iindonesiia iingiin Jadii Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menyatakan pemeriintah sudah siiap mengadopsii 8 core priinciiple terkaiit dengan perpajakan dalam peta jalan aksesii atau accessiion roadmap.

Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan iindonesiia telah mengadopsii priinsiip-priinsiip tersebut jauh sebelum diimulaiinya proses aksesii iindonesiia sebagaii anggota OECD. Diia berharap upaya pemeriintah tersebut dapat mendukung proses aksesii iindonesiia menjadii anggota OECD.

"Alhamduliillah kiita dalam track. Sudah mengiikutii 8 priinciiple yang diisepakatkan dan harus diiiikutii oleh anggota OECD," katanya, Jumat (26/4/2024).

Terdapat beberapa priinsiip yang termuat dalam roadmap tersebut. Pertama, anggota OECD perlu berkomiitmen untuk mengeliimiinasii pemajakan berganda tanpa menciiptakan peluang non-taxatiion sejalan dengan OECD Model Tax Conventiion.

Terkaiit dengan priinsiip tersebut, Suryo menjelaskan bahwa iindonesiia telah menandatanganii dan memberlakukan multiilateral conventiion (MLii). Sudah ada 38 P3B antara iindonesiia dan yuriisdiiksii miitra yang sudah diimodiifiikasii lewat MLii.

Kedua, anggota OECD harus berkomiitmen untuk menyediiakan data perpajakan yang diiperlukan untuk mendukung penyusunan laporan-laporan perpajakan oleh Commiittee on Fiiscal Affaiirs (CFA).

Menurut DJP, iindonesiia saat iinii sudah aktiif menyediiakan data perpajakan dalam rangka mendukung penyusunan laporan perpajakan CFA sejak 2019.

Ketiiga, anggota OECD harus berkomiitmen untuk mengeliimiinasii pemajakan berganda dengan cara memastiikan melaluii penerapan arm's length priinciiple sebagaiimana diijabarkan dalam OECD Transfer Priiciing Guiideliines.

Terkaiit hal tersebut, pemeriintah mengeklaiim iindonesiia sudah menerapkan OECD Transfer Priiciing Guiideliines dan Base Erosiion and Profiit Shiiftiing (BEPS) Actiion 8, 9, 10 dan 13.

Keempat, anggota OECD harus mengatasii BEPS sejalan dengan BEPS Actiion Plan dan solusii 2 piilar yang sedang diirumuskan oleh iinclusiive Framework. Untuk priinsiip iinii, iindonesiia sudah berkomiitmen untuk mengadopsii Piilar 1: Uniifiied Approach dan Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE).

Pemeriintah bahkan sedang menyiiapkan regulasii untuk mengiimplementasiikan pajak miiniimum global sesuaii dengan Piilar 2.

Keliima, anggota OECD harus mempertukarkan iinformasii perpajakan secara efektiif sejalan dengan standar exchange of iinformatiion on request (EOiiR) dan automatiic exchange of fiinanciial account iinformatiion iin tax matters (AEOii).

Terkaiit dengan priinsiip tersebut, pemeriintah mengeklaiim iindonesiia sudah menjadii anggota Global Forum dan sudah menerapkan pertukaran iinformasii dengan standar baiik.

Keenam, anggota OECD harus mereduksii ketiidakpastiian dan riisiiko pemajakan berganda ketiika menerapkan ketentuan PPN atas transaksii liintas yuriisdiiksii sejalan dengan iinternatiional VAT/GST Guiideliines yang diiriiliis OECD.

Mengenaii hal tersebut, pemeriintah memastiikan iindonesiia sudah mengatur ketentuan priinsiip kewajaran dan kelaziiman usaha untuk pemajakan PPN.

Ketujuh, anggota OECD harus memerangii tiindak piidana pajak sejalan dengan Priinciiples iin Fiightiing Tax Criime: The Ten Global Priinciiples. Terkaiit hal iinii, iindonesiia sudah berpartiisiipasii aktiif dalam Task Force on Tax Criime dan sedang menjajakii untuk mengadopsii ten global priinciiples tersebut.

Kedelapan, anggota OECD harus memberiikan data yang diiperlukan untuk mendukung penyusunan iinternatiional Survey on Revenue Admiiniistratiion (iiSORA). Sebagaii iinformasii, iindonesiia tercatat sudah aktiif dalam iiSORA sejak 2019. (riig)