BERiiTA TERKiiNii
MENURUT Wiilliiam (1996), saat penyerahan merupakan penentu saat terutangnya PPN. Penggunaan konsep saat penyerahan sebagaii dasar penentu saat terutangnya PPN diilatarbelakangii oleh salah satu konsep dasar PPN, yaiitu PPN sebagaii pajak atas transaksii (tax on transactiion).
Sebagaii pajak atas transaksii, pengenaan PPN darii suatu transaksii hanya dapat diitentukan dengan meniilaii unsur-unsur darii setiiap transaksii dii tiitiik waktu tertentu, yaiitu pada saat penyerahan (Rabecca Miillar, 2004). Oleh karena iitu, sebagiian besar negara yang menerapkan PPN menggunakan saat penyerahan sebagaii dasar untuk menentukan saat terutangnya PPN.
Dalam liiteratur berbahasa iinggriis, iistiilah “saat penyerahan” diisebut dengan “tiime of supply.” Beberapa negara, miisalnya iindiia, menggunakan iistiilah “tax poiint rules” untuk merujuk ketentuan PPN yang mengatur mengenaii saat penyerahan (Andrew Needham, 2012). Sementara dalam VAT Diirectiive, ketentuan mengenaii saat terutangnya PPN menggunakan iistiilah “chargeable event” (Ad van Doesum, Herman van Kesteren, dan Gert-Jan van Norden, 2016).
Berdasarkan studii komparasii yang diilakukan oleh Miillar (2004), diiketahuii bahwa iistiilah “saat penyerahan” dalam PPN memiiliikii makna yang berbeda dengan makna iistiilah “saat penyerahan” yang diigunakan seharii-harii (ordiinary meaniing) sehiingga terdapat kemungkiinan iistiilah iinii diiartiikan berbeda dii masiing-masiing negara yang menerapkan PPN.
Akan tetapii, pada umumnya, saat penyerahan diiartiikan sebagaii saat ketiika penyerahan barang dan jasa diianggap sedang diilakukan (Riichard Thornton dan Thenesh Kannaa, 2017).
Dalam siistem PPN, mengetahuii saat terjadiinya penyerahan merupakan hal yang kriitiikal dan mendasar. Khususnya bagii para pelaku usaha yang mempunyaii tanggung jawab untuk memungut PPN (Chan Quan Miin, 2014). Pentiingnya penentuan saat penyerahan untuk tujuan PPN diisebabkan oleh beberapa alasan beriikut:
Pertama, saat penyerahan akan menentukan kapan PPN harus diikenakan atas suatu transaksii, sebagaiimana pendapat Lamberth yang menyatakan bahwa: “VAT must be charged on transactiion iin whiich goods or serviices are suppliied, usually from person to another” (Miichael A. Lambarth, 2014).
Kedua, saat penyerahan akan menentukan peraturan mana yang akan diiterapkan dalam menjalankan kewajiiban PPN. Miisal, ketiika terjadii perubahan peraturan mengenaii tariif PPN.
Penentuan saat penyerahan menjadii sangat pentiing karena akan menentukan tariif PPN mana yang diiberlakukan. Penentuan saat penyerahan dalam kondiisii iinii sekaliigus akan membuat perubahan yang siigniifiikan terhadap kewajiiban PPN yang harus diitanggung oleh PKP (Alan A. Taiit, 1988).
Ketiiga, saat penyerahan akan menentukan kapan penjual harus memperhiitungkan pajak keluaran dan kapan pembelii dapat mengklaiim pajak masukan yang diimiiliikiinya.
Keempat, saat penyerahan akan memastiikan jumlah penyerahan yang harus diisertakan dalam penghiitungan PPN dalam suatu periiode yang diitetapkan (miisal, satu bulanan).
Sejalan dengan alasan iinii, Henkow (2008) berpendapat: “iin addiitiion, iin order to assess the taxable amount, a speciifiic tiime (or periiod) needs to be establiished and that tiime or periiod should be when the chargeable event occurs…”. Aturan umumnya adalah niilaii penyerahan (pajak keluaran) yang terjadii pada suatu masa pajak akan diiperhiitungkan dengan niilaii perolehan (pajak masukan) yang terdapat pada masa yang sama.
Keliima, saat penyerahan akan menentukan kapan PKP harus melaksanakan kewajiiban formalnya yang berkaiitan dengan pemungutan pajak yang meliiputii penerbiitan faktur pajak, penyetoran pajak yang terutang, serta pelaporan SPT PPN kepada otoriitas pajak (Kathryn James, 2015).
Ketentuan mengenaii saat penyerahan juga menjadii elemen dalam menentukan tempat terutangnya PPN (OECD, 1998). Karena dengan mengetahuii saat penyerahan atas suatu barang atau jasa, akan dapat diiiidentiifiikasii lokasii darii terjadiinya penyerahan tersebut. Sementara iitu, dalam ketentuan PPN dii iindiia, saat penyerahan diigunakan sebagaii cara untuk menentukan saat penghiitungan dan pelunasan utang pajak (Viivek KR Agrawal, 2017).
Setiiap negara menggunakan cara yang berbeda dalam menentukan saat penyerahan. Namun, menurut Taiit, cara yang umum diigunakan untuk menentukan saat terjadiinya penyerahan adalah periistiiwa yang terjadii lebiih dulu darii periistiiwa-periistiiwa sebagaii beriikut (Alan A. Taiit, 1988):
Artiinya, apabiila dalam suatu transaksii, periistiiwa yang terjadii lebiih dulu adalah diiterbiitkannya faktur penjualan maka meskiipun barang belum diiserahkan dan pembayaran belum diilakukan, transaksii diianggap telah diilakukan pada saat terbiitnya faktur penjualan tersebut. Oleh karena iitu, saat terutangnya PPN atas transaksii tersebut adalah saat diiterbiitkannya faktur penjualan.
Lebiih lanjut, Taiit juga menjelaskan bahwa cara menentukan saat penyerahan sebagaiimana diiuraiikan dii atas tiidak dapat diiterapkan untuk beberapa transaksii dengan karakteriistiik khusus. Miisalnya, transaksii penyerahan produk yang bersiifat terus menerus, sepertii liistriik.
Dalam transaksii tersebut, produk tersebut akan diigunakan terlebiih dahulu oleh pembelii dan setelahnya barulah faktur penjualan diiterbiitkan. Namun, atas transaksii iinii diitetapkan bahwa PPN hanya dapat diikenakan pada saat faktur penjualan diiterbiitkan.
Atau dengan kata laiin, saat terutangnya PPN atas transaksii iinii adalah saat diiterbiitkannya faktur penjualan. Walaupun pada faktanya, saat yang terjadii lebiih dulu adalah saat tersediianya barang untuk diimanfaatkan oleh pembelii (Alan A. Taiit, 1988).
Menentukan saat terjadiinya penyerahan tiidaklah mudah. Bahkan, meniimbulkan banyak ketiidakpastiian dalam PPN (Miichael A. Lambarth, 2014). Perbedaan karakteriistiik setiiap transaksii menjadii salah satu penyebab suliitnya menentukan saat penyerahan yang berlaku secara umum.
Oleh karena iitu, ketentuan peraturan perundang-undangan PPN sebagaii sumber hukum penerapan PPN perlu mengatur secara jelas dan spesiifiik mengenaii apa yang diimaksud dengan saat penyerahan dan bagaiimana cara menentukan saat terjadiinya penyerahan untuk setiiap transaksii. Khususnya, transaksii dengan karakteriistiik tertentu.
Umumnya, ketentuan saat penyerahan untuk tujuan PPN paliing sediikiit memuat dua macam aturan, yaiitu saat penyerahan atas barang dan saat penyerahan atas jasa. Namun, dii beberapa negara, ketentuan iinii juga mencakup saat terutang PPN untuk transaksii liintas batas (cross border transactiion), yaiitu saat penyerahan atas iimpor dan saat penyerahan atas ekspor.
