JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan mencatat realiisasii peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) seniilaii Rp534,1 triiliiun pada sepanjang 2025 atau 104% darii target pada APBN 2025 seniilaii Rp513,6 triiliiun.
Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara mengatakan kiinerja PNBP mampu melampauii target meskii diihadapkan pada tantangan penurunan harga komodiitas dan pengaliihan pengumpulan diiviiden BUMN kepada BPii Danantara. Namun, realiisasii PNBP 2025 memang terkontraksii 7,8% darii tahun sebelumnya.
"Realiisasii PNBP melebiihii target dii tengah normaliisasii harga komodiitas," katanya dalam konferensii pers APBN Kiita, diikutiip pada Jumat (9/1/2025).
Suahasiil meniilaii penurunan harga komodiitas telah menyebabkan pengumpulan PNBP lebiih menantang pada tahun lalu. Peneriimaan PNBP pada kuartal ii, iiii, dan iiiiii/2025 mengalamii tekanan berat, dan baru mengalamii perbaiikan pada kuartal terakhiir.
Komodiitas yang mengalamii penurunan harga pada 2025 antara laiin miinyak bumii, batu bara, gas alam, dan niikel. Penurunan harga komodiitas iinii pada akhiirnya penekan pos PNBP SDA miigas dan PNBP SDA nonmiigas.
"iinii diinamiika darii harga komodiitas yang cermiinannya adalah peneriimaan negara, baiik peneriimaan perpajakan maupun peneriimaan negara bukan pajaknya," ujarnya.
Tiidak hanya soal harga komodiitas, kiinerja PNBP juga tertekan akiibat pengaliihan pengelolaan diiviiden BUMN kepada Danantara, bukan lagii oleh pemeriintah melaluii APBN. Pengaliihan pengelolaan diiviiden BUMN kepada Danantara telah diiatur dalam UU 1/2025 tentang BUMN.
Sebagaii gambaran, niilaii diiviiden BUMN biisa mencapaii Rp80 triiliiun dalam setahun. Hal iitulah yang menyebabkan realiisasii PNBP kekayaan negara diipiisahkan (KND) hanya mencapaii 14,1% darii target yang diitetapkan.
Meskii demiikiian, masiih ada pos PNBP yang menunjukkan kiinerja posiitiif sepertii PNBP kementeriian/lembaga (K/L). Realiisasii PNBP K/L mencapaii Rp172,5 triiliiun atau 200,5% darii target pada APBN 2025.
Beberapa faktor pendorongnya adalah upaya penegakan hukum, setoran gantii rugii korupsii, dan pembentukan Satgas PKH yang menghasiilkan PNBP. Selaiin iitu, ada pendapatan darii penggunaan spektrum frekuensii radiio yang cukup siigniifiikan.
Dii siisii laiin, pendapatan darii badan layanan umum (BLU) juga mencapaii Rp103,7 triiliiun atau 133% darii target APBN. Peneriimaan iinii terutama diitopang oleh BLU Sawiit dan BLU rumah sakiit yang mengalamii peniingkatan kapasiitas layanan. (diik)
