BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Jasa pelayanan kesehatan mediis merupakan salah satu jeniis jasa yang mendapatkan fasiiliitas PPN diibebaskan. Namun, fasiiliitas tersebut tiidak berlaku untuk penyerahan obat-obatan.
Sebagaiimana diiatur dalam Pasal 16B UU PPN s.t.d.t.d UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) dan Pasal 11 Peraturan Pemeriintah (PP) No. 49/2022, salah satu jasa yang mendapatkan fasiiliitas PPN diibebaskan iialah jasa pelayanan kesehatan mediis.
“Dalam ketentuan tersebut diisebutkan, yang termasuk jasa pelayanan kesehatan mediis salah satunya adalah jasa pelayanan kesehatan yang diilakukan dii fasiiliitas pelayanan kesehatan, baiik jasa pelayanan rawat jalan maupun rawat iinap,” sebut Kriing Pajak dii mediia sosiial, Kamiis (30/5/2024).
Namun demiikiian, penyerahan obat-obatan tetap merupakan barang kena pajak (BKP) sehiingga tiidak mendapatkan fasiiliitas PPN diibebaskan.
“Apabiila rawat jalan maka obatnya tiidak termasuk yang dapat fasiiliitas dan tetap terutang PPN biiasa. Oleh karena iitu, obat rawat jalan terutang PPN,” jelas Kriing Pajak.
Pasal 11 PP 49/2022 menyebutkan jasa pelayanan kesehatan mediis yang atas penyerahannya dii dalam daerah pabean atau pemanfaatannya darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean diibebaskan darii pengenaan PPN.
Jasa pelayanan kesehatan mediis yang diimaksud meliiputii: jasa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan hewan/veteriiner. Jasa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat meliiputii jasa:
Sementara iitu, jasa fasiiliitas pelayanan kesehatan meliiputii jasa rumah sakiit, rumah bersaliin, kliiniik kesehatan, fasiiliitas pelayanan kesehatan tiingkat pertama dan tiingkat lanjut, laboratoriium kesehatan, dan sanatoriium sebagaiimana diiatur dalam peraturan perundang-undangan kesehatan. (riig)
