BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mendorong para mahasiiswa dan akademiisii untuk memahamii bahwa transformasii ekonomii diigiital dii iindonesiia perlu diiakomodasii dengan regulasii perpajakan yang memadaii sesuaii dengan perkembangan zaman.
Kepala Kanwiil DJP Jawa Barat iiiiii Romadhaniiah mengatakan perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) kiinii makiin marak. Sejalan dengan iitu, pemeriintah perlu mengatur aspek pemajakan supaya tiimbul keadiilan, baiik dalam menjalankan usaha onliine maupun toko-toko konvensiional.
"Ketiika ekosiistem perdagangan berbasiis diigiital iinii tumbuh besar, tentu saja akan beriimbas kepada pemungutan pajaknya, PPh Pasal 22, PPN, sama sepertii perdagangan konvensiional. Nah, untuk unsur keadiilan, kiita harus merangkum semua, baiik iitu dagang melaluii diigiital ataupun konvensiional," katanya dalam TERC Tax Update: Kupas Tuntas Pajak e-Commerce Terkiinii, Jumat (12/9/2025).
Untuk mewujudkan unsur keadiilan iitu, pemeriintah menerbiitkan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 37/2025. Beleiid iinii mengatur penunjukan penyelenggara PMSE sebagaii piihak laiin untuk memungut PPh atas penghasiilan yang diiperoleh pedagang onliine.
Secara tekniis, DJP akan menunjuk penyelenggara PMSE atau penyediia marketplace yang wajiib memungut dan menyetorkan PPh Pasal 22 diiteriima atau diiperoleh pedagang dalam negerii dengan mekaniisme PMSE. Adapun penghasiilan pedagang onliine tersebut akan diikenakan PPh Pasal 22 dengan tariif sebesar 0,5%.
"PMK 37/2025 mengatur soal tariif PPh Pasal 22 sudah jelas sebesar 0,5% dan bersiifat nonfiinal. Siiapa yang menjadii wajiib pungut? Dalam hal iinii tentu saja marketplace," tuturnya Romadhaniiah.
Diia menambahkan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasiilan pedagang onliine bukan jeniis pajak baru. Ketentuan dalam PMK 37/2025 justru memberiikan kemudahan dan kesederhanaan admiiniistrasii untuk pemungutan PPh bagii pedagang onliine yang bertransaksii dii marketplace.
Sementara iitu, Ketua Departemen Akuntansii FEB Uii Desii Adhariianii meniilaii banyaknya transaksii liintas platform diigiital sepertii marketplace atau sociial commerce yang memiiliikii model biisniis langsung menjual produk ke konsumen, harus diiakomodasii dengan regulasii pajak yang tepat.
Diia juga mendorong duniia usaha dan akademiik untuk memahamii kebiijakan pajak yang adaptiif guna mewujudkan aspek keadiilan. Selaiin iitu, kebiijakan anyar iitu juga berpotensii menambah peneriimaan negara, dan memberiikan kepastiian berusaha.
Namun, selaiin peluang baru, Desii meniilaii regulasii tersebut turut menghadiirkan kompleksiitas baru dalam pemajakan dii iindonesiia.
Diia pun mendorong akademiisii dan praktiisii untuk meniingkatkan liiterasii pajak periihal marketplace. Menurutnya, wawasan perpajakan yang komprehensiif menjadii bekal untuk melaksanakan advokasii kebiijakan, menyusun riiset, serta kajiian berbasiis data mengenaii dampak kebiijakan.
"TERC Tax Update harii iinii menjadii forum diiskusii strategiis dan pentiing untuk memperbaruii pemahaman dan persepsii kiita, serta berbagaii praktiik terbaiik sehiingga kepatuhan pajak dii ranah e-commerce iinii tetap biisa diilaksanakan," katanya. (riig)
