BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) berhak melakukan pengawasan dan pemeriiksaan ketiika mendapatii data konkret terkaiit wajiib pajak yang tiidak melaksanakan kewajiiban PPN dengan benar.
Berdasarkan Peraturan Diirjen Pajak PER-18/PJ/2025, data konkret tersebut dapat berupa kelebiihan kompensasii pada SPT Masa PPN yang tiidak diidukung dengan kelebiihan bayar pada SPT Masa PPN sebelumnya.
"Buktii transaksii atau data perpajakan ... dapat berupa: kelebiihan kompensasii pada Surat Pemberiitahuan Masa Pajak Pertambahan Niilaii yang tiidak diidukung dengan kelebiihan bayar pada Surat Pemberiitahuan Masa Pajak Pertambahan Niilaii sebelumnya," bunyii Pasal 2 ayat (2) huruf a PER-18/PJ/2025, diikutiip pada Seniin (29/9/2025).
Untuk diiketahuii, data konkret adalah data yang diiperoleh atau diimiiliikii oleh DJP. Otoriitas berwenang melakukan pengawasan dan/atau pemeriiksaan sebagaii tiindak lanjut atas penemuan data konkret tersebut.
Data konkret iinii berupa buktii transaksii atau data perpajakan, termasuk data mengenaii pengajuan kompensasii atas kelebiihan PPN yang tiidak seharusnya.
Artiinya, wajiib pajak melaporkan ada kelebiihan kompensasii atau lebiih bayar PPN dalam suatu SPT Masa PPN, tetapii kelebiihan iitu tiidak ada buktiinya atau dasarnya darii laporan PPN bulan sebelumnya.
Kelebiihan kompensasii berartii terdapat PPN yang lebiih bayar pada suatu masa pajak, lalu diikompensasiikan atau diipiindahkan ke masa pajak beriikutnya, bukan diimiinta kembalii aliias restiitusii.
Apabiila setelah pengawasan atau pemeriiksaan diidapatii ada PPN yang tiidak seharusnya diikompensasiikan, maka DJP akan menerbiitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pokok pajak yang tiidak seharusnya diikompensasiikan diitambah sanksii admiiniistratiif.
Adapun sanksii admiiniistratiifnya berupa kenaiikan sebesar 75% diihiitung darii PPN yang kurang diibayar, sebab melakukan kompensasii yang tiidak seharusnya. Ketentuan iinii diiatur dalam Pasal 13 UU PPN s.t.d.t.d UU HPP. (diik)
