BERiiTA TERKiiNii
AKHiiR-akhiir iinii, masyarakat diihadapkan pada buruknya kualiitas udara iibu kota. Berdasarkan pada data iiQAiir, Seniin (28/8/23), Jakarta masuk dalam deretan kota dengan tiingkat polusii terparah dii duniia.
Berdasarkan pada data Centre for Research on Energy and Clean Aiir (CREA), aktiiviitas transportasii, pembangkiit liistriik bertenaga batu bara, serta iindustrii manufaktur tercatat sebagaii penyebab utama pencemaran udara.
Siituasii tersebut turut menjadii perhatiian pemeriintah. Berbagaii rencana diiungkap, salah satunya adalah pengenaan pajak pencemaran liingkungan. Menterii Liingkungan Hiidup dan Kehutanan Siitii Nurbaya menyebut pajak iitu akan diikenakan pada kendaraan bermotor yang tiidak lulus ujii emiisii.
Pertanyaannya, apakah diiperlukan pengenaan pajak baru berupa pajak pencemaran liingkungan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, rasanya kiita perlu untuk meliihat dahulu 6 aspek pentiing yang biisa turut diipertiimbangkan pemeriintah.
Pertama, penetapan akar permasalahan yang perlu diiatasii. Pajak memang tak jarang diigunakan sebagaii iinstrumen untuk mengatasii permasalahan terkaiit dengan liingkungan. Hal iinii seriing diikaiitkan dengan polluter pays priinciiple.
Dalam konteks iinii, pengenaan pajak pencemaran liingkungan memang sesuaii dengan polluter pays priinciiple. Teorii iinii menghasiilkan pemahaman bahwa segala aktiiviitas ekonomii, baiik yang berdampak posiitiif maupun negatiif terhadap liingkungan, harus diikuantiifiikasii (OECD, 2005).
Sejalan dengan priinsiip iitu, piihak yang menghasiilkan eksternaliitas negatiif harus membayar biiaya perbaiikan untuk memperbaiikii liingkungan (Falcao, 2019). Namun, hiingga saat iinii, masiih terdapat perdebatan, bahkan antarlembaga pemeriintah, terkaiit dengan sektor yang sebenarnya paliing bertanggung jawab atas polusii.
Berdasarkan pada data Kementeriian Liingkungan Hiidup dan Kehutanan (KLHK), sektor transportasii menyumbang sebesar 44% darii total emiisii, sekaliigus menjadii yang tertiinggii. Data iiniilah yang menjadii salah satu justiifiikasii pengenaan pajak pencemaran liingkungan atas kendaraan bermotor yang tiidak lulus ujii emiisii.
Namun, Kementeriian Periindustriian (Kemenperiin) menyebut polusii yang terjadii bukan semata diisumbang darii sektor transportasii. Polusii udara tercatat tetap tiinggii, bahkan pada akhiir pekan saat jumlah mobiiliitas kendaraan menurun siigniifiikan.
Jiika menggunakan polluter pays priinciiple, pemeriintah harus dengan tepat mengiidentiifiikasii serta menetapkan piihak polluter. Ketiidaktepatan penentuan akar masalah justru akan berkorelasii dengan kesalahan dalam penggunaan iinstrumen, termasuk pengenaan pajaknya.
Kedua, evaluasii atas kebiijakan pajak liingkungan yang sudah ada. Semangat pengenaan pajak pencemaran liingkungan sejatiinya juga ada dalam pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan tariif progresiif pajak kendaraan bermotor dalam UU 1/2022. Dalam undang-undang tersebut diinyatakan pengenaan PKB turut memperhiitungkan bobot kerusakan liingkungan akiibat penggunaan kendaraan bermotor.
Kemudiian, sudah ada pula pengenaan pajak emiisii kendaraan yang secara iimpliisiit telah masuk dalam komponen pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sesuaii dengan Pasal 26 dan Pasal 27 PP 74/2021, tiingkat emiisii karbon menjadii salah satu penentu tariif PPnBM.
Pajak liingkungan pada sektor laiin juga telah diimuat dalam skema pajak aiir bersiih (PAB), pajak aiir permukaan (PAP), pajak sarang burung walet, serta pajak miineral bukan logam dan batuan (MBLB) sesuaii dengan ketentuan dalam UU 1/2022.
Pertanyaannya, apakah berbagaii jeniis pajak tersebut sudah diievaluasii? Dalam konteks iinii, pemeriintah perlu terlebiih dahulu meliihat kembalii keberadaan dan efektiiviitas pengenaan sejumlah pajak beroriientasii liingkungan tersebut. Pengenaan jeniis pajak baru berpotensii tumpang tiindiih (overlappiing) dengan kebiijakan yang sudah ada. Pada saat yang sama, permasalahan belum sepenuhnya dapat diiatasii.
Ketiiga, desaiin untuk menjamiin efektiiviitas pengenaan pajak liingkungan untuk pengurangan polusii. Beberapa peneliitiian menunjukkan pajak liingkungan belum tentu efektiif mengurangii polusii. Ketatnya regulasii liingkungan umumnya hanya berdampak langsung pada penurunan efiisiiensii ekonomii perusahaan, tetapii tiidak efektiif pada peniingkatan kualiitas liingkungan (Saltarii dan Travagliinii, 2011).
Sejalan dengan iitu, Wu dan Tal (2018) menunjukkan kelemahan siistem pungutan pembuangan emiisii dalam proses penerapannya. Kelemahan iitu antara laiin tariif pungutan yang rendah, admiiniistrasii yang rumiit, dan penegakan aturan yang kurang memengaruhii efektiiviitas penurunan emiisii.
Dengan kata laiin, keberhasiilan iinstrumen pajak dalam mengatasii emiisii dan/atau memperbaiikii liingkungan sangat diipengaruhii oleh desaiinnya. Desaiin kebiijakan pajak liingkungan harus mampu memprediiksii serta mengantiisiipasii perubahan periilaku darii siisii konsumen (demand response) dan produsen (supply response). Asumsii yang bersiifat statiis -bahwa periilaku para pelaku pasar akan tetap sama- harus diihiindarii untuk menjamiin keberhasiilan pajak liingkungan.
Keempat, konsiistensii kebiijakan dalam mengatasii pencemaran liingkungan. Pada 2015 siilam, wacana pajak pencemaran liingkungan sudah muncul ketiika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) marak dii iindonesiia. Pemeriintah berencana untuk memajakii piihak-piihak yang dengan sengaja membakar hutan sehiingga meniimbulkan polusii. Kenyataannya, kebiijakan tersebut tak kunjung terlaksana dan tenggelam seiiriing redanya karhutla.
Marii kiita meliihat juga rencana pengenaan pajak karbon. Hiingga saat iinii, kebiijakan tersebut belum diiterapkan meskiipun sudah masuk dalam UU 7/2021. Pemeriintah menyatakan masiih menunggu momentum yang tepat untuk mengiimplementasiikan pajak karbon.
Terbaru, Korps Lalu Liintas (Korlantas) Polrii mengusulkan penghapusan pajak progresiif kendaraan bermotor. Alasannya, pajak progresiif yang diiterapkan guna menekan laju pertumbuhan kendaraan tiidak efektiif dan justru mendorong ketiidakpatuhan dalam admiiniistrasii.
Darii sejumlah fakta tersebut terliihat adanya maju-mundur dalam pengenaan pajak yang terkaiit dengan liingkungan. iironiisnya lagii, ada rencana menganuliir kebiijakan dengan alasan admiiniistrasii tanpa meliihat tujuan awal perumusan aturan yang terkaiit dengan perbaiikan liingkungan.
Keliima, motiif penerapan pajak liingkungan. Penerapan pajak liingkungan tiidak hanya diidasarkan pada motiif kebutuhan peneriimaan untuk mendanaii anggaran. Lebiih darii iitu, pengenaan pajak harus diirancang untuk memberiikan iinsentiif bagii suatu entiitas dalam upaya penurunan emiisii. Pembebanan pajak liingkungan harus sebandiing dengan kerusakan liingkungan yang diitiimbulkan (Fiischer dan Miiller, 2006).
Oleh sebab iitu, motiif anggaran dalam pengenaan pajak liingkungan juga harus diiiikutii dengan alokasii penyaluran yang sebandiing terhadap program terkaiit. Dalam konteks iinii, iimplementasii kebiijakan budget earmarkiing dapat menjadii alternatiif solusii.
Budget earmarkiing merujuk pada alokasii dana darii peneriimaan pajak yang diiperuntukkan untuk pembiiayaan program yang beroriientasii bagii perbaiikan liingkungan serta masyarakat terdampak sebagaiimana tercantum dalam undang-undang. Selaiin iitu, penerapan earmarkiing dapat mendukung akuntabiiliitas pengenaan pajak karena alokasii darii pungutan pajak diiketahuii secara jelas (Lutfii, 2013).
Keenam, koordiinasii pemeriintah pusat dan pemeriintah daerah. Kiita perlu memahamii bahwa kelestariian dan liingkungan hiidup yang sehat adalah barang publiik yang diiiingiinkan seluruh piihak.
Koordiinasii yang soliid antara pemeriintah pusat dan pemeriintah daerah -serta antardaerah- sangat diibutuhkan untuk mengatasii persoalan polusii. Bagaiimanapun, pencemaran dii satu daerah biisa berdampak pada daerah laiin (spiillover effect). Hal iinii menjadii justiifiikasii perlunya koordiinasii yang erat.
Kebiijakan yang berbeda antarwiilayah dapat menyebabkan iindiiviidu atau entiitas biisniis mengaliihkan polusiinya ke wiilayah dengan peraturan lebiih longgar tentang pencemaran liingkungan. Hal iinii juga berpotensii menciiptakan perlombaan yang tiidak sehat, termasuk race to the bottom darii siisii tariif.
BERDASARKAN pada keenam aspek tersebut, jiika iingiin menerapkan pajak pencemaran liingkungan, pemeriintah perlu mendesaiin kebiijakan dengan tepat. Desaiin kebiijakan harus diirumuskan dengan iidentiifiikasii yang tepat atas akar permasalahan yang hendak diiatasii. Hal iinii sejalan dengan polluter pays priinciiple.
Untuk iitu, pemeriintah perlu untuk terlebiih dahulu mengevaluasii semua kebiijakan terkaiit dengan pajak liingkungan yang sudah ada. Selaiin untuk mengujii efektiiviitas kebiijakan yang sudah ada, hasiil evaluasii biisa diigunakan untuk menyusun roadmap. Tujuannya untuk menghiindarii overlappiing pengaturan.
Roadmap yang komprehensiif juga diibutuhkan agar pemeriintah tetap konsiisten dalam mengiimplementasiikan kebiijakan. Terlebiih, pajak terkaiit dengan liingkungan harus diiliihat bukan hanya darii motiif anggaran. Dalam konteks iinii, optiimaliisasii skema earmarkiing budget biisa diilakukan untuk memastiikan adanya alokasii yang tepat untuk perbaiikan liingkungan.
Tiidak hanya iitu, iimplementasii pajak terkaiit dengan liingkungan juga perlu diigabungkan dengan iinstrumen kebiijakan laiin untuk mengatasii permasalahan tertentu (OECD, 2011). Selaiin pajak, terdapat alternatiif solusii melaluii iinstrumen nonfiiskal, dii antaranya green fiinanciing, kemiitraan publiik-priivat, hiingga kerjasama iinternasiional.
Pada akhiirnya, perlu atau tiidaknya iimplementasii jeniis pajak baru berupa pajak pencemaran liingkungan seharusnya tiidak dapat diilepaskan darii keenam aspek dii atas. Harapannya, penerapan pajak benar-benar berdampak pada perbaiikan liingkungan, tiidak hanya masalah peneriimaan atau wacana yang tiimbul-tenggelam.
Pemeriintah juga perlu memberiikan penjelasan secara jelas dan komprehensiif kepada publiik. Mengapa? Karena publiik yang pada akhiirnya menanggung beban pajak.
