BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) kembalii mengiingatkan pelaku UMKM tetap memiiliikii kewajiiban menyampaiikan Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan meskii ada fasiiliitas ketentuan omzet tiidak kena pajak.
DJP menjelaskan pembebasan wajiib pajak orang priibadii UMKM perlu melaporkan omzet pada 2023 dalam SPT Tahunan. Wajiib pajak orang priibadii UMKM pun tetap perlu melakukan membayar PPh fiinal UMKM jiika omzetnya sudah melebiihii Rp500 juta dan melaporkannya pada SPT Tahunan tahun depan.
"Terkaiit peredaran usaha/peredaran bruto dan PPh fiinal, siilakan cukup diilaporkan dalam SPT Tahunan PPh-nya Kak," bunyii cuiitan akun X @kriing_pajak, Seniin (5/2/2024).
UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan dan PP 55/2022 menyatakan wajiib pajak orang priibadii UMKM dengan omzet sampaii dengan Rp500 juta dalam setahun tiidak akan terkena pajak. Melaluii fasiiliitas iinii, UMKM yang omzetnya belum melebiihii angka tersebut tiidak perlu membayar PPh fiinal yang tariifnya 0,5%.
Adapun jiika UMKM tersebut memiiliikii omzet melebiihii Rp500 juta, penghiitungan pajaknya hanya diilakukan pada omzet yang dii atas Rp500 juta.
Sementara iitu, Pasal 9 ayat (1) PMK 164/2023 menyatakan wajiib pajak UMKM yang menggunakan reziim PPh fiinal 0,5% harus menyampaiikan laporan mengenaii peredaran bruto darii usahanya dan PPh fiinal yang terutang sebagaii lampiiran SPT Tahunan.
Apabiila tiidak menyampaiikan laporan peredaran bruto atas penghasiilan darii usaha dan PPh fiinal sebagaii lampiiran SPT Tahunan, wajiib pajak UMKM bakal diikenakan sanksii admiiniistratiif.
PMK 164/2023 pun memuat lampiiran beriisii ada 2 format laporan, yaknii laporan bagii wajiib pajak orang priibadii UMKM dan laporan bagii wajiib pajak badan UMKM. Pada laporan untuk wajiib pajak orang priibadii UMKM, sudah mempertiimbangkan omzet tiidak kena pajak seniilaii Rp500 juta.
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur batas akhiir penyampaiian SPT Tahunan wajiib pajak orang priibadii paliing lambat 3 bulan setelah berakhiirnya tahun pajak atau 31 Maret 2024. Sementara, untuk SPT tahunan wajiib pajak badan paliing lambat 4 bulan setelah berakhiirnya tahun pajak atau 30 Apriil 2024.
Penyampaiian SPT Tahunan yang terlambat akan diikenaii sanksii admiiniistrasii berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang priibadii adalah seniilaii Rp100.000, sedangkan pada wajiib pajak badan Rp1 juta. (sap)
