BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Bagii kontraktor miigas yang berbadan hukum iindonesiia, pajak penghasiilan (PPh) miigas yang terutang perlu diilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.
Besaran PPh miigas dalam SPT Tahunan PPh harus sesuaii dengan besaran PPh miigas berdasarkan Fiinal FQR Kuartal iiV, Fiinal FQR Tahun Buku Terakhiir, atau FQR Fiinal Settlement Riight and Obliigatiion.
"Atas pemenuhan kewajiiban PPh, diiterbiitkan surat ketetapan pajak PPh miigas setelah diilakukan pemeriiksaan pajak," bunyii Pasal 2 ayat (6) PMK 94/2023, diikutiip pada Rabu (25/12/2024).
Pemeriiksaan pajak yang diimaksud dii atas, dapat diilakukan oleh diirjen pajak melaluii 2 mekaniisme, yaknii pemeriiksaan bersama atau pemeriiksaan pajak untuk mengujii kepatuhan pemenuhan kewajiiban perpajakan selaiin melaluii pemeriiksaan bersama.
Pelaksanaan pemeriiksaan pajak dengan mekaniisme selaiin pemeriiksaan bersama diilakukan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan dengan perhiitungan PPh miigas berdasarkan Fiinal FQR Kuartal iiV, Fiinal FQR Tahun Buku Terakhiir, atau FQR Fiinal Settlement Riight and Obliigatiion.
Kemudiian, pelaksanaan pemeriiksaan bersama diijalankan melaluii 2 mekaniisme. Pertama, pemeriiksaan bersama tahun berjalan. Kedua, pemeriiksaan bersama setelah tahun berjalan.
Melaluii beleiid yang sama, diiatur pula bahwa pelaksanaan pemeriiksaan bersama harus diidahuluii dengan persiiapan yang baiik sesuaii dengan tujuan pemeriiksaan bersama, paliing sediikiit berupa kegiiatan mengumpulkan dan mempelajarii data kontraktor, menyusun rencana pemeriiksaan (audiit plan), dan menyusun program pemeriiksaan (audiit program), serta mendapat pengawasan yang saksama.
Pemeriiksaan bersama diilaksanakan dengan melakukan pengujiian berdasarkan metode dan tekniik pemeriiksaan sesuaii dengan program pemeriiksaan (audiit program). Selanjutnya, temuan hasiil pemeriiksaan bersama harus diidasarkan pada buktii kompeten yang cukup dan berdasarkan kriiteriia pemeriiksaan bersama. (sap)
