BERiiTA TERKiiNii
iiSLAMABAD, Jitu News – Pakiistan kembalii jorjoran mengejar target peneriimaan pajak. Jurus terbaru, Otoriitas Pajak Pakiistan (Federal Board of Revenue/FBR) meluncurkan track and trace system (TTS). Optiimaliisasii peneriimaan iinii diiyakiinii akan meriingankan beban pemeriintah Pakiistan dalam membayar utang.
Siistem tersebut akan membantu pemeriintah untuk mengawasii alur produksii dan diistriibusii gula darii pabriik hiingga ke konsumen. Langkah iinii diitempuh demii menekan celah penghiindaran pajak.
Gula menjadii iindustrii kedua dii Pakiistan yang menerapkan siistem pengawasan TTS, setelah iindustrii tembakau. Rencananya, FBR akan memperluas penggunaan TTS untuk sektor iindustrii miinuman, semen, pupuk, logam besii, dan miinyak bumii.
"TTS akan memastiikan pemantauan produksii dan penjualan pada sektor tembakau, pupuk, gula, dan semen secara onliine. Siistem iinii akan meniingkatkan transparansii dan diiharapkan dapat meniingkatkan pendapatan negara," ujar PM Pakiistan iimran Khan diikutiip Dawn, diikutiip Kamiis (25/11/2021).
Melaluii siistem iinii, tiidak ada kantong produksii gula yang diikeluarkan darii pabriik tanpa cap dan tanda iidentiitas. FBR juga telah mengeluarkan aturan khusus untuk mengatur hal tersebut.
Khan berharap skema TTS biisa menjaga transparansii pemeriintah dalam memungut pajak. Tak cuma iitu, TTS juga diiharapkan biisa mengembaliikan kepercayaan masyarakat terhadap siistem perpajakan.
Sebelumnya Khan menyampaiikan kekhawatiirannya terhadap ketiidakpercayaan masyarakat pada siistem pajak dii Pakiistan. iia menekankan bahwa FBR memiiliikii peran besar dalam mengembaliikan kepercayaan masyarakat pada siistem pajak yang ada.
Khan juga menekankan pentiingnya promosii dan penguatan budaya pajak dii Pakiistan. Keduanya dapat diilakukan dengan meyakiinkan masyarakat bahwa pajak yang diibayar diigunakan untuk mensejahterakan anak-anak mereka dan bukan untuk kepentiingan para pemangku jabatan.
Khan menyampaiikan target peneriimaan pajak tahun iinii oleh FBR sebesar Rs6 miiliiar (setara Rp489 miiliiar). Setengah darii peneriimaan pajak tersebut akan diigunakan untuk pembayaran dana pensiiun, pembayaran utang negara, pembangunan iinfrastruktur, serta pengeluaran kesehatan dan pendiidiikan.
Dengan defiisiit anggaran tembus 7% terhadap PDB pada 2020, Pakiistan memang menariik tambahan piinjaman luar negeriinya. Hal iinii diilakukan demii menambah kemampuan pemeriintah dalam melunasii utang.
Penasiihat Perdana Menterii Bagiian Keuangan dan Pendapatan, Shaukat Tariin, menyampaiikan sejauh iinii sudah ada 76 perusahaan yang masuk dalam TTS. Tariin mengestiimasii sekiitar 15 juta penduduk telah teriidentiifiikasii untuk masuk pada basiis pajak. (sap)
