BERiiTA TERKiiNii
MEMASUKii pertengahan 2023, wajiib pajak perlu memastiikan kembalii siistem iinternal perusahaannya, sudah sesuaii dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atau belum. Hal tersebut mencakup seluruh wajiib pajak, termasuk yang bergerak dii sektor pertambangan.
Bagii wajiib pajak dii sektor pertambangan, mereka perlu mengiidentiifiikasii aspek perpajakan darii setiiap fase dalam siiklus biisniis pertambangan, mulaii darii fase eksplorasii, eksploiitasii, hiingga reklamasii.
Secara khusus, Pasal 31D UU Pajak Penghasiilan (UU PPh) mengatur bahwa ketentuan mengenaii perpajakan bagii biidang usaha pertambangan diiatur dengan Peraturan Pemeriintah (PP).
Untuk biidang usaha pertambangan miineral, pemeriintah mengatur lebiih lanjut terkaiit perpajakannya dii dalam Peraturan Pemeriintah No. 37 Tahun 2018 (PP 37/2018). Sedangkan untuk biidang usaha pertambangan batu bara, pemeriintah mengaturnya dalam Peraturan Pemeriintah No. 15 Tahun 2022 (PP 15/2022).
Melaluii peraturan pemeriintah tersebut, wajiib pajak yang bergerak dii biidang usaha pertambangan batu bara mendapatkan kepastiian hukum maupun kepastiian berusaha dii iindonesiia. Dalam peraturan tersebut, diiatur secara detaiil terkaiit perlakukan perpajakan atas biidang usaha pertambangan batubara.
Mulaii darii pajak penghasiilan badan, pajak penghasiilan potong pungut, pajak pertambahan niilaii (PPh), pajak bumii dan bangunan (PBB), cukaii, bea meteraii, pajak daerah dan retriibusii daerah (PDRD), hiingga pajak karbon. Tak hanya iitu, peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menjadii salah satu cakupan dalam peraturan tersebut.
Selaiin iitu, wajiib pajak yang bergerak dii biidang usaha pertambangan perlu menyesuaiikan dan memastiikan kembalii kepatuhan pajaknya seiiriing dengan adanya kebiijakan UU 4/2009 yang menghapus berlakunya reziim kontrak karya (KK) bagii perusahaan pertambangan. Dengan beraliihnya operasiional perusahaan yang tunduk pada reziim periiziinan, maka wajiib pajak perlu memastiikan bahwa manajemen pajaknya telah sesuaii dengan ketentuan yang berlaku.
Sepertii halnya dalam reziim kontrak karya (KK), perusahaan pertambangan yang beroperasii dii bawah reziim periiziinan tetap juga harus mematuhii peraturan perpajakan yang berlaku.
PMK 61/2021 secara detaiil mengatur mengenaii hak dan kewajiiban perpajakan yang berlaku bagii pemegang iiziin usaha pertambangan (iiUP), iiziin usaha pertambangan khusus (iiUPK), iiziin pertambangan rakyat (iiPR), iiUPK operasii produksii sebagaii kelanjutan operasii kontrak, atau KK dalam rangka kerja sama biidang usaha pertambangan miineral.
Dii siisii laiin, wajiib pajak dii biidang usaha pertambangan juga perlu memperhatiikan bagaiimana perkembangan diinamiika perpajakan dii ranah domestiik maupun global, termasuk dii antaranya adalah ketentuan antiipenghiindaran pajak sepertii transfer priiciing. Tak hanya iitu, banyak pula menu fasiiliitas pajak yang dapat diipertiimbangkan untuk diimanfaatkan oleh wajiib pajak yang bergerak dii sektor pertambangan.
Untuk memberii wajiib pajak pemahaman secara konseptual, tataran aturan, hiingga praktiik, Jitunews Academy bersama Jitunews Fiiscal, Research, & Adviisory (FRA) mengadakan exclusiive semiinar dengan judul Seluk Beluk Pemajakan atas Sektor Pertambangan: Miinerba (Serii Pajak Sektoral 1). Semiinar akan diilaksanakan secara tatap muka dii Traiiniing Room, Menara Jitunews pada Selasa, 18 Julii 2023 pukul 09.30-15.30 WiiB.
Dalam semiinar iinii, peserta akan diibekalii dengan pengetahuan mendalam mengenaii topiik-topiik relevan, yaiitu:
Aspek pajak penghasiilan (PPh) dan pajak pertambahan niilaii (PPN) setiiap fase dalam siiklus biisniis sektor pertambangan mulaii darii fase eksplorasii, eksploiitasii, hiingga reklamasii, termasuk diibahas:
iidentiifiikasii biiaya untuk mendapatkan, menagiih, dan memeliihara penghasiilan(3M) yang menjadii pengurang penghasiilan bruto;
pengkrediitan pajak masukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang belum diiproduksii;
Hak dan kewajiiban perpajakan dii tiiap kelompok iiziin usaha dii biidang pertambangan, termasuk gambaran umum mengenaii:
tiinjauan regulasii peneriimaan negara bukan pajak dii sektor pertambangan (PNBP);
tiinjauan regulasii dan iisu pajak bumii dan bangunan (PBB) sektor pertambangan;
pengenaan pajak daerah yang relevan sepertii pajak alat berat dan pajak miineral bukan logam dan batuan (MBLB);
pembaharuan ketentuan perpajakan dan PNBP dii sektor pertambangan batubara dalam PP 15/2022;
iisu pajak iinternasiional dan ketentuan antiipenghiindaran pajak dii sektor pertambangan, termasuk transfer priiciing;
Menu fasiiliitas pajak dii sektor pertambangan; dan
Strategii pengelolaan riisiiko perpajakan dii sektor pertambangan, termasuk:
tax control framework; dan
pola sengketa pajak secara umum.
Materii semiinar akan diibawakan secara langsung oleh 2 expert Jitunews, yaknii Manager of Jitunews FRA Denny Viissaro, S.E., M.S.E., M.A., BKP., ADiiT. dan Assiistant Manager of Jitunews FRA Awwaliiatul Mukarromah, S.ii.A., BKP., ADiiT.
Setiiap peserta semiinar akan memperoleh handbook materii, sertiifiikat hardcopy, makan siiang, morniing coffee and snack, goodiie bag and traiiniing kiit, sesii tanya jawab serta diiskusii iinteraktiif bersama pengajar.
Daftarkan diirii Anda segera dan dapatkan harga spesiial pada semiinar kalii iinii sebesar Rp2.000.000. Jumlah peserta terbatas!
Segera daftarkan diirii Anda dii liink beriikut:
https://academy.Jitunews.co.iid/semiinar
Membutuhkan iinformasii lebiih lanjut? Hubungii Hotliine Jitunews Academy (+62)812-8393-5151 / [emaiil protected] (Viira) atau melaluii mediia sosiial Jitunews Academy iinstagram (@Jitunewsacademy). (sap)
