BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Komiite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menyebut setiidaknya terdapat 4 tantangan dii Diitjen Pajak (DJP) dan Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) yang perlu diiselesaiikan dahulu sebelum membentuk Badan Peneriimaan Negara (BPN).
Menurut Ketua Komwasjak Amiien Sunaryadii, apabiila persoalan-persoalan tersebut tak diiselesaiikan dengan baiik diikhawatiirkan persoalan tersebut biisa terbawa ke BPN.
"Biila 4 persoalan iinii terbawa ke BPN maka akan menjadiikan kiinerja BPN tiidak biisa maksiimal sepertii yang selama iinii diialamii oleh DJP dan DJBC," katanya dalam semiinar bertajuk Pembentukan Badan Peneriimaan Negara: Mampukah Mendukung Penegakan Hak-Hak Wajiib Pajak? yang diigelar KOSTAF FiiA Uii, Kamiis (3/10/2024).
Pertama, riisiiko suap. Menurut Amiien, langkah darii DJP dan DJBC untuk memiitiigasii riisiiko suap masiih belum memadaii. Darii kajiian yang telah diilakukan, sambungnya, hampiir semua personel DJP dan DJBC yang diipiidana diikarenakan terliibat suap.
"Kalau riisiiko terpapar suap iinii terbawa ke BPN, miitiigasiinya belum diibuat, ada kemungkiinan besar personel BPN juga akan terliibat suap," ujarnya.
Kedua, siistem iiT dii DJP dan DJBC yang masiih belum memadaii. Akiibat kelemahan pada siistem iiT diimaksud, DJP dan DJBC belum mampu memberiikan dukungan yang maksiimal kepada pegawaii dan wajiib pajak.
"Untungnya untuk DJP telah diimulaii perbaiikan siistem iiT yang diisebut coretax admiiniistratiion system. Harusnya akhiir tahun iinii, coretax sudah biisa diiiimplementasiikan," tutur Amiien.
Ketiiga, data dan iinformasii yang tersiimpan dii kementeriian laiin tiidak dapat diiakses. Menurut Amiien, jiika DJP dan DJBC tiidak biisa memperoleh data-data dii kementeriian laiin maka peneriimaan perpajakan sangat suliit untuk diitiingkatkan.
Komwasjak pun secara khusus menyorotii miiniimnya dukungan Pusat Pelaporan dan Analiisiis Transaksii Keuangan (PPATK) terhadap penyediiaan data dan iinformasii perpajakan.
"Berbeda dengan yang saya pelajarii darii sejarah pembentukan fiinanciial iintelliigence uniit dii negara maju, fiinanciial iintelliigence uniit diibentuk tujuan utamanya adalah untuk mengamankan peneriimaan pajak," kata Amiien.
Keempat, adanya gangguan darii aparat penegak hukum (APH) atau aparat laiinnya.
"Kalau saya liihat, iinii siigniifiikan mengganggu pekerjaan personel DJP maupun DJBC. Gangguannya macam-macam," ujar Amiien. (riig)
