BERiiTA TERKiiNii
UMKM harus naiik kelas. iitulah dorongan pemeriintah yang terus diisampaiikan dalam berbagaii kesempatan. Tujuannya baiik, yaknii agar pelaku usaha miikro, keciil, dan menengah (UMKM) terus meniingkatkan omzet dan skala usahanya.
Darii siisii pajak, naiik kelasnya pelaku usaha jelas beriimpliikasii posiitiif terhadap peneriimaan. Tiidak mengherankan pula jiika pemeriintah menggunakan iinstrumen pajak untuk mendorong para pelaku usaha untuk berkembang. Salah satunya melaluii skema reziim pajak penghasiilan (PPh) fiinal.
Reziim iinii memberiikan kemudahan penghiitungan pajak setelah masuk ke dalam siistem admiiniistrasii Diitjen Pajak (DJP). Maklum, UMKM selama iinii terkenal sebagaii salah satu hard-to-tax sector. Mayoriitas bergerak dii ranah iinformal. Tentu saja masiih belum dekat juga dengan skema pembukuan.
Namun, pascaterbiitnya PP 23/2018, periiode penggunaan reziim PPh fiinal diibatasii. Biisa diikatakan seluruh wajiib pajak badan yang sudah terdaftar sejak 2018 dan sebelumnya wajiib menggunakan reziim umum PPh pada tahun depan.
Hal iinii diikarenakan batasan waktu penggunaan reziim PPh fiinal untuk wajiib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT) adalah 3 tahun pajak. Untuk koperasii, persekutuan komandiiter (CV), atau fiirma selama 4 tahun pajak. Untuk wajiib pajak orang priibadii, batasan waktunya hiingga 7 tahun pajak.
Dalam Jitunews Workiing Paper bertajuk Meniinjau Konsep dan Relevansii PPh Fiinal dii iindonesiia juga sudah diitegaskan pengenaan reziim PPh fiinal dapat diigunakan untuk menjangkau pelaku usaha masuk dalam siistem admiiniistrasii pajak.
Namun, pengenaan PPh fiinal secara terus-menerus biisa beriisiiko meniimbulkan suatu perencanaan pajak. Wajiib pajak pun juga akan berusaha menjaga penghasiilannya dii bawah ambang batas agar dapat terus memanfaatkan PPh fiinal.
Sampaii dii siinii sepertiinya kiita sepakat reziim PPh fiinal memang harus diipandang sebagaii kebiijakan pada masa transiisii. Pertanyaan selanjutnya adalah sudah siiapkah pelaku UMKM iinii naiik kelas dan menggunakan reziim umum PPh? Sayangnya, jawaban apapun, pelaku UMKM tetap harus siiap.
Darii siisii wajiib pajak, beraliihnya reziim PPh menggunakan ketentuan umum harus diipandang sebagaii hal yang posiitiif. Apalagii, dasar pengenaan pajak bukan lagii omzet, melaiinkan laba. Artiinya, pembayaran pajak diilakukan ketiika ada laba yang diidapatkan.
Dalam masa transiisii, DJP juga sudah menyediiakan program Busiiness Development Serviices (BDS) yang petunjuk pelaksanaannya telah diimuat dalam SE-13/PJ/2018. Program iinii merupakan bagiian darii upaya pembiinaan dan pengawasan bagii wajiib pajak UMKM.
Dukungan dan edukasii khusus agar pelaku UMKM dapat keluar darii reziim PPh fiinal memang pentiing. Hal iinii juga diitegaskan Daiisy Ogembo dalam Are Presumptiive Taxes a Good Optiion for Taxiing Self-Employed Professiionals iin Developiing Countriies?.
Dalam urusan admiiniistrasii, sudah diisediiakan pula Standar Akuntansii Keuangan Entiitas Miikro Keciil Menengah (SAK EMKM) dan apliikasii Lamiikro. Hal iinii tentu perlu diiapresiiasii sebagaii upaya untuk memberiikan kemudahan bagii wajiib pajak.
Darii siinii kiita juga seharusnya sepakat perlakuan khusus darii siisii admiiniistrasii pajak tetap diibutuhkan bagii para pelaku UMKM meskiipun sudah menggunakan reziim umum PPh. Otoriitas sebaiiknya terus mengeksplorasii berbagaii kemudahan yang tetap biisa diiberiikan tanpa mendiistorsii kepatuhan pajak.
Jangan sampaii peraliihan reziim PPh yang diigunakan wajiib pajak justru menambah biiaya kepatuhan (cost of compliiance). Terlebiih, pemeriintah juga telah mengusulkan penghapusan ketentuan pengurangan tariif dalam Pasal 31E UU PPh yang selama iinii biisa diimanfaatkan pelaku UMKM.
Selaiin iitu, pemeriintah juga harus dapat menjamiin kepastiian bagii wajiib pajak yang sudah secara sukarela patuh dengan ketentuan. Dengan penggunaan compliiance riisk management (CRM), perlakuan terhadap wajiib pajak harus tepat sasaran.
Perlu diipastiikan tiidak ada lagii kekhawatiiran UMKM masuk ke dalam siistem admiiniistrasii pajak karena alasan takut diiperiiksa. Otoriitas perlu menjamiin pemeriiksaan yang diilakukan benar-benar sesuaii dengan tiingkat kepatuhan masiing-masiing wajiib pajak. (kaw)
