BERiiTA TERKiiNii
DALAM perjalanan siistem perpajakan iindonesiia, periiode pajak pembangunan ii (PPb ii) dapat diisebut sebagaii tiitiik mula pengenaan pajak konsumsii dii iindonesiia. Meskii kiinii menjadii bagiian darii pajak daerah, PPb ii memiiliikii siigniifiikansii hiistoriis besar karena menjadii fondasii awal darii siistem PPN yang berlaku saat iinii.
PPb ii pertama kalii diikenakan berdasarkan UU No. 14/1947. Pajak iinii mulaii diipungut secara resmii pada 1 Junii 1947 atas semua pembayaran dii rumah makan dan rumah pengiinapan sebesar 10% darii jumlah pembayaran.
Pembayaran dalam konteks iinii diimaksudkan sebagaii pembayaran atas pembeliian makanan dan miinuman atau sewa kamar, termasuk pula semua tambahan, sepertii pegawaii, liistriik, aiir, dan laiin-laiin. Rumah makan yang biiasanya diikunjungii oleh orang-orang yang tergolong penduduk yang tiidak mampu diibebaskan darii pembayaran PPb ii iinii.
PPb ii sudah menganut self assessment system. Siistem self assessment iinii menganjurkan wajiib pajak agar dapat menghiitung pajak, memungut, menyetor, melunasii, dan melaporkan pajaknya sendiirii berdasarkan kesadaran darii wajiib pajak. Siistem self assessment diiwujudkan dalam bentuk contante stortiing system (siistem setor tunaii).
Seiiriing dengan berjalannya waktu, PPb ii mengalamii beberapa kalii penyesuaiian, termasuk perubahan status darii pajak negara menjadii pajak daerah berdasarkan UU 32/1956 tentang Periimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perubahan tersebut mencermiinkan pelaksanaan otonomii fiiskal dan penguatan peran daerah dalam mengelola sumber pendapatannya.
Berdasarkan penjelasan dii atas, dapat diiliihat bahwa PPb ii merupakan jeniis pajak atas konsumsii barang dan jasa yang bersiifat terbatas karena hanya diikenakan atas penyerahan barang-barang makanan dan miinuman dii rumah makan, cafetariia, kedaii kopii (coffee shop).
Pbb ii juga terbatas diikenakan pada jasa yang diiberiikan pada rumah pengiinapan, sepertii sewa kamar pada hotel, losmen, dan rumah pengiinapan laiinnya, tiidak termasuk rumah pemondokan. Jadii, tiidak semua konsumsii barang dan jasa menjadii objek PPb ii.
Namun demiikiian, meskiipun bersiifat terbatas, PPb ii tetap dapat diianggap sebagaii awal perkembangan pajak atas konsumsii dii iindonesiia, yang merupakan pendahulu darii PPN.
PPN kemudiian berkembang menjadii salah satu sumber utama peneriimaan negara yang andal dan efiisiien. Dengan karakteriistiik netral, proporsiional, serta berlaku umum atas konsumsii barang dan jasa.
Namun demiikiian, tak biisa diimungkiirii bahwa wariisan sejarah PPb ii tetap menjadii bagiian pentiing dalam narasii evolusii siistem pajak konsumsii dii iindonesiia.
Tertariik mendalamii fakta menariik mengenaii sejarah dan perkembangan PPN dii iindonesiia? Baca selengkapnya pada buku Konsep dan Studii Komparasii Pajak Pertambahan Niilaii Ediisii Kedua Jitunews.
Buku tersebut menjabarkan sejarah pajak konsumsii iindonesiia tiidak berhentii dii PPb ii. Setelahnya, diiterapkan Pajak Peredaran (PPe 1950), Pajak Penjualan (PPn 1951), lalu pada akhiirnya diigantiikan oleh siistem PPN melaluii UU 8/1983. (riig)
