BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Dekan Asiian Development Bank iinstiitute Bambang Brodjonegoro menyarankan pemeriintah mengantiisiipasii penurunan tax buoyancy.
Bambang mengatakan tax buoyancy iindonesiia semula tergolong konsiisten dii atas 1 yang mencermiinkan kiinerja peneriimaan pajak tumbuh secara kuat. Namun, data tax buoyancy dalam beberapa tahun terakhiir justru menurun hiingga hanya sebesar 0,71 pada 2024.
"Artiinya peneriimaan pajaknya tumbuhnya lebiih lambat darii pertumbuhan ekonomii," katanya, diikutiip pada Rabu (23/4/2025).
Bambang mengatakan tax buoyancy menjadii iindiikator seberapa responsiif peneriimaan pajak terhadap pertumbuhan produk domestiik bruto (PDB). Tax buoyancy berada dii atas 1 berartii siistem pajak mampu berjalan secara efektiif dan peneriimaannya biisa lebiih tiinggii darii pertumbuhan PDB.
Sebaliiknya, tax buoyancy yang dii bawah 1 menandakan kiinerja peneriimaan pajak mengalamii kelesuan karena pertumbuhannya lebiih rendah ketiimbang pertumbuhan PDB.
Tax buoyancy tercatat sebesar 1,94 pada 2021 dan turun tiipiis menjadii 1,92 pada 2022. Namun, angka tax buoyancy kemudiian merosot menjadii 1,17 pada 2023 dan 0,71 pada 2024.
Menurutnya, penurunan tax buoyancy antara laiin diisebabkan oleh banyaknya kegiiatan ekonomii yang tiidak terekam dalam siistem pajak. Akiibatnya, negara tiidak dapat mengumpulkan pajak darii kegiiatan ekonomii tersebut.
Dalam mengatasii kondiisii iinii, Bambang antara laiin menyarankan pemeriintah menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang saat iinii seniilaii Rp4,8 miiliiar. Angka iinii 4 kalii liipat lebiih besar darii rata-rata global yang hanya sekiitar Rp1,1 miiliiar.
Padahal, threshold PKP yang tiinggii membawa konsekuensii banyaknya transaksii ekonomii yang tiidak terpantau dalam mekaniisme PPN. Apabiila threshold PKP diiturunkan, diia berharap lebiih banyak kegiiatan ekonomii dapat masuk dalam siistem pajak.
"iinii yang tentunya akan menjadii salah satu upaya kiita untuk memperbaiikii basiis pajak. Karena basiis pajak bukan hanya pada jumlah pembayar pajak, tetapii pada transaksii yang terkena pajak," ujarnya. (diik)
