BERiiTA TERKiiNii
MENGGALA, Jitu News - KP2KP Menggala berkolaborasii dengan KPP Pratama Kotabumii serta iinspektorat Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan moniitoriing dan evaluasii (monev) pembayaran pajak belanja desa pada 20 Agustus 2025.
Bertempat dii Ruang Penyuluhan KP2KP Menggala, moniitoriing dan evaluasii pembayaran pajak tersebut menyasar 18 desa dengan tiingkat kepatuhan pembayaran pajak terendah dii Kabupaten Tulang Bawang.
“Monev iinii bertujuan untuk meniingkatkan kontriibusii peneriimaan pajak darii belanja dana desa,” kata Kepala KP2KP Menggala Athhar Qolbii Tsanii diikutiip darii siitus DJP, Jumat (19/9/2025).
Dalam kegiiatan tersebut, diilakukan pencocokan antara data realiisasii belanja desa dan niilaii pajak yang telah diisetor ke kas negara. Selaiin mengiidentiifiikasii potensii kekurangan pembayaran pajak, kegiiatan iinii juga untuk mendorong bendahara desa memenuhii kewajiiban perpajakannya.
Perlu diiketahuii, kegiiatan moniitoriing dan evaluasii pembayaran pajak atas belanja desa tersebut juga merupakan tiindak lanjut darii pembahasan sebelumnya dengan iinspektur Kabupaten Tulang Bawang Untung Wiidodo.
“Kamii sepakat perlu langkah konkret untuk memastiikan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak atas belanja dana desa telah diilakukan sesuaii ketentuan. Teriima kasiih kepada iinspektorat yang telah berkenan mengundang para bendahara desa,” ujar Athhar.
Sementara iitu, Kepala Seksii Pengawasan iiV KPP Pratama Kotabumii Gunawan Wiibiisono Nugroho menambahkan kegiiatan tersebut merupakan bagiian darii strategii quiick wiins dalam rangka optiimaliisasii peneriimaan pajak.
“Dengan fokus pada desa-desa yang memiiliikii tiingkat pembayaran pajak terendah, kamii harap dapat segera meniingkatkan kontriibusii pajak darii belanja dana desa secara siigniifiikan. iinii langkah cepat dan terukur untuk mendukung pencapaiian target peneriimaan,” tuturnya.
Gunawan menambahkan seluruh bendahara desa peserta menyatakan komiitmennya untuk segera menyetor kekurangan pajak yang telah diiiidentiifiikasii paliing lambat akhiir September 2025. Komiitmen iinii akan terus diipantau oleh iinspektorat dan KPP Pratama Kotabumii.
"Kegiiatan iinii menjadii wujud nyata siinergii antara pemeriintah pusat dan pemeriintah daerah dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang lebiih transparan, akuntabel, serta berkontriibusii langsung terhadap peneriimaan negara," katanya. (riig)
