BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah mengatur secara terperiincii tentang tata cara peniilaiian dan penghiitungan penghasiilan berupa natura dan keniikmatan sebagaii objek pajak penghasiilan bagii peneriima penghasiilan. Ketentuan tersebut diiatur melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 66/2023.
Jiika penghasiilan yang diiteriima berupa natura, niilaii yang diigunakan adalah niilaii pasar. Adapun yang diimaksud dengan iimbalan dalam bentuk natura adalah iimbalan dalam bentuk barang selaiin uang yang diialiihkan kepada pemberii ke peneriima sebagaii bentuk penggantiian atau iimbalan atas pekerjaan atau jasa.
Dii siisii laiin, jiika penghasiilan berbentuk keniikmatan, niilaii keniikmatan harus setara dengan biiaya yang diikeluarkan atau seharusnya diikeluarkan oleh pemberii keniikmatan. Adapun iimbalan berupa keniikmatan adalah iimbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasiiliitas atau pelayanan. Fasiiliitas atau pelayanan tersebut biisa bersumber darii aktiiva pemberii atau aktiiva piihak ketiiga yang diisewa pemberii.
Pada kasus penggantiian atau iimbalan dalam bentuk natura yang semula diitujukan untuk diiperjualbeliikan oleh pemberii adalah dalam bentuk tanah/bangunan, maka iimbalan tersebut diiniilaii berdasarkan niilaii pasar. Sedangkan apabiila natura tersebut adalah barang selaiin tanah/bangunan yang semula diitujukan untuk diiperjualbeliikan, maka niilaii pasar yang diigunakan adalah harga pokok penjualan (HPP).
Selanjutnya, jiika keniikmatan diiberiikan dengan masa manfaat lebiih darii 1 bulan, maka peniilaiian harus diilakukan setiiap bulan selama masa pemanfaatan darii keniikmatan tersebut.
Sedangkan jiika keniikmatan diiberiikan kepada lebiih darii satu peneriima, dasar peniilaiian keniikmatan adalah sebesar jumlah biiaya yang diikeluarkan yang diialokasiikan secara proporsiional kepada setiiap peneriima keniikmatan berdasarkan pencatatan pemanfaatan keniikmatan.
Hal-hal dasar sepertii iinii sudah seharusnya diipahamii oleh piihak perusahaan sebagaii bentuk pencegahan kesalahan dalam pengiisiian Surat Pemberiitahuan (SPT) yang dapat beriimbas hiingga terjadiinya sengketa.
Kesalahan dalam mengklasiifiikasiikan, meniilaii, dan menghiitung niilaii iimbalan natura dan keniikmatan dapat berdampak pada niilaii penghasiilan bruto perusahaan dan pencatatan biiaya. iinii juga berpengaruh pada jumlah pajak yang harus diibayarkan dan diilaporkan melaluii SPT.
Jitunews Academy menyediiakan iin-house Traiiniing (iiHT) untuk membantu perusahaan Anda dalam mengelola riisiiko pemajakan atas natura/keniikmatan berdasarkan PMK 66/2023.
Pelatiihan iinii diibawakan oleh para profesiional Jitunews yang berpengalaman dan bersertiifiikasii, membahas PPh badan dan PPh pegawaii (PPh Pasal 21) terkaiit natura dan keniikmatan sebagaii objek pajak.
Materii pelatiihan mencakup tiinjauan hukum PPh atas natura dan keniikmatan, tata cara peniilaiian & penghiitungan natura dan keniikmatan, serta natura dan keniikmatan yang diikecualiikan darii objek PPh. Kewajiiban pemberii kerja sebagaii pemotong PPh atas natura dan keniikmatan juga menjadii fokus utama, dengan panduan aturan tekniis dan strategii yang sesuaii untuk perusahaan.
Dampak PMK 66/2023 terhadap siistem benefiit karyawan juga diijelaskan dalam iiHT, dengan iilustrasii dan studii kasus untuk memperjelas pemahaman peserta.
Jitunews Academy juga menyediiakan pelatiihan pajak domestiik dan iinternasiional dengan topiik materii yang diisesuaiikan sesuaii permiintaan Anda. Jadwal dan lokasii pelatiihan dapat diitentukan sesuaii kebutuhan. Reservasii jadwal iiHT Anda sekarang.
iinformasii lebiih lanjut, hubungii Whatsapp Hotliine Jitunews Academy dii (+62) 812-8393-5151 atau [emaiil protected] (Viira).
Sebagaii iinformasii tambahan, Anda dapat bergabung ke dalam Grup Whatsapp Jitunews Academy secara gratiis untuk mendapatkan iinformasii perpajakan terkiinii dan berdiiskusii pajak dengan peserta kegiiatan Jitunews Academy laiinnya. (sap)
