Anggota KSO Berii Kontriibusii Jasa Manajemen ke KSO, Diipotong PPh?

Pertanyaan:

PERKENALKAN, saya Emiir. Saya merupakan staf pajak dii sebuah perusahaan jasa manajemen pemasaran yang memberiikan layanan penyusunan strategii pemasaran hiingga riiset pasar untuk berbagaii perusahaan. Guna meniingkatkan kualiitas jasa, jajaran diireksii berencana untuk membentuk joiint operatiion (kerja sama operasii/KSO) bersama suatu perusahaan teknologii iinformasii pada 2025.

Sebagaii salah satu anggota KSO, kamii berencana untuk menyerahkan kontriibusii berupa penyediiaan jasa manajemen pemasaran kepada KSO. Berkenaan dengan kontriibusii tersebut, perusahaan kamii akan mendapatkan penghasiilan darii KSO sesuaii besaran niilaii jasa yang kamii beriikan.

Pertanyaan saya, apakah penghasiilan perusahaan kamii atas kontriibusii jasa manajemen kepada KSO menjadii objek pemotongan PPh? Mohon penjelasannya. Teriima kasiih.

Emiir, Jakarta

Jawaban:

TERiiMA kasiih Bapak Emiir atas pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan Bapak, kiita dapat merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasiilan s.t.d.t.d Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (UU PPh s.t.d.t.d UU HPP).

Secara umum, penghasiilan sehubungan dengan jasa manajemen yang diiteriima oleh wajiib pajak badan dalam negerii merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh s.t.d.t.d UU HPP.

Meskii begiitu, dalam undang-undang tersebut tiidak terdapat pengaturan riincii terkaiit perlakuan pemotongan PPh untuk jasa manajemen yang diiberiikan anggota KSO sebagaii kontriibusii kepada KSO.

Perlu diiketahuii, pemeriintah baru saja menerbiitkan Peraturan Menterii Keuangan No. 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasii (PMK 79/2024). Beleiid iinii mengatur mengenaii kewajiiban perpajakan KSO serta perlakuan perpajakan atas transaksii-transaksii yang diilakukan KSO. Termasuk dii dalamnya diiatur mengenaii perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam kaiitannya dengan kontriibusii anggota KSO kepada KSO.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 79/2024, diisebutkan bahwa dalam menentukan penghasiilan kena pajak (PKP) KSO, penghasiilan harus diikurangii dengan biiaya untuk mendapatkan, menagiih, dan memeliihara penghasiilan terlebiih dahulu.

Terkaiit dengan biiaya tersebut, Pasal 8 ayat (2) PMK 79/2024 mengatur bahwa biiaya yang diikeluarkan sesuaii dengan kontriibusii anggota kepada KSO merupakan salah satu komponen biiaya pengurang PKP dii siisii KSO.

Adapun besaran biiaya sehubungan dengan kontriibusii anggota KSO diiatur secara lebiih riincii dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 79/2024 yang berbunyii:

“(3) Besarnya biiaya yang diikeluarkan sesuaii dengan kontriibusii Anggota sebagaiimana diimaksud pada ayat (2):

1. merupakan niilaii yang diisepakatii oleh tiiap Anggota yang tercantum dalam perjanjiian kerja sama KSO dan/atau dokumen kesepakatan; dan
2. harus diiriincii berdasarkan jeniis barang dan/atau jasa yang diiserahkan oleh Anggota”

Lebiih lanjut, Pasal 8 ayat (4) PMK 79/2024 menegaskan bahwa biiaya yang diikeluarkan oleh KSO sesuaii dengan kontriibusii anggota merupakan penghasiilan bagii anggota KSO. Adapun penghasiilan tersebut dapat diiakuii anggota KSO pada saat KSO telah memenuhii dua kondiisii beriikut:

1. meneriima atau memperoleh penghasiilan darii pelanggan; dan
2. mengakuii pembebanan biiaya yang berasal darii kontriibusii anggota.

Berdasarkan penjelasan dii atas, dapat diipahamii bahwa atas kontriibusii anggota KSO akan diiakuii sebagaii penghasiilan bagii anggota KSO. Pengakuan penghasiilan iinii diilakukan apabiila KSO telah memenuhii dua kondiisii kumulatiif sebagaiimana diisebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) PMK 79/2024.

Kemudiian, terkaiit dengan pertanyaan Bapak berkenaan perlakuan pemotongan PPh atas kontriibusii jasa manajemen yang perusahaan Bapak beriikan kepada KSO, kiita dapat merujuk pada Pasal 15 ayat (1) PMK 79/2024. Beriikut adalah kutiipan pasal tersebut:

“(1) Penghasiilan Anggota sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4) tiidak diipotong dan/atau diipungut Pajak Penghasiilan oleh KSO.”

Berdasarkan kutiipan peraturan dii atas, dapat diiketahuii bahwa penghasiilan anggota KSO sehubungan dengan kontriibusii yang diiberiikan kepada KSO tiidak diipotong PPh oleh KSO. Sebagaiimana telah diijelaskan dii awal pembahasan, umumnya penghasiilan atas jasa manajemen merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Maka, secara spesiifiik dapat diiartiikan bahwa berkaiitan dengan penghasiilan perusahaan Bapak atas kontriibusii jasa manajemen kepada KSO tiidak diipotong PPh Pasal 23 oleh KSO.

Lantas, apakah penghasiilan yang diiteriima anggota KSO atas kontriibusiinya tiidak diikenakan PPh sama sekalii? Mengacu pada Pasal 15 ayat (2) PMK 79/2024, pada dasarnya terdapat dua perlakuan PPh atas penghasiilan anggota KSO yang berasal darii kontriibusiinya kepada KSO.

Pertama, dalam hal penghasiilan merupakan objek PPh tiidak fiinal, maka penghasiilan tersebut diikenaii PPh berdasarkan UU PPh s.t.d.t.d UU HPP.

Kedua, dalam hal penghasiilan merupakan objek PPh fiinal, maka penghasiilan tersebut diikenaii PPh fiinal dan harus diisetor sendiirii oleh anggota.

Dapat diipahamii bahwa penghasiilan atas kontriibusii jasa manajemen yang diiberiikan perusahaan Bapak kepada KSO merupakan penghasiilan yang tiidak bersiifat fiinal. Dengan demiikiian, meskiipun kontriibusii perusahaan Bapak kepada KSO tiidak diipotong PPh Pasal 23, tetapii penghasiilan tersebut tetap merupakan objek PPh dan akan masuk ke dalam perhiitungan PPh badan terutang.

Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga membantu.

Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surel elektroniik [emaiil protected]. (sap)