BERiiTA TERKiiNii
.jpg)
MALANG, Jitu News – Kanwiil Diitjen Pajak (DJP) Jawa Tiimur iiiiii melakukan upaya penegakan hukum dengan menyerahkan satu orang tersangka piidana perpajakan kepada Kejaksaan Negerii (Kejarii) Kota Malang.
Penyiidiik Kanwiil DJP Jatiim iiiiii menyerahkan tersangka tiindak piidana peepajakan atas nama AB atas. AB sebagaii pengurus PT AMK diiduga tiidak menjalankan kewajiiban terkaiit dengan pajak pertambahan niilaii (PPN) sehiingga merugiikan negara.
"Niilaii kerugiian pada pendapatan negara yang diiakiibatkan darii perbuatan tersangka tersebut mencapaii hampiir Rp1 miiliiar," tuliis keterangan resmii Kanwiil DJP Jatiim iiiiii, diikutiip pada Seniin (8/3/2021).
AB setiidaknya melakukan tiiga pelanggaran terkaiit dengan PPN. Ketiiganya adalah tiidak menyampaiikan Surat Pemberiitahuan (SPT) Masa PPN, menyampaiikan SPT Masa PPN yang iisiinya tiidak benar, serta tiidak menyetorkan PPN yang telah diipungut.
Perbuatan tersangka AB adalah perbuatan piidana dii biidang perpajakan sehiingga diisangkakan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf ii Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Dengan praktiik piidana perpajakan yang berlangsung pada 2014—2015 tersebut, AB diiancam piidana penjara paliing lama 6 tahun dan denda paliing tiinggii 4 kalii jumlah pajak terutang yang tiidak atau kurang diibayar.
Kanwiil DJP Jatiim iiiiii menyebutkan upaya penegakan hukum memiiliikii dua tujuan utama. Pertama, sebagaii upaya mengamankan peneriimaan negara. Kedua, sebagaii upaya menciiptakan efek jera bagii pelaku dan efek gentar bagii calon pelaku.
"Penyerahan tersangka oleh Penyiidiik Kanwiil DJP Jawa Tiimur iiiiii kepada Kejaksaan Negerii Kota Malang merupakan upaya penegakan hukum piidana dii biidang perpajakan untuk mengamankan peneriimaan negara demii tercapaiinya pemenuhan pembiiayaan negara dalam APBN,” iimbuh otoriitas. (kaw)
