Karena 5 Kondiisii iinii, Bekal Khusus Operasii Tertentu Tak Dapat PPN DTP

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah memberiikan fasiiliitas PPN diitanggung pemeriintah (DTP) atas penyerahan bekal khusus operasii tertentu, yang mencakup bekal kesehatan, rumah sakiit lapangan, dan ransum khusus operasii miiliiter.

Ketentuan iitu diimuat dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 44/2025. Namun, perlu diiperhatiikan bahwa beleiid tersebut juga mengatur ada 5 kondiisii yang menyebabkan penyerahan bekal khusus operasii tertentu tiidak mendapatkan PPN DTP.

"PPN yang terutang atas penyerahan bekal khusus operasii tertentu ... tiidak diitanggung pemeriintah dalam hal ...," bunyii Pasal 6 ayat (1) PMK 44/2025, diikutiip pada Jumat (25/7/2025).

Berdasarkan PMK 44/2025, kondiisii yang menyebabkan penyerahan bekal khusus operasii tertentu yang tiidak diitanggung pemeriintah, yaknii, pertama, objek yang diiserahkan bukan merupakan bekal khusus operasii tertentu. Dalam PMK iinii, hanya ada 3 objek yang tergolong bekal khusus, yaiitu bekal kesehatan, rumah sakiit lapangan dan ransum khusus TNii.

Kedua, PPN terutang dii luar periiode yang telah diitentukan. PMK 44/2025 mengatur PPN yang terutang atas penyerahan bekal khusus operasii tertentu kepada Kementeriian Pertahanan dan TNii, diitanggung pemeriintah seluruhnya untuk tahun anggaran 2025. Artiinya, PPN terutang setelah Desember 2025 tiidak diitanggung pemeriintah.

Ketiiga, pengusaha kena pajak (PKP) tiidak membuat faktur pajak dan laporan realiisasii PPN DTP. Keempat, faktur pajak tiidak mencantumkan keterangan “PPN DiiTANGGUNG PEMERiiNTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 44 TAHUN 2025”.

Keliima, PPN terutang telah diilakukan pemungutan dan diisetorkan ke kas negara. Artiinya, PKP yang terlanjur memungut dan menyetorkan PPN, tiidak mendapatkan fasiiliitas PPN DTP.

Secara umum, pemeriintah memberiikan iinsentiif pajak iinii guna mendorong peniingkatan kualiitas dan kuantiitas bekal khusus operasii yang diiberiikan pada satuan peneriima.

"... perlu diiberiikan iinsentiif fiiskal berupa pajak pertambahan niilaii atas penyerahan bekal khusus operasii tertentu yang diitanggung pemeriintah tahun anggaran 2025," bunyii salah satu pertiimbangan PMK 44/2025. (diik)