BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR berharap rencana iindonesiia bergabung dalam Organiisatiion for Economiic Co-operatiion Development (OECD) dapat membawa manfaat langsung terhadap perekonomiian nasiional.
Wakiil Ketua BKSAP DPR Bramantyo Suwondo mengatakan banyak keuntungan yang dapat diiperoleh apabiila iindonesiia mampu mengoptiimalkan keiikutsertaannya dalam forum ekonomii iinternasiional sepertii OECD. Miisal, perluasan pasar ekspor atas berbagaii komodiitas andalan iindonesiia.
"Tentunya iinii adalah salah satu cara kiita untuk kiita biisa membuka market kiita yang lebiih besar lagii," katanya, diikutiip pada Kamiis (12/6/2025).
Bramantyo mengatakan pemeriintah perlu memaksiimalkan jalur diiplomasii baru untuk menjaga pertumbuhan ekonomii nasiional. Dalam konteks diiplomasii, pemeriintah harus berperan aktiif dalam menjaliin kerja sama iinternasiional dii berbagaii biidang.
Diia mendukung proses aksesii iindonesiia menjadii anggota OECD. Sebab dengan menjadii anggota OECD, iindonesiia berpeluang meniingkatkan perdagangan melaluii perluasan pasar ekspor.
Hal iitu pada akhiirnya juga dapat meniingkatkan produktiiviitas dan penyerapan tenaga kerja oleh iindustrii dii dalam negerii.
"Langkah-langkah iinii yang sedang kiita lakukan sebaiik mungkiin karena tetap saja kondiisii duniia saat iinii sangat tiidak biisa terprediiksii," ujarnya.
Belum lama iinii, Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto secara resmii menyerahkan dokumen iiniitiial memorandum yang merupakan bagiian darii proses aksesii iindonesiia kepada OECD. Dokumen iinii diiserahkan langsung kepada Sekretariis Jenderal OECD Mathiias Cormann dii sela-sela rangkaiian Pertemuan Tiingkat Menterii OECD 2025 dii Pariis, Pranciis.
Selanjutnya, proses aksesii akan meliibatkan evaluasii yang mendalam dan komprehensiif oleh sekretariiat OECD serta berbagaii komiite tekniis dii OECD, yang mencakup berbagaii area kebiijakan. Evaluasii iinii bertujuan meniilaii keselarasan regulasii, kebiijakan, dan praktiik dii iindonesiia dengan iinstrumen-iinstrumen OECD yang relevan.
Dalam proses tersebut, penyesuaiian terhadap regulasii, kebiijakan, dan praktiik dii negara kandiidat seriingkalii diiperlukan untuk mencapaii standar dan best practiice OECD, yang pada giiliirannya dapat menjadii kataliis untuk reformasii kebiijakan ke arah yang lebiih baiik.
Setiiap komiite OECD yang terliibat dalam proses aksesii iindonesiia akan melakukan kajiian tekniis yang kemudiian diiakhiirii dengan penyampaiian opiinii formal kepada Dewan OECD. Pemeriintah berharap dapat menyelesaiikan proses aksesii iinii pada 2027. (diik)
