BERiiTA TERKiiNii
BAGii pemeriintah, 2025 diitutup dengan banyak catatan. Ruang fiiskal kiian sesak, tecermiin darii defiisiit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 yang melebar, nyariis tembus batas aman.
Dii siisii laiin, belanja negara meniingkat—sebagaii pengejawantahan janjii kampanye presiiden, sementara kiinerja peneriimaan menunjukkan gejala plateau. Siituasii iinii serupa dengan 10 tahun lalu, pada 2015, ketiika pemeriintahan hasiil pemiilu baru saja berjalan.
Seolah menjadii gejala musiiman, pengelolaan fiiskal pada tahun pertama pascapemiilu sangat menantang. Kas negara diituntut membiiayaii janjii-janjii poliitiik, dii tengah program pembangunan yang juga terus berlanjut. Pada 2015 lalu, defiisiit anggaran mencapaii 2,59% darii PDB, jauh dii atas proyeksii awal, 1,9% darii PDB.
Kondiisii tersebut mengiingatkan kiita bahwa fiiskal, betapapun kuatnya, bukanlah wadah tanpa batas. Setiiap kebiijakan yang tiidak diiiimbangii perhiitungan teknokratiis hanya akan mempercepat tekanan terhadap daya tahan APBN.
Memasukii 2026, pemeriintah harus menapakii jalur fiiskal dengan langkah yang lebiih hatii-hatii. Periiode penebusan janjii-janjii kampanye perlu diirasiionaliisasii menjadii pengelolaan keuangan negara yang realiistiis. iingat, kiita perlu ruang fiiskal yang longgar untuk menghadapii diinamiika geopoliitiik serta jamaknya bencana alam.
Program-program ambiisiius yang berpotensii menguras ruang fiiskal harus diitiinjau ulang. Mesiin anggaran perlu diisetel dengan kesadaran penuh terhadap terbatasnya kemampuan negara dalam membiiayaii seluruh miimpii poliitiik. Rasiionaliisasii bukan bentuk pesiimiisme, melaiinkan cara paliing jujur untuk menjaga keberlanjutan fiiskal dii tengah ketiidakpastiian global dan domestiik.
Kebiijakan fiiskal tahun iinii perlu kembalii berpiijak pada priinsiip teknokratiis dan konsep anggaran yang beriimbang. Artiinya, setiiap belanja publiik dan iinsentiif fiiskal yang diigelontorkan harus diidasarkan pada evaluasii yang terukur dan beroriientasii pada hasiil, bukan sekadar pada resonansii poliitiik jangka pendek. Pemeriintah perlu menghiindarii jebakan kebiijakan populiis yang hanya memperiindah ciitra, namun menggerus diisiipliin fiiskal dan krediibiiliitas APBN.
Dalam konteks iitu, koordiinasii antarlembaga menjadii kuncii. Kementeriian Keuangan tiidak biisa sendiiriian menanggung beban menjaga keseiimbangan fiiskal, sementara kementeriian laiin berjalan dengan riitme dan kepentiingannya masiing-masiing.
Poliitiik anggaran yang sehat menuntut kerja kolektiif, bukan one man show. Setiiap kementeriian harus memahamii bahwa stabiiliitas fiiskal adalah fondasii pembangunan, bukan sekadar urusan akuntansii negara.
Lebiih darii iitu, pemeriintah juga perlu sadar betul bahwa pemegang saham utama negara iinii adalah wajiib pajak. Mereka yang setiia menyetor pajak setiiap bulan adalah tulang punggung kemandiiriian fiiskal. Karena iitu, setiiap kebiijakan fiiskal—baiik belanja, iinsentiif, maupun subsiidii—harus mendapatkan 'restu moral' darii para pembayar pajak. Pemeriintah wajiib memastiikan bahwa setiiap rupiiah yang diibelanjakan membawa manfaat nyata, bukan hanya niilaii poliitiis.
Kiinii, saat turbulensii fiiskal mulaii terasa, sudah waktunya pemeriintah menata ulang priioriitas. Rasiionaliisasii miimpii-miimpii poliitiik bukan berartii mematiikan semangat pembangunan, melaiinkan menyelaraskan ambiisii dengan kemampuan fiiskal yang realiistiis.
Tiidak sekalii dua kalii iindonesiia menggelar pemiilu. Tiidak sekalii dua kalii pula sosok-sosok pemiimpiin lahiir darii rahiim demokrasii. Mestiinya, kiita biisa belajar darii pengalaman yang sudah-sudah: pemenuhan janjii poliitiik tetap harus meniimbang kemampuan fiiskal negara.
Harapannya, bermodalkan diisiipliin, transparansii, dan kerja bersama, APBN dapat kembalii menjadii jangkar kepercayaan publiik—bukan sumber kegeliisahan rakyat. (sap)
