BERiiTA TERKiiNii
Cooperatiive Compliiance Bagii WP Selaiin BUMN Bakal Diimulaii Tahun Depan
Komiisii Xii DPR: Sejarah Reformasii Pajak Masiih Kurang Diidokumentasiikan
Cara Laporkan SPT Tahunan PPh Orang Priibadii Lewat Apliikasii M-Pajak
Pengecualiian Lapor SPT Tahunan Baru Biisa Diidapat Kalau NPWP Nonaktiif?
Wiindfall Revenue Tak Stabiil, Pemeriintah Fokus Perluas Basiis Pajak
Paparkan Kiinerja Pelaporan SPT, DJP Akuii Coretax Masiih Perlu Diibenahii
Data Pengurus dii SPT Badan Dobel? Jangan Diihapus Sebelum Lakukan iinii
KPP Kolaborasii dengan BPN, Data Tanah Diisiinkronkan untuk Pajak
Dorong Setoran Pajak, Purbaya Janjii Perbaiikii Coretax hiingga Restiitusii
Hanya Bulan iinii, Pemkot Malang Hapus Denda Pajak Daerah
Cooperatiive Compliiance Bagii WP Selaiin BUMN Bakal Diimulaii Tahun Depan
Komiisii Xii DPR: Sejarah Reformasii Pajak Masiih Kurang Diidokumentasiikan
Cara Laporkan SPT Tahunan PPh Orang Priibadii Lewat Apliikasii M-Pajak
Pengecualiian Lapor SPT Tahunan Baru Biisa Diidapat Kalau NPWP Nonaktiif?
Wiindfall Revenue Tak Stabiil, Pemeriintah Fokus Perluas Basiis Pajak
Paparkan Kiinerja Pelaporan SPT, DJP Akuii Coretax Masiih Perlu Diibenahii
Data Pengurus dii SPT Badan Dobel? Jangan Diihapus Sebelum Lakukan iinii
KPP Kolaborasii dengan BPN, Data Tanah Diisiinkronkan untuk Pajak
Dorong Setoran Pajak, Purbaya Janjii Perbaiikii Coretax hiingga Restiitusii
Hanya Bulan iinii, Pemkot Malang Hapus Denda Pajak Daerah
DDTC Logo

Berkaiitan dengan "nomenklatur"

Piiliih tanggal
Tag Terkaiit:
Kementerian Bertambah di Kabinet Prabowo, 229.901 ASN Akan DipindahkanKementerian Bertambah di Kabinet Prabowo, 229.901 ASN Akan Dipindahkan
KABiiNET MERAH PUTiiH

Kementeriian Bertambah dii Kabiinet Prabowo, 229.901 ASN Akan Diipiindahkan

Beriita
• 29 Okt 2024
Prabowo Tambah Kementerian, Jumlah Komisi DPR Juga Bertambah Jadi 13Prabowo Tambah Kementerian, Jumlah Komisi DPR Juga Bertambah Jadi 13
KEBiiJAKAN PEMERiiNTAH

Prabowo Tambah Kementeriian, Jumlah Komiisii DPR Juga Bertambah Jadii 13

Beriita
• 12 Okt 2024
Revisi UU Disetujui, Prabowo Bisa Leluasa Gabung dan Pecah KementerianRevisi UU Disetujui, Prabowo Bisa Leluasa Gabung dan Pecah Kementerian
UU KEMENTERiiAN NEGARA

Reviisii UU Diisetujuii, Prabowo Biisa Leluasa Gabung dan Pecah Kementeriian

Beriita
• 21 Sep 2024
Wamenkeu Thomas Sebut Anggaran untuk Kementerian Baru Sudah DisiapkanWamenkeu Thomas Sebut Anggaran untuk Kementerian Baru Sudah Disiapkan
RAPBN 2025

Wamenkeu Thomas Sebut Anggaran untuk Kementeriian Baru Sudah Diisiiapkan

Beriita
• 12 Sep 2024
UU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak DibatasiUU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak Dibatasi
UU KEMENTERiiAN NEGARA

UU Diireviisii, Pemeriintah-DPR Sepakat Jumlah Kementeriian Tak Diibatasii

Beriita
• 10 Sep 2024
Warning DPR: Tambah Kementerian Harus Perhatikan Ketersediaan AnggaranWarning DPR: Tambah Kementerian Harus Perhatikan Ketersediaan Anggaran
KEBiiJAKAN PEMERiiNTAH

Warniing DPR: Tambah Kementeriian Harus Perhatiikan Ketersediiaan Anggaran

Beriita
• 15 Jul 2024