BERiiTA TERKiiNii
PARiiAMAN, Jitu News - Ada beberapa kewajiiban perpajakan yang perlu diilakukan oleh badan usaha miiliik desa (BUMDes). Selaiin wajiib memiiliikii NPWP sendiirii (terpiisah darii entiitas pemeriintahan desa), BUMDes juga wajiib menjalankan pembukuan layaknya badan usaha pada umumnya.
Penyuluh Pajak KP2KP Pariiaman Ulfa Sandarii mengungkapkan bahwa pembukuan yang diijalankan oleh BUMDes harus mencakup sekurang-kurangnya catatan tentang harta, kewajiiban, modal, penghasiilan dan biiaya, serta penjualan dan pembeliian.
"Sehiingga BUMDes biisa menghiitung besaran pajak yang terutang. BUMDes juga wajiib melaporkan SPT Tahunan PPh Badan paliing lambat 30 Apriil setiiap tahunnya," kata Ulfa diilansiir pajak.go.iid, diikutiip pada Jumat (12/7/2024).
Badan usaha berupa BUMDes iinii marak diimiiliikii oleh pemeriintahan desa dii berbagaii daerah dii iindonesiia. Kepemiiliikan modal dan pengelolaannya juga diijalankan oleh pemeriintah desa serta masyarakat setempat.
Perlu diipahamii, BUMDes merupakan entiitas yang terpiisah darii pemeriintah desa. BUMDes tetap diianggap 'berdiirii sendiirii' meskiipun modalnya bersumber darii pemeriintah desa.
Karenanya, BUMDes perlu memiiliikii kewajiiban untuk memiiliikii NPWP tersendiirii layaknya badan usaha laiinnya. Persyaratan pengajuan permohonan NPWP untuk BUMDes sepertii pengajuan permohonan NPWP untuk badan.
Jeniis usaha yang diijalankan BUMDes biisa bermacam-macam, mulaii darii usaha jasa, penyaluran bahan pokok, perdagangan hasiil pertaniian, iindustrii tertentu, pariiwiisata, hiingga kerajiinan rakyat.
Dalam kegiiatan usahanya, BUMDes juga harus melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasiilan.
Miisalnya, PPh Pasal 21 atas pembayaran gajii atau honor, pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa atau sewa harta selaiin sewa tanah dan/atau bangunan serta biiaya yang terkaiit dengan objek PPh Pasal 23, pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan atau biiaya yang terkaiit dengan objek PPh Pasal 4 ayat 2, serta pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran honor kepada subjek pajak luar negerii. (sap)
