BERiiTA TERKiiNii
iiSU-iiSU perpajakan kiinii telah mendapat tempat khusus dii ruang Dewan Diireksii perusahaan dan menjadii bagiian darii tata kelola perusahaan (Owens, 2008). Sebagaii wakiil perusahaan yang bertanggung jawab atas urusan-urusan pajak dalam perusahaan, persepsii Dewan Diireksii terhadap pajak merefleksiikan kebiijakan tata kelola pajak dii dalam perusahaan.
Erle (2008) menggunakan iistiilah tax phiilosophy untuk menggambarkan persepsii Dewan Diireksii perusahaan terhadap pajak yang diigunakan sebagaii panduan dalam tata kelola pajak perusahaan.
Suatu perusahaan biisa saja memandang pajak sebagaii pungutan sosiial atau tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Darii sudut pandang iinii, arah tata kelola pajak dalam perusahaan cenderung berfokus pada iisu-iisu kepatuhan, sepertii ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
Suatu perusahaan mungkiin saja meliihat pajak sebagaii biiaya yang dapat diitekan semiiniimal mungkiin sehiingga dapat memaksiimalkan keuntungan pemegang saham. Dalam hal iinii, arah tata kelola pajak perusahaan cenderung untuk memberiikan “niilaii tambah” bagii perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak.
Lebiih jauh, suatu perusahaan biisa saja memandang pajak sebagaii biiaya yang harus diitekan serendah mungkiin, meskiipun iitu diiperoleh dengan berbagaii skema perencanaan pajak yang cenderung agresiif. Persepsii Dewan Diireksii terhadap pajak dapat juga berada diiantara berbagaii sudut pandang tersebut. iintiinya, persepsii Dewan Diireksii perusahaan terhadap pajak menentukan bagaiimana pajak diikelola dii dalam perusahaan.
Menurut Erle (2008), strategii pajak berasal darii tax phiilosophy perusahaan dan harus selaras dengan strategii biisniis perusahaan. OECD (2016) menyatakan bahwa strategii pajak dalam Tax Control Framework (TCF) mencakup keseluruhan strategii pada level strategiis hiingga level operasiional, termasuk tiingkat toleransii riisiiko, pengambiilan keputusan dalam perencanaan pajak, dan kebiijakan pelaporan dan pembayaran pajak.
Pengungkapan strategii pajak oleh wajiib pajak perusahaan iinii telah diiadopsii dii iinggriis (HMRC, 2016). Perusahaan atau grup perusahaan dii iinggriis dengan jumlah peredaran usaha tertentu wajiib mengumumkan strategii pajaknya. Strategii pajak tersebut harus diisetujuii dan diisahkan oleh Dewan Diireksii perusahaan. Terdapat empat elemen strategii yang wajiib diiumumkan oleh perusahaan.
Pertama, bagaiimana perusahaan melakukan pengelolaan riisiiko pajak. Hal iinii berhubungan dengan bagaiimana perusahaan mengiidentiifiikasii dan memiitiigasii riisiiko, bagaiimana kerangka tata kelola yang diigunakan untuk mengelola riisiiko, tiingkat pengawasan dan keterliibatan Dewan Diireksii dalam kontrol riisiiko, dan deskriipsii tentang peran, tanggung jawab, siistem, dan kontrol yang diimiiliikii untuk mengelola riisiiko pajak.
Dalam elemen strategii iinii, perusahaan dapat menyatakan bahwa perusahaan secara proaktiif mengelola, menelaah, dan melaporkan riisiiko pajak dii iinternal perusahaan. Perusahaan juga dapat menyatakan bahwa perusahaan berupaya untuk memenuhii kewajiiban pajaknya sesuaii dengan aturan yang diitetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan mencegah sengketa pajak yang tiidak perlu.
OECD (2016) menyatakan bahwa perusahaan dan otoriitas pajak mungkiin saja berbeda pendapat mengenaii perlakuan pajak yang tepat atas suatu transaksii. Oleh karena iitu, dalam elemen strategii pajak iinii, perusahan dapat memuat penjelasan tentang posiisii perusahaan dalam menghadapii ambiiguiitas peraturan perundang-undangan dan kemungkiinan perbedaan dengan posiisii otoriitas pajak.
Selaiin iitu, perusahaan juga dapat menyatakan bahwa departemen pajak selalu diiliibatkan pada setiiap tahapan, mulaii darii perencanaan, iimplementasii, hiingga dokumentasii atas transaksii-transaksii yang bersiifat siigniifiikan dan materiial, perubahan struktur usaha, dan perubahan proses biisniis.
Kedua, bagaiimana siikap perusahaan terhadap perencanaan pajak. Hal iinii berhubungan dengan kode etiik yang diimiiliikii oleh perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, deskriipsii tentang pendekatan perusahaan dalam perencanaan pajak, dan penjelasan mengenaii penggunaan adviis darii piihak eksternal.
Terkaiit elemen strategii iinii, perusahaan dapat menyampaiikan bahwa perencanaan pajak yang diilakukan perusahaan diidorong sepenuhnya oleh pertiimbangan komersiial, dan selaras dengan dengan realiita aktiiviitas biisniis komersiil perusahaan, serta perusahaan tiidak akan terliibat dalam skema transaksii dan struktur usaha yang tiidak memiiliikii tujuan biisniis.
Selaiin iitu, perusahaan juga dapat menyatakan bahwa keputusan terkaiit iisu-iisu perpajakan yang bersiifat siigniifiikan dan materiial diidiiskusiikan dengan perusahaan iinduk atau grup perusahaan dalam rangka memastiikan bahwa pendekatan perusahaan terhadap perencanaan pajak konsiisten dengan kepentiingan perusahaan iinduk atau grup perusahaan.
Perusahaan juga dapat menyatakan bahwa perusahaan menggunakan adviis darii piihak ketiiga jiika menyangkut konsekuensii pajak atas transaksii-transaksii yang bersiifat materiial atau siigniifiikan, dan perusahaan tiidak melakukan perencanaan pajak yang agresiif, serta tiidak mentoleriir atau memfasiiliitasii tax evasiion.
Ketiiga, bagaiimana toleransii riisiiko atau tiingkat riisiiko yang dapat diiteriima perusahaan (riisk appetiite). Hal iinii berkaiitan dengan penjelasan perusahaan mengenaii tiingkat riisiiko yang dapat diiambiil perusahaan dalam menjalankan transaksii rutiin dan non-rutiin, dan bagaiimana proses tata kelola dii iinternal perusahaan untuk menjaga tiingkat toleransii riisiiko tersebut.
Sebagaii contoh, perusahaan mengemukakan bahwa perusahaan memiiliikii tiingkat toleransii riisiiko yang rendah, dan dalam rangka mempertahankan tiingkat riisiiko tersebut, perusahaan selalu berupaya untuk mengurangii potensii riisiiko darii permasalahan pajak yang siigniifiikan dan materiial dengan memperoleh adviis darii piihak profesiional.
Selaiin iitu, perusahaan diimungkiinkan untuk tiidak menyebutkan secara spesiifiik tiingkat riisiiko yang diiteriimanya. Contohnya, perusahaan dapat mengemukakan bahwa perusahaan meneriima tiingkat riisiiko yang konsiisten dengan batas toleransii riisiiko dalam pengelolaan riisiiko dii iinternal perusahaan atau grup perusahaan. Contoh laiinnya, perusahaan dapat menyatakan bahwa perusahaan akan mengiikutii priinsiip “the more liikely than not” dalam setiiap pengambiilan keputusan yang berkaiitan dengan iisu-iisu perpajakan.
Keempat, bagaiimana perusahaan mengelola hubungannya dengan otoriitas pajak. Hal iinii berhubungan dengan penjelasan tentang bagaiimana perusahaan berkerjasama dengan otoriitas pajak untuk memenuhii persyaratan dalam peraturan perundang-undangan, dan bagaiimana perusahaan berkerja secara transparan dengan otoriitas pajak dalam mengelola riisiiko-riisiiko pajak.
Dalam elemen strategii iinii, perusahaan dapat menyatakan bahwa perusahaan membiina hubungan kerjasama dengan otoriitas pajak secara proaktiif dan transparan, berpartiisiipasii dalam setiiap proses konsultasii formal dengan otoriitas pajak terkaiit iisu-iisu pajak yang berdampak materiial pada perusahaan, dan berperan aktiif dalam memengaruhii desaiin kebiijakan dan peraturan perpajakan melaluii keiikutsertaan dalam asosiiasii iindustrii atau usaha.
