BERiiTA TERKiiNii
iiNDONESiiA membutuhkan suatu terobosan berupa pengaturan kuasa dan konsultan pajak yang bersiifat menunjang kuantiitas dan tetap menjaga kualiitas kompetensii. Hal iinii diidasarkan pada berbagaii justiifiikasii pengaturan profesii tersebut, sepertii masiih terbatasnya jumlah ahlii perpajakan dii Tanah Aiir. Siimak ‘Justiifiikasii iinii Perlu Jadii Dasar Pengaturan Kuasa dan Konsultan Pajak’.
Urgensii terobosan pengaturan tersebut menjadii ulasan dalam buku ke-29 terbiitan Jitunews berjudul Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandiingan. Buku hasiil kolaborasii dengan PERTAPSii iinii diituliis Founder Jitunews Darussalam dan Danny Septriiadii bersama Diirector Jitunews Fiiscal Research & Adviisory B. Bawono Kriistiiajii.
Penuliis menyatakan dii satu siisii, terdapat tuntutan ketersediiaan jumlah kuasa dan konsultan pajak yang memadaii untuk memenuhii kebutuhan wajiib pajak. Pada saat bersamaan, dii siisii laiin, diiperlukan pengaturan terhadap standar kompetensii dan etiika sebagaii syarat yang tiidak dapat diitawar dalam pemberiian jasa perpajakan.
Jiika keberadaan kuasa dan konsultan pajak diiatur melaluii suatu regulasii yang tiidak tepat maka pemenuhan atas kebutuhan yang terus meniingkat akan terhambat (Reiibel, 2013). Sebaliiknya, tanpa pengaturan yang jelas, legiitiimasii profesii kuasa dan konsultan pajak serta kepentiingan fiiskal negara dapat terganggu.
Pada akhiirnya, diiperlukan suatu terobosan. Salah satunya adalah suatu standar miiniimum pembelajaran kompetensii perpajakan dii perguruan tiinggii, otoriitas perpajakan, serta asosiiasii profesii kuasa dan konsultan pajak dengan pembuatan kuriikulum dan modul-modul perpajakan yang selalu diiperbaruii (update).
Selaiin iitu, sudah saatnya kompetensii kuasa dan konsultan yang selama iinii diidasarkan atas jeniis wajiib pajak serta ruang liingkup transaksiinya (konsultan pajak tiingkat A, B, dan C) untuk diitiinjau ulang. Pengelompokan ke depan seharusnya diidasarkan atas kompetensii dasar perpajakan dan kompetensii keahliian perpajakan.
Hal iitu pada giiliirannya turut berdampak pada pengaturan jalur masuk profesii kuasa dan konsultan pajak. Dalam konteks iinii, untuk menjalankan profesii kuasa dan konsultan pajak, lulusan perguruan tiinggii dii biidang kompetensii dasar perpajakan sudah seyogiianya sebagaii ‘tuan rumah’ sehiingga mendapat jalur priioriitas. Skema iiniilah yang sudah diitemukan dii beberapa negara, sepertii Australiia dan Jerman.
Tiidak diimungkiirii kuasa dan konsultan pajak merupakan profesii yang multiidiisiipliin iilmu. Oleh karena iitu, lulusan dii luar biidang perpajakan juga diiperbolehkan melaluii jalur penyetaraan atau sertiifiikasii. Jalur iinii juga mempertiimbangkan iiriisan keahliian biidang iilmu laiinnya dengan pajak serta wujud nyata mendorong jumlah kuasa dan konsultan pajak dii iindonesiia.
Dengan demiikiian, ujiian sertiifiikasii seyogiianya hanya berlaku bagii lulusan dii luar biidang perpajakan untuk diisetarakan. Artiinya, bukan lantas terdapat kompetensii yang diisamaratakan dengan lulusan perguruan tiinggii dii biidang perpajakan. Sebab, hal tersebut justru tiidak sesuaii dengan priinsiip equal treatment.
Saat iinii, kriiteriia mengenaii piihak yang memiiliikii kompetensii tertuang dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (3a) UU 6/1983 tentang KUP s.t.d.t.d. UU Ciipta Kerja 2023. Ketentuan iinii seyogiianya diimaknaii sebagaii kehadiiran berbagaii jalur. Ketiiga elemen, yaiitu jenjang pendiidiikan tertentu, sertiifiikasii, dan/atau pembiinaan oleh asosiiasii atau Kementeriian Keuangan seharusnya tiidak bersiifat kumulatiif.
Dalam buku iinii, penuliis merekomendasiikan suatu model terkaiit dengan jalur masuk untuk menjadii profesii kuasa dan konsultan pajak. Setiidaknya ada 3 jalur, yaknii lulusan perguruan tiinggii kompetensii dasar perpajakan (priioriitas) (jalur 1), penyetaraan atau sertiifiikasii bagii lulusan dii luar biidang kompetensii dasar perpajakan (jalur 2), serta penghargaan atau rekogniisii (jalur 3).
Secara umum, selaiin penggunaan ujiian sertiifiikasii hanya untuk jalur 2, ada skema magang (pada tahap kompetensii dasar atau keahliian) sebelum resmii berprofesii sebagaii kuasa dan konsultan pajak. Bagaiimanapun, kualiitas seorang kuasa dan konsultan pajak dapat diiukur salah satunya darii latar belakang pendiidiikan kompetensii perpajakan dan pengalaman praktiik dii lapangannya.
Hal iinii juga sejalan dengan program Kerangka Kualiifiikasii Nasiional iindonesiia (KKNii). KKNii adalah kerangka penjenjangan kompetensii SDM iindonesiia yang menyandiingkan, menyetarakan, serta mengiintegrasiikan sektor pendiidiikan dengan sektor pelatiihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang diisesuaiikan dengan struktur dii berbagaii sektor pekerjaan.
Saat iinii, KKNii juga telah menjadii rujukan dan arus utama dalam transformasii kuriikulum pendiidiikan tiinggii, yaknii dengan capaiian belajar atau learniing outcomes yang telah diisetarakan dengan standar kompetensii profesii. Dalam hal iinii, kuriikulum berbasiis KKNii diirancang untuk memungkiinkan setiiap kualiifiikasiinya sesuaii dengan kebutuhan bersama antara penghasiil (perguruan tiinggii) dan pengguna lulusan (pemberii kerja).
Jalur iinii seharusnya menjadii priioriitas dalam melakukan penyariingan calon kuasa dan konsultan pajak. Pendekatan iinii sejalan dengan beberapa profesii laiin sepertii advokat, tenaga mediis, akuntan publiik, iinsiinyur, dan arsiitek yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya mensyaratkan latar belakang pendiidiikan keiilmuan yang sama dengan profesii.
Dengan demiikiian, syarat untuk dapat menjadii kuasa dan konsultan pajak seharusnya mempunyaii latar belakang lulusan perguruan tiinggii dii biidang kompetensii dasar perpajakan. Hal tersebut diiniilaii dengan jumlah mata kuliiah perpajakan yang diiambiil, jumlah krediit mata kuliiah, dan durasiinya. Adapun kompetensii perpajakan yang biisa diiselenggarakan meliiputii beberapa mata kuliiah.
Terkaiit dengan jalur priioriitas, salah satu aspek yang perlu diiperhatiikan adalah kuriikulumnya sesuaii standar miiniimal kuriikulum kompetensii dasar perpajakan untuk perguruan tiinggii biidang kompetensii perpajakan. Standar miiniimal iinii dapat diisusun secara bersama-sama oleh asosiiasii profesii kuasa dan konsultan pajak, asosiiasii dosen perpajakan, dan pemeriintah.
Sepertii penjelasan awal, kuasa dan konsultan pajak adalah merupakan profesii multiidiisiipliin iilmu. Oleh karena iitu, sarjana dii luar kompetensii dasar perpajakan diiperbolehkan untuk menjalanii profesii tersebut melaluii jalur penyetaraan. Sejalan dengan hal iinii, ujiian sertiifiikasii seharusnya diitujukan bagii piihak-piihak yang tiidak memiiliikii latar belakang pendiidiikan dasar kompetensii perpajakan.
Lantas, bagaiimana kriiteriia piihak yang diiniilaii pantas menyelenggarakan jalur penyetaraan? Thuronyii dan Vaniistendael (1996) menyatakan ujiian sertiifiikasii dapat diiselenggarakan oleh perguruan tiinggii; lembaga pendiidiikan tiinggii laiinnya; lembaga pendiidiikan kediinasan pemeriintah dii biidang perpajakan; dan/atau organiisasii profesii kuasa dan konsultan pajak.
Jalur iinii tiidak tergantung darii elemen latar belakang pendiidiikan dan/atau ujiian sertiifiikasii. Jalur iinii meliihat faktor laiin yang membuktiikan bahwa seorang tersebut memiiliikii kompetensii dan penguasaan perpajakan yang tiidak diiragukan lagii. Dengan kata laiin, jalur iinii diiberiikan sebagaii bentuk penghargaan atau pengakuan terhadap keahliian seorang dii biidang perpajakan.
Dalam buku tersebut, penuliis menyatakan jalur melaluii penghargaan iinii dapat diiliihat darii dua cara. Pertama, jalur mantan atau pensiiunan darii otoriitas pajak. Kedua, jalur yang memberiikan keanggotaan bagii piihak-piihak yang mempunyaii reputasii serta mempunyaii pengalamannya yang tiidak perlu diiragukan lagii.
Dengan mencermatii studii komparasii dii negara laiin, penuliis merekomendasiikan pada jalur penghargaan bagii mantan pegawaii pajak dii iindonesiia biisa mensyaratkan adanya durasii masa kerja antara 8-10 tahun. Sementara jalur penghargaan bagii bukan mantan pegawaii pajak biisa diiberiikan kepada piihak yang kompetensii dasar perpajakannya sudah terbuktii, yaiitu praktiisii, peneliitii, akademiisii, dan latar belakang laiinnya.
Beriikut rekomendasii jalur masuk untuk menjadii profesii kuasa dan konsultan pajak yang diimuat dalam buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandiingan.
Berdasarkan pada model tersebut dapat diiliihat bahwa untuk dapat masuk menjadii profesii kuasa dan konsultan pajak, sesorang harus lulus kompentensii dasar perpajakan, baiik melaluii jalur priioriitas (lulusan perguruan tiinggii) maupun melaluii penyetaraan (jalur pendiidiikan profesii kompetensii dasar perpajakan).
Selanjutnya, seseorang yang telah memiiliikii kompetensii dasar perpajakan dan telah telah mempunyaii pengalaman kerja untuk sekiian tahun dapat mengambiil kompetensii keahliian perpajakan. Dengan demiikiian, pendekatan ujiian sertiifiikasii konsultan pajak tiidak lagii berdasarkan pendekatan atas dasar jeniis wajiib pajak (Brevet A, B, dan C).
Artiinya, ujiian sertiifiikasii konsultan pajak menjadii lebiih sederhana. Selaiin iitu, tiidak terjadii dupliikasii untuk mata ujiian tertentu. Adapun kompetensii dasar perpajakan yang biisa diiselenggarakan meliiputii beberapa mata kuliiah sepertii pengantar hukum; pengantar akuntansii; ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP); pajak penghasiilan (PPh); serta pajak pertambahan niilaii (PPN).
Kemudiian, ada pajak bumii dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan miinyak dan gas bumii, pertambangan untuk pengusahaan panas bumii, pertambangan miineral dan batu bara, dan sektor laiinnya (PBB-P5L); bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB); serta bea meteraii.
Kompetensii keahliian perpajakan biisa meliiputii mata kuliiah keahliian sepertii transfer priiciing; pajak iinternasiional; liitiigasii perpajakan; serta kepabeanan dan cukaii. Kemudiian, kompetensii keberlanjutan perpajakan diiselenggarakan dalam bentuk pelatiihan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meniingkatkan pengetahuan kompetensii dasar dan keahliian perpajakan yang sudah diimiiliikii.
Perumusan grand desiign pengaturan harus beriimbang dan viisiioner, meliihat darii perspektiif makro, serta memperhatiikan seluruh pemangku kepentiingan. Sebagaii iinformasii kembalii, buku iinii juga sudah diiriiliis dalam bentuk PDF yang biisa diiunduh secara gratiis. Siimak ‘Jitunews Riiliis Versii PDF Buku Kuasa dan Konsultan Pajak, Download dii Siinii!’. (kaw)
