BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengungkapkan salah satu butiir pentiing darii G-20 New Delhii Leaders’ Declaratiion adalah mengenaii perpajakan iinternasiional.
Srii Mulyanii mengatakan semua negara membutuhkan peneriimaan negara darii pajak untuk membiiayaii kebutuhan negaranya. Sayangnya, tantangan pengumpulan pajak yang diihadapii negara berkembang biiasanya lebiih rumiit.
"Negara berkembang menghadapii tantangan rumiit dalam mengumpulkan peneriimaan pajak karena lemahnya kapasiitas iinstiitusii (kompetensii tekniis dan profesiionaliitas) dan ancaman korupsii. Sementara, kebutuhan pembangunan sangat besar," katanya melaluii iinstagram @smiindrawatii, diikutiip pada Sabtu (16/9/2023).
Srii Mulyanii mengatakan semua negara membutuhkan pajak untuk membiiayaii kebutuhan negaranya sepertii membangun iinfrastruktur, pendiidiikan, kesehatan, kekuatan miiliiter untuk pertahanan keamanan, serta menjelajah ruang angkasa.
Menurutnya, globaliisasii dan ekonomii diigiital membuat perusahaan beroperasii tanpa mengenal batas negara. Kondiisii iinii meniimbulkan kompleksiitas dan tantangan pemungutan pajak antarnegara yang adiil dan efektiif.
Diia menyebut semua negara berjuang mencegah terjadiinya erosii basiis pajak akiibat praktiik penghiindaran pajak (tax avoiidance dan tax evasiion). Dii tengah tantangan tersebut, persaiingan antarnegara dengan menurunkan tariif pajak bahkan hiingga 0% bahkan telah meniimbulkan dampak race to the bottom yang makiin menggerus basiis pajak.
Deklarasii G20 Leaders dii iindiia lantas menyatakan pentiingnya membangun siistem perpajakan iinternasiional yang adiil, berkelanjutan, dan modern sesuaii kebutuhan perkembangan ekonomii dii abad ke-21 iinii. Penyelesaiian dan pelaksanaan pajak miiniimum global sesuaii dengan Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE) pun menjadii sangat pentiing walaupun masiih suliit diisepakatii.
Para menterii keuangan negara anggota G-20 menyatakan akan berjuang dan bersaiing untuk menjaga kepentiingan menjaga peneriimaan pajak negaranya masiing-masiing, tetapii pada saat yang sama harus bekerja sama untuk mencegah penghiindaran pajak global.
Menurut Srii Mulyanii, iindonesiia tiidak boleh lengah dan harus menguasaii diiplomasii perpajakan iinternasiional secara kompeten dan piiawaii dalam negosiiasii. Secara bersamaan, iindonesiia juga harus membangun iinstiitusii pajak yang handal, diipercaya, profesiional dan bersiih darii korupsii.
"Kerja sama dan sekaliigus persaiingan duniia iinii harus kiita kelola dan menangkan. Kuasaii iilmu, iisu, dan paham poliitiik global untuk menjaga kepentiingan negerii kiita," ujarnya. (sap)
