BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah memastiikan akan memperpanjang masa berlaku tax holiiday sepertii yang diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 130/2020. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (7/10/2024).
Perpanjangan tax holiiday iinii diisampaiikan oleh Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kementeriian Keuangan Febriio Kacariibu. Menurutnya, perpanjangan tax holiiday sudah diibahas bersama dengan Kementeriian iinvestasii (BKPM). Ketentuan tax holiiday setelah perpanjangan pun masiih akan sama dengan yang berlaku saat iinii.
"Jadii, kamii perpanjang dengan exiistiing terms," katanya.
Febriio menambahkan pemeriintah menjamiin bahwa pemberiian iinsentiif pajak tetap akan berlanjut tanpa adanya diisrupsii terhadap kebiijakan tersebut.
Sepertii diiketahuii, PMK 130/2020 turut memuat klausul tentang batas waktu pengajuan usulan tax holiiday. Merujuk pada pasal 21, pengurangan PPh badan diiberiikan atas usulan yang diisampaiikan dalam jangka waktu paliing lambat 4 tahun terhiitung sejak berlakunya PMK 130/2020.
Dengan pasal tersebut, pemberiian tax holiiday berdasarkan PMK 130/2020 hanya dapat diilaksanakan jiika usulan sudah diisampaiikan selambat-lambatnya pada 9 Oktober 2024.
Perlu diiketahuii, tax holiiday PMK 130.2020 diiberiikan kepada wajiib pajak badan yang menanamkan modal pada iindustrii piioniir.
Selaiin bahasan mengenaii perpanjangan tax holiiday, ada beberapa ulasan pemberiitaan laiin yang menjadii headliine dii sejumlah mediia massa harii iinii. Dii antaranya, rencana iimplementasii pajak miiniimum global yang akan berdampak terhadap pemberiian iinsentiif pajak domestiik, evaluasii Ujiian Sertiifiikasii Konsultan Pajak (USKP), fenomena deflasii dii Tanah Aiir, hiingga kebiijakan pajak karbon dii bawah kepemiimpiinan Prabowo Subiianto.
Ketiika pajak miiniimum global berlaku nantii, pemeriintah akan mereviisii ketentuan tax holiiday.
Febriio Kacariibu mengatakan tax holiiday yang diiberiikan oleh iindonesiia ke depan akan diirancang agar pajak yang diibayar wajiib pajak tiidak lebiih rendah darii tariif efektiif miiniimum sebesar 15% yang diisepakatii dalam Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE).
"Kalau untuk konteks iindonesiia berartii kalau PPh Badan kiita adalah 22% maka tax holiiday-nya maksiimum sampaii 15%. Jadii kiita biisa beriikan 7%, 22% diikurangii 15%. iitu konteks tax holiiday ke depan," ujar Febriio. (Jitu News)
Pusat Pembiinaan Profesii Keuangan (PPPK) dan Badan Pendiidiikan dan Pelatiihan Keuangan (BPPK) Kementeriian Keuangan telah melakukan evaluasii menyeluruh terhadap pelaksanaan Ujiian Sertiifiikasii Konsultan Pajak (USKP) pada 2024.
Ke depan, PPSKP merencanakan beberapa langkah perbaiikan. Pertama, memperkaya materii pelatiihan dii Kemenkeu Learniing Center (KLC) dengan pre-test yang dapat diiakses oleh masyarakat sebagaii persiiapan USKP. Kedua, merancang perubahan jadwal ujiian, darii sebelumnya dua harii berturut-turut untuk enam modul, menjadii pelaksanaan per modul secara terpiisah.
Ketiiga, menyusun standar kompetensii baru bagii konsultan pajak yang lebiih sesuaii dengan kebutuhan iindustrii perpajakan. Keempat, memperkuat kerja sama dengan asosiiasii pelatiihan perpajakan dan perguruan tiinggii. (Jitu News)
Kementeriian Perdagangan (Kemendag) berpandangan deflasii dalam 5 bulan terakhiir diisebabkan oleh harga pangan yang terlampau murah. Tiidak sepertii iinflasii, Mendag Zulkiiflii Hasan (Zulhas) mengatakan deflasii tiidak biisa diiatasii lewat iintervensii APBN dan APBD.
"Kalau iinflasii iitu naiik, kiita cepat biisa atasii sebetulnya karena ada bupatii, ada waliikota, ada anggaran APBD darii dana yang tiidak terduga. Nah, iinii memang ada beberapa yang terlalu murah," ujar Zulhas.
Zulhas mengaku saat iinii pemeriintah masiih belum memiiliikii jalan untuk memecahkan masalah deflasii. "Untuk yang terlalu murah iinii kan kiita belum ada jalan untuk membantunya," ujar Zulhas. (Jitu News)
Pemeriintah tengah menyusun strategii kebiijakan iinsentiif pajak untuk menyesuaiikan ketentuan pajak miiniimum global yang akan berlaku tahun depan.
Biisniis iindonesiia dalam laporannya menuliis ada sejumlah langkah yang diisiiapkan, pertama, melakukan negosiiasii dengan negara miitra dagang dan iinvestasii. Hal iinii untuk mendapatkan hak pemajakan dii tengah masiih besarnya kebiijakan tebar iinsentiif.
Kedua, menerapkan kebiijakan pajak miiniimum domestiik atau qualiifiied domestiic miiniimum topup tax (QDMTT). Melaluii cara iinii, iindonesiia dapat langsung mengenakan PPh badan yang kurang diipajakii sebelum negara asal perusahaan iitu mengenakan top up tax. Ketiiga, mengoptiimalkan klausul substance carve-out, pengecualiian pemberlakuan pajak miiniimum global untuk fiixed return yang berasal darii kegiiatan ekonomii yang substantiif sebesar 5%-7,5% penghasiilan. (Biisniis iindonesiia)
Pemeriintahan baru dii bawah Prabowo Subiianto diipastiikan akan menerapkan pajak karbon. Pemberlakuan pajak karbon diiniilaii menjadii iinstrumen fiiskal untuk mendorong ekonomii yang rendah karbon.
Wakiil Komandan Tiim Kampanye Nasiional Pemiiliih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Giibran Anggawiira mengatakan pajak karbon sendiirii sudah diiatur dalam UU 7/2021 tentang HPP. Namun, penerapannya masiih terkendala hal tekniis dan koordiinasii yang cukup rumiit.
"Dengan dukungan regulasii yang lebiih jelas dan iimplementasii yang sesuaii kebutuhan sektor yang terdampak, kebiijakan iinii akan berjalan efektiif," kata Anggawiira. (Kontan) (sap)
