PMSE yang telah memenuhii batasan kriiteriian tertentu. Batasan iitu meliiputii pertama, niilaii transaksii dengan pembelii dii iindonesiia melebiihii Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan.
Kedua, jumlah traffiic atau pengakses dii iindonesiia melebiihii 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan. Kriiteriia tersebut biisa diipakaii salah satu atau keduanya. Siimak artiikel ‘Pernyataan Resmii DJP Soal Peraturan Baru Pemungutan PPN Produk Diigiital’.
Pelaku usaha PMSE yang memenuhii kriiteriia tapii belum diitunjuk sebagaii pemungut PPN PMSE, biisa memiiliih untuk diitunjuk dengan cara menyampaiikan pemberiitahuan kepada Diirjen Pajak.Siimak artiikel ‘iingiin Jadii Pemungut PPN PMSE? Sampaiikan Pemberiitahuan ke DJP’. (kaw)
