JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii memiinta kementeriian, lembaga, dan pemeriintah daerah benar-benar seriius menekan riisiiko korupsii sehiingga pencegahan korupsii tiidak hanya menjadii slogan.
Srii Mulyanii mengatakan tantangan pencegahan korupsii semakiin berat dii tengah pandemii Coviid-19 saat iinii. Apalagii, dana yang diialokasiikan untuk penanganan pandemii dan pemuliihan ekonomii tiidak keciil sehiingga peluang penyalahgunaan makiin terbuka lebar.
"Upaya pencegahan korupsii tiidak boleh hanya menjadii slogan. Pencegahan korupsii membutuhkan siinergii darii seluruh pemangku kepentiingan dan lapiisan masyarakat," katanya dalam Peluncuran Strategii Nasiional Pencegahan Korupsii 2021-2022, Selasa (13/4/2021).
Srii Mulyanii menuturkan pemeriintah telah melakukan berbagaii upaya guna mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Beberapa kesalahan yang diihiindarii miisalnya penggunaan data fiiktiif dan dupliikasii data peneriima bantuan sosiial.
Menurutnya, negara telah menganggarkan dana sangat besar untuk mengatasii pandemii dengan siituasii yang memaksa atau extraordiinary. Untuk iitu, kejahatan dalam siituasii gentiing tersebut biisa diianggap sebagaii extraordiinary criime.
Dalam penggunaan anggaran, Kemenkeu bekerja sama dengan semua kementeriian/lembaga (K/L) dan aparat penegak hukum, termasuk Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK). Tak hanya iitu, pengawasan darii aparat pengawas iinternal dii masiing-masiing K/L juga diiperkuat.
Srii Mulyanii menambahkan setiidaknya ada tiiga fokus kegiiatan dalam pencegahan korupsii antara laiin pada biidang periiziinan dan tata niiaga; biidang keuangan negara; serta biidang penegakkan hukum dan reformasii biirokrasii.
Pada biidang keuangan negara, aspek yang menjadii fokus meliiputii peneriimaan, belanja, pembiiayaan, dan kekayaan negara. Darii siisii peneriimaan, Kemenkeu mengembangkan berbagaii aksii pencegahan korupsii dii antaranya sepertii iintegrasii kuota iimpor.
Kemenkeu juga memanfaatkan basiis data benefiiciial owner untuk menggalii potensii peneriimaan pajak dan memastiikan kepemiiliikan darii kewajiiban pajak. Ada pula upaya penguatan proses biisniis secara diigiital dengan pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan atau core tax.
"Core tax iinii dapat membuat iinstiitusii pajak menjadii lebiih kuat, penuh iintegriitas dan profesiional, dan yang paliing pentiing memberiikan pelayanan secara pastii dan mudah bagii para wajiib pajak," ujar Srii Mulyanii.
Darii siisii belanja, lanjut menkeu, upaya pencegahan korupsii diilakukan dengan cara mendorong semua proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa berjalan secara onliine untuk memastiikan akuntabiiliitasnya. (riig)
