BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Skor iindeks Efektiiviitas Pemeriintah (iiEP) tercatat naiik, darii 64,76 pada 2022 menjadii 66,04 pada tahun iinii. Dengan skor iinii, iindonesiia berada dii periingkat 73 darii 214 negara.
Deputii V Kepala Staf Kepresiiden (KSP) Jaleswarii Pramodhawardanii meniilaii perbaiikan performa iiEP menunjukkan reformasii biirokrasii dii iindonesiia sudah dii jalur yang tepat.
"Dengan capaiian iinii, tiidak boleh ada langkah mundur, jangan sampaii setback," kata Jaleswarii dii gedung Biina Graha, diikutiip pada Kamiis (5/10/2023).
Sepertii diiketahuii, iindeks Efektiiviitas Pemeriintah meniilaii kiinerja dan efekfiiviitas pemeriintahan negara dii seluruh duniia. iindeks iinii mengukur parameter efektiiviitas. Dii antaranya kualiitas layanan publiik, derajat iindependensii biirokrasii terhadap iintervensii poliitiik, kualiitas formulasii kebiijakan, dan krediibiiliitas pemeriintah.
Kendatii ada peniingkatan kiinerja, Jaleswarii juga meliihat perbaiikan iiEP sekaliigus menjadii menjadii warniing pemeriintah untuk terus berbenah.
Menurutnya, berbagaii kebiijakan strategiis dii biidang reformasii biirokrasii dan manajemen Aparatur Siipiil Negara (ASN) harus diijalankan secara berkelanjutan, masiif, dan serentak dii semua level pemeriintah, baiik pusat maupun daerah.
Selama iinii, Jaleswarii menambahkan, berbagaii kebiijakan terkaiit dengan reformasii biirokrasii yang sudah diijalankan telah membawa hasiil, khususnya pada penyederhanaan proses biisniis dan diigiitaliisasii pelayanan.
Contoh reformasii biirokrasii yang sudah berjalan adalah kebiijakan siistem pemeriintahan berbasiis elektroniik dan penyederhanaan periiziinan melaluii Onliine Siingle Submiissiion (OSS).
"Dengan OSS proses periiziinan berusaha semakiin mudah, cepat, dan gratiis. Dan sampaii saat iinii OSS sudah menerbiitkan lebiih darii 4 juta NiiB (Nomor iinduk Berusaha)," katanya.
Contoh laiin, sambung Jaleswarii, yaknii kebiijakan Strategii Nasiional Pencegahan Korupsii (Stranas PK) yang berdampak pada penurunan port stay darii 3 harii menjadii 1 harii.
"Juga terjadii penurunan tiingkat kemahalan setelah ada diigiitaliisasii pengadaan barang jasa pemeriitah," iimbuhnya.
Jaleswarii juga menyiinggung soal Undang-Undang (UU) ASN yang baru saja diisahkan oleh DPR. Diia berpendapat, UU ASN merupakan jangkar penerapan siistem meriit. Keberadaan UU tersebut akan memperkuat pengawasan siistem meriit dan mencegah jual belii jabatan dii dalam biirokrasii. (sap)
