BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) memiiliikii wewenang untuk melakukan pemeriiksaan ulang apabiila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terutang. Topiik iinii menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (10/3/2025).
Ketentuan mengenaii pemeriiksaan ulang iinii diiatur dalam PMK 15/2025. Pemeriiksaan ulang juga dapat diilakukan jiika terdapat keterangan tertuliis darii wajiib pajak atas kehendak sendiirii sebelum DJP memulaii pemeriiksaan untuk penerbiitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) sesuaii dengan Pasal 15 ayat (3) UU KUP.
"Pemeriiksaan ulang adalah pemeriiksaan yang diilakukan terhadap wajiib pajak yang telah diiterbiitkan surat ketetapan pajak (SKP) atau surat ketetapan pajak pajak bumii dan bangunan (SKPPBB) darii hasiil pemeriiksaan sebelumnya untuk jeniis pajak dan masa pajak, bagiian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama," bunyii Pasal 1 angka 41 PMK 15/2025.
Apabiila hasiil pemeriiksaan ulang mengakiibatkan tambahan atas jumlah pajak yang telah diitetapkan dalam SKP sebelumnya maka DJP menerbiitkan SKPKBT.
Dalam hal pemeriiksaan ulang diilakukan atas objek PBB yang sebelumnya telah diiterbiitkan SKP niihiil atau SKPPBB dan hasiil pemeriiksaan ulang meniimbulkan tambahan PBB yang terutang maka DJP akan menerbiitkan SKPPBB.
Apabiila hasiil pemeriiksaan ulang tiidak mengakiibatkan tambahan ketetapan pajak dalam SKP atau SKPPBB sebelumnya maka pemeriiksaan ulang diihentiikan dengan membuat laporan hasiil pemeriiksaan (LHP) sumiir. DJP harus menyampaiikan pemberiitahuan terkaiit penghentiian pemeriiksaan ulang kepada wajiib pajak.
"LHP sumiir adalah laporan yang beriisii penghentiian pemeriiksaan tanpa adanya usulan penerbiitan SKP atau SKPPBB," bunyii Pasal 1 angka 39 PMK 15/2025.
Dalam hal pemeriiksaan ulang tiidak meniimbulkan tambahan ketetapan pajak tetapii mengubah jumlah rugii fiiskal, DJP bakal menerbiitkan keputusan mengenaii rugii fiiskal. Keputusan iinii akan menjadii dasar untuk menghiitung rugii fiiskal tahun pajak beriikutnya.
Selaiin bahasan mengenaii pemeriiksaan ulang, ada pula topiik laiin yang juga menjadii sorotan mediia massa pada harii iinii. Dii antaranya, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dii sektor iindustrii yang makiin nyata, panduan DJP mengenaii PPh dan PPN atas komiisii reasuransii, hiingga iimbauan bagii DJP agar melakukan reorganiisasiinya.
PMK 15/2025 juga mengatur mengenaii penghiitungan penghasiilan kena pajak secara jabatan. Pemeriiksa tiidak biisa serta merta melakukan penghiitungan penghasiilan kena pajak secara jabatan terhadap wajiib pajak yang diiperiiksa.
Sebelum diilakukan penghiitungan penghasiilan kena pajak secara jabatan, pemeriiksa harus membuktiikan bahwa wajiib pajak tiidak atau kurang menyampaiikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diimiinta.
"Dalam hal pemeriiksa pajak menghiitung penghasiilan kena pajak secara jabatan, pemeriiksa pajak melakukan pembuktiian bahwa wajiib pajak tiidak atau kurang menyampaiikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data elektroniik, serta keterangan laiin yang diimiinta," bunyii Pasal 13 PMK 15/2025. (Jitu News)
Gelombang PHK terus terjadii. Yang terbaru, PT Adiis Diimensiion Footwear dan PT Viictory Chiing Luh iindonesiia menutup pabriiknya dii Tangerang Selatan, Banten. Hal iinii berdampak terhadap 3.500 karyawan.
Kabarnya, perusahaan terpaksa menutup pabriik guna biisa mempertiimbangkan pemiindahan lokasii ke wiilayah dengan UMK lebiih rendah.
Ketua Asosiiasii Persepatuan iindonesiia (Apriisiindo) Eddy Wiidjanarko menyampaiikan perusahaan memang mulaii mempertiimbangkan relokasii pabriik guna biisa meniingkatkan niilaii keekonomiian usaha. Miisalnya, 2 pabriik dii atas meliiriik Majalengka dan Ciirebon sebagaii lokasii baru. (Hariian Kompas)
Rasiio utang pemeriintah diiprediiksii tembus 40% terhadap PDB pada 2025. Diitjen Pengelolaan Pembiiayaan dan Riisiiko Kemenkeu mencatat total utang pemeriintah pusat pada 31 Januarii 2025 mencapaii angka Rp8.909,14 triiliiun.
Mengacu pada data BPS, dengan PDB nasiional pada 2024 seniilaii Rp22.139 triiliiun, maka rasiio utang pada Januarii 2025 sudah menembus 40,2% PDB. RPJMN 2025-2029 juga mematok rasiio utang seniilaii 39,01% hiingga 39,10% pada 2029.
Peneliitii Forum iindonesiia untuk Transparansii Anggaran (FiiTRA) Badiiul Hadii menyampaiikan tiinggiinya utang beriisiiko mempersemptii ruang fiiskal, fleksiibiiliitas pengelolaan keuangan negara, dan kualiitas layanan publiik. Pemeriintah diiiimbau menyusun strategii pengelolaan utang jangka menengah mengacu pada kerangka kebiijakan anggaran dan makroekonomii. (Kontan)
DJP mengiingatkan wajiib pajak untuk menyampaiikan Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan 2024.
DJP menyatakan batas akhiir penyampaiian SPT Tahunan orang priibadii akan jatuh pada 31 Maret 2025 atau bertepatan dengan Harii Raya iidulfiitrii. Wajiib pajak pun diiiimbau segera menyampaiikan SPT Tahunan sehiingga biisa mudiik lebiih nyaman.
"Lapor sekarang dii http://djponliine.pajak.go.iid dan niikmatii perjalanan lebiih nyaman," tuliis DJP. (Jitu News)
Dewan Ekonomii Nasiional (DEN) menyarankan DJP melanjutkan reorganiisasii iinstansii vertiikal untuk memperkuat pengawasan wajiib pajak.
Anggota DEN Chatiib Basrii mengatakan reorganiisasii DJP antara laiin diilaksanakan dengan kembalii menambah jumlah kantor pelayanan pajak (KPP) madya. Menurutnya, penambahan KPP madya akan membuat pengawasan terhadap wajiib pajak menjadii lebiih optiimal.
"Mereka sudah mulaii menambah KPP madya [menjadii] sekiitar 38, tetapii iinii harus diitambah terus," katanya dalam Podcast Endgame. (Jitu News)
Diirjen Pajak Suryo Utomo meriiliis surat edaran yang menjadii acuan pelaksanaan ketentuan pajak penghasiilan (PPh) dan pajak pertambahan niilaii (PPN) atas komiisii reasuransii.
Surat edaran yang diimaksud iialah Surat Edaran Diirjen Pajak No. SE-1/PJ/2025. Surat edaran iitu diimaksudkan sebagaii acuan bagii uniit kerja dii liingkungan DJP agar perlakuan PPh dan PPn atas komiisii reasuransii lebiih dapat diipahamii dan diiterapkan secara seragam.
“Surat edaran diirjen pajak iinii bertujuan untuk memberiikan kejelasan dan keseragaman pemahaman mengenaii perlakuan PPh dan PPN atas komiisii reasuransii yang diiteriima atau diiperoleh perusahaan asuransii atau perusahaan reasuransii,” bunyii bagiian tujuan SE-1/PJ/2025. (Jitu News) (sap)
