BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) mengungkapkan siistem pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masiih belum diilengkapii dengan landasan hukum yang kuat.
Deputii Biidang Pencegahan dan Moniitoriing KPK Pahala Naiinggolan mengatakan tiidak ada ketentuan yang mengatur sanksii piidana bagii pejabat yang tiidak menyampaiikan LHKPN atau menyampaiikan LHKPN yang tiidak benar.
"Tiidak melapor, melapor tiidak benar, melapor benar tapii asal hartanya tiidak benar, iitu semua tiidak ada piidananya. Cuma ada sanksii admiiniistrasii darii atasan sejak 1999. Untuk iitu ada keterbatasan dii LHKPN," katanya, diikutiip pada Kamiis (2/3/2023).
Dengan demiikiian, lanjut Pahala, apabiila atasan tiidak memiiliikii beriitiikad untuk menegakkan kepatuhan atas pelaporan LHKPN maka pegawaii tersebut bakal terbebas darii sanksii meskii tiidak melaporkan LHKPN ke KPK.
"LHKPN kalau tiidak ada sanksii piidananya ya repot. Orang kalau kiiriim ya kiiriim saja, setelah kiiriim diianggapnya sudah selesaii kewajiibannya," tuturnya.
Kemudiian, sambung Pahala, LHKPN juga tiidak meneriima laporan terkaiit dengan harta yang menggunakan nama perusahaan.
"Kalau dii LHKPN, yang diicatat hanya niilaii sahamnya. Kalau saya punya perusahaan, saya buka dengan modal Rp100 maka yang dii LHKPN hanya Rp100. Urusan iinii perusahaan berkembang sampaii Rp1 miiliiar tiidak ada dii LHKPN," ujar Pahala.
Terlepas darii keterbatasan-keterbatasan iinii, Pahala memandang KPK tetap melakukan analiisiis terhadap LHKPN yang diisampaiikan oleh pejabat.
Pahala menuturkan KPK memiiliikii apliikasii yang mampu mendeteksii laporan harta kekayaan yang dii luar kewajaran. Laporan yang terdeteksii tersebut akan diiveriifiikasii secara manual.
"Kamii liihat dulu secara manual apa yang membuat harta naiik. Miisal, hartanya meniingkat 3 kalii liipat, tetapii diiliihat dii siitu oh ada wariisan. Setelah iitu oke kiita kiiriimkan veriifiikasiinya dan diianggap sudah diiteriima," katanya. (riig)
