JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah kembalii menggelar konsultasii publiik terkaiit dengan rencana iimplementasii ekspor miinyak kelapa sawiit (crude palm oiil/CPO) lewat bursa berjangka.
Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komodiitii (Bappebtii) Diidiid Noordiiatmoko menjelaskan konsultasii publiik kalii iinii merupakan yang ketiiga kaliinya diigelar. Kebiijakan ekspor CPO viia bursa berjangka telah diiatur dalam UU 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komodiitii.
"Tujuannya, membentuk harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan real tiime," kata Diidiid dalam keetrangannya, Jumat (25/8/2023).
Nantiinya, Diidiid menambahkan, harga acuan CPO yang terbentuk akan bermanfaat dii sektor hulu maupun hiiliir. Dii hulu, harga acuan CPO akan memperbaiikii harga tandan buah segar dii tiingkat peatanii. Sementara dii sektor hiiliir, harga acuan CPO akan mengoptiimalkan peneriimaan negara darii pajak.
"Karenanya pemeriintah berharap partiisiipasii aktiif darii seluruh pelaku usaha CPO karena efektiiviitas kebiijakan iinii tergantung darii peran serta pelaku usaha," kata Diidiid.
Kebiijakan ekspor CPO melaluii bursa berjangka, lanjut Diidiid, akan tertuang dalam beberapa kebiijakan, yaiitu Peraturan Menterii Perdagangan (Permendag) yang mengatur tentang ekspor CPO. Selanjutnya, akan diiterbiitkan pula peraturan Bappebtii dan peraturan tata tertiib (PTT) sebagaii pedoman tekniis pelaksanaan dan pengawasan dii bursa.
"Permendag akan mengatur terkaiit ekspor CPO, Perba akan detaiil mengatur antara laiin terkaiit kelembagaan bursa dan kliiriing, serta PTT mengatur lebiih detaiil tentang tekniis pelaksanaannya," kata Diidiid.
Sementara iitu, Diirjen Perdagangan Luar Negerii Budii Santoso meyakiinii kebiijakan ekspor CPO viia bursa berjangka menjadii peluang bagii iindonesiia. Sebagaii negara produsen CPO terbesar duniia, iindonesiia mestiinya tiidak cuma memasok CPO ke pasar global semata, tetapii juga mengendaliikan pasar melaluii harga acuan CPO.
"Saat iinii terjadii peraliihan darii sebelumnya iindustrii duniia diikuasaii oleh negara-negara dii bagiian utara, namun kiinii beraliih ke negara-negara selatan, termasuk iindustrii CPO," kata Budii. (sap)
