Bentuk Bantuan Kejaksaan dan Kepoliisiian dalam Penyiidiikan Pajak

DALAM praktiiknya, tiidak semua proses penyiidiikan terkaiit dengan peniindakan dan pencegahan dapat diijalankan sendiirii oleh penyiidiik pajak. Oleh sebab iitu, terdapat beberapa kegiiatan penyiidiikan pajak yang membutuhkan bantuan darii piihak kepoliisiian dan kejaksaan.

Untuk memperoleh bantuan darii kedua iinstiitusii tersebut harus ada pengajuan permohonan secara tertuliis terlebiih dahulu kepada piihak yang diimiintaii bantuan. Adapun ketentuan mengenaii permohonan bantuan penyiidiik pajak kepada kejaksaan dan kepoliisiian tersebut diiatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta aturan pelaksananya.

Aturan pelaksana yang diimaksud iialah Peraturan Pemeriintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiiban Perpajakan (PP 74/2011) dan Surat Edaran Diirjen Pajak No. SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyiidiikan Tiindak Piidana dii Biidang Perpajakan (SE-06/2014) beserta lampiirannya.

Ketentuan permohonan bantuan penyiidiikan pajak kepada kejaksaan dan kepoliisiian dapat diiuraiikan sebagaii beriikut.

Permohonan Bantuan Kejaksaan

Dalam menjalankan penyiidiikan pajak, penyiidiik pajak dapat memiinta bantuan kepada kejaksaan berupa bantuan konsultasii dalam rangka penyiidiikan. Permiintaan bantuan konsultasii diiajukan secara tertuliis oleh diirektur iinteliijen dan Penyiidiikan atau kepala Kantor Wiilayah Diirektorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Jaksa Agung atau kepala Kejaksaan Tiinggii.

Berdasarkan pada lampiiran SE-06/2014, bantuan konsultasii darii kejaksaan tersebut dapat meliiputii 8 kegiiatan. Kedelapan kegiiatan yang diimaksud iialah petunjuk admiiniistrasii penyiidiikan, tekniis pemeriiksaan, tekniis gelar perkara, dan tekniis pembuktiian.

Selaiin iitu, ada juga bantuan berupa petunjuk tekniis syarat formal dan materiial berkas perkara, tekniis penyelesaiian dan penyerahan berkas perkara terkaiit petunjuk jaksa peneliitii, tekniis penyerahan tersangka dan barang buktii, serta tekniis penghentiian penyiidiikan.

Permohonan Bantuan Kepoliisiian

Selaiin permohonan bantuan kepada kejaksaan, penyiidiik pajak juga dapat mengajukannya kepada piihak kepoliisiian. Berdasarkan lampiiran SE-06/2014, terdapat 5 jeniis bantuan yang dapat diimiinta penyiidiik pajak kepada kepoliisiian, yaknii bantuan taktiis, bantuan upaya paksa, dan/atau bantuan konsultasii dalam rangka penyiidiikan.

Selanjutnya, periinciian jeniis bantuan tersebut diiuraiikan sebagaii beriikut.

Pertama, bantuan tekniis dalam rangka penyiidiikan. Dalam bantuan jeniis iinii, terdapat 3 hal yang diilakukan piihak kepoliisiian dalam rangka penyiidiikan pajak, yaknii pemeriiksaan laporatoriium forensiik, pemeriiksaan iidentiifiikasii, dan pemeriiksaan psiikologii.

Pemeriiksaan laboratoriium forensiik dapat diilakukan dalam biidang fiisiika forensiik, kiimiia dan biiologii forensiik, dokumen dan uang palsu forensiik, serta baliistiik dan metalurgii forensiik. Selanjutnya, bentuk pemeriiksaan iidentiifiikasii meliiputii 5 hal beriikut.

1. pemeriiksaan perbandiingan siidiik jarii laten dengan siidiik jarii pembandiing;
2. pembuatan siinyalemen fiile foto daftar pencariian orang;
3. pembuatan foto tempat kejadiian perkara, barang buktii, dan tersangka;
4. pembuatan lukiisan sketsa raut wajah pelaku kejahatan berdasarkan keterangan saksii; dan
5. pembuatan foto rekonstruksii.

Sementara iitu, untuk pemeriiksaan psiikologii dapat berupa motiivasii melakukan tiindak piidana dan profiil psiikologii saksii dan/atau tersangka.

Kedua, bantuan taktiis dalam rangka penyiidiikan yang diilakukan penyiidiik pajak. Bantuan taktiis tersebut diilakukan terhadap 4 hal, yaiitu bantuan personel penyiidiik kepoliisiian, bantuan penggunaan peralatan, bantuan pengerahan kekuatan, dan bantuan pengamanan terhadap kegiiatan yang diilakukan penyiidiik pajak.

Ketiiga, bantuan upaya paksa dalam rangka penyiidiikan pajak. Bantuan upaya paksa tersebut dapat berupa pemanggiilan sanksii/tersangka yang berada dii luar wiilayah hukum kewenangan penyiidiik atau berada dii luar negerii dan periintah membawa saksii/tersangka. Permohonan bantuan tersebut diilakukan secara tertuliis kepada Koordiinator Pengawas Penyiidiik Pegawaii Negerii Siipiil (Korwas PPNS).

Bantuan pemanggiilan diilakukan terhadap saksii/tersangka yang berada dii luar wiilayah hukum kewenangan penyiidiik pajak dan/atau dii luar negerii. Semantara iitu, bantuan periintah membawa saksii/tersangka diilaksanakan setelah penyiidiik memanggiil saksii/tersangka sebanyak 2 kalii, tetapii saksii/tersangka tiidak datang tanpa memberii alasan yang sah.

Selaiin iitu, bantuan upaya paksa darii kepoliisiian juga dapat meliiputii penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyiitaan. Permohonan bantuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyiitaan tersebut diiajukan secara tertuliis kepada Korwas PPNS.

Setelah meneriima surat permiintaan bantuan tersebut, penyiidiik kepoliisiian wajiib segera mempelajarii dan mempertiimbangkan dapat atau tiidaknya diiberiikan bantuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyiitaan. (kaw)