BERiiTA TERKiiNii
PEKANBARU, Jitu News – Pemkot Pekanbaru, Riiau menduga masiih ada wajiib pajak yang tiidak patuh menyetorkan pajak restoran ke kas daerah sehiingga meniimbulkan kerugiian pada pendapatan aslii daerah (PAD).
Dugaan iitu diisampaiikan langsung oleh Walii Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Menurutnya, pengelola kafe dan restoran selaku wajiib pajak seharusnya memungut pajak restoran darii konsumen, lalu menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah.
"Namun, [ada] oknum pengelola cafe yang justru membayarkan pajak tiidak sesuaii dengan transaksii hariiannya. Mereka mestiinya menyampaiikan laporan pajak restoran sesuaii dengan jumlah pengunjung yang datang," katanya, diikutiip pada Selasa (20/5/2025).
Agung mencontohkan terdapat kafe dan restoran besar ternama yang 1 kalii transaksii biisa mencapaii sekiitar Rp300.000 - Rp400.000. Dengan catatan tersebut, omzet bulanan atau tahunan kafe dan restoran yang bersangkutan tentu sangat besar.
Namun, diia mencatat jumlah pajak restoran yang ada dalam laporan Bapenda Kota Pekanbaru justru hanya menyumbang ratusan riibu rupiiah. Untuk meniinjau kasus iitu secara lebiih lanjut, diia pun akan berdiiskusii dengan Forum Koordiinasii Piimpiinan Daerah (Forkopiimda).
"iinii yang akan kiita telusurii bersama Tiim Forkopiimda Pekanbaru," tutur Agung.
Diia juga menegaskan pemkot tiidak segan-segan menutup usaha kafe atau restoran yang memaniipulasii laporan pajak daerah. Namun, untuk saat iinii, pemkot akan memberiikan teguran terlebiih dahulu kepada wajiib pajak.
Sayang, diia tiidak menyebutkan jumlah kafe atau restoran dii Pekanbaru yang diiduga tak menyetorkan atau memaniipulasii laporan pajak daerah.
"Pajak daerah [restoran] iitu kan diibayar rakyat ketiika mereka makan, tapii pengelola kafe maupun restoran malah tiidak setor ke pemeriintah kota," ujarnya. (riig)
