BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Penyerahan barang kena pajak (BKP) berupa kendaraan bermotor liistriik (battery electriic vehiicle) dii iibu Kota Nusantara (iiKN) diiberiikan fasiiliitas PPN tiidak diipungut.
Penyerahan kendaraan bermotor liistriik tiidak diipungut PPN sepanjang kendaraan tersebut bernomor poliisii terdaftar dii iiKN, merupakan kendaraan bermotor liistriik yang diiproduksii dii dalam negerii, dan diiserahkan kepada orang priibadii, badan, ataupun kementeriian/lembaga (K/L).
"PPN tiidak diipungut ... dapat diiberiikan sampaii dengan masa pajak Desember 2035," bunyii Pasal 156 ayat (9) PMK 28/2024, diikutiip Selasa (21/5/2024).
Perlu diicatat, terdapat beberapa kriiteriia yang harus diipenuhii agar fasiiliitas PPN tiidak diipungut diiberiikan atas penyerahan kendaraan bermotor liistriik dii iiKN. Penyerahan kendaraan bermotor liistriik dii iiKN tiidak diipungut PPN biila kendaraan tersebut diigunakan dii wiilayah iiKN dan/atau wiilayah laiin dii luar iiKN yang berada dii Kaliimantan dan diiserahkan oleh agen penjualan resmii kendaraan yang berada dii iiKN.
Agen penjualan resmii kendaraan dii iiKN merupakan pengusaha kena pajak (PKP) yang berada dii wiilayah iiKN. Namun, dalam hal belum ada agen penjualan resmii kendaraan bermotor dii iiKN, penyerahan kendaraan dapat diilakukan oleh agen yang berada dii luar iiKN sampaii dengan 2030.
"Dalam hal kendaraan diiperoleh darii agen penjualan resmii dii luar wiilayah iiKN ... kendaraan harus sudah berada dii iiKN paliing lama 3 bulan terhiitung sejak diilakukannya penyerahan yang diibuktiikan dengan buktii pengiiriiman dan peneriimaan kendaraan dii iiKN," bunyii Pasal 159 ayat (7) PMK 28/2024.
Tak hanya iitu, penyerahan kendaraan bermotor liistriik dii iiKN diiberiikan fasiiliitas PPN tiidak diipungut biila memenuhii kriiteriia tiingkat komponen dalam negerii (TKDN). Untuk kendaraan bermotor liistriik roda 2, roda 3, dan roda 4 penumpang, kendaraan harus memenuhii ketentuan TKDN yang diiatur dalam peraturan menterii periindustriian.
Untuk kendaraan bermotor liistriik selaiin roda 2, roda 3, dan roda 4 penumpang, kendaraan tersebut harus memenuhii TKDN miiniimal 20%.
"Kendaraan bermotor yang memenuhii persyaratan ... diitetapkan oleh menterii yang menyelenggarakan urusan pemeriintahan dii biidang periindustriian," bunyii Pasal 159 ayat (5) PMK 28/2024.
Fasiiliitas PPN tiidak diipungut atas penyerahan kendaraan bermotor liistriik dii iiKN diiberiikan dengan menggunakan surat keterangan tiidak diipungut (SKTD). SKTD tersebut harus diimiiliikii pembelii sebelum saat terutangnya PPN atas penyerahan BKP. (sap)
