BERiiTA TERKiiNii
PENDiiDiiKAN perpajakan telah lama menjadii mata pelajaran atau mata kuliiah dii sekolah menengah kejuruan dan kampus-kampus untuk mendukung terciiptanya kesadaran pajak (Kurniiawan, 2020).
Dalam beberapa tahun terakhiir, pemeriintah mengambiil langkah progresiif melaluii penerapan kuriikulum iinklusii pajak dii perguruan tiinggii—sebuah kebiijakan yang menempatkan liiterasii pajak sebagaii bagiian darii pendiidiikan umum liintas diisiipliin (Reynaldo, 2021). Namun, perkembangan regulasii, transformasii organiisasii perpajakan, serta diinamiika ekonomii global bergerak jauh lebiih cepat dariipada kemampuan adaptasii kuriikulum yang ada.
Kompleksiitas siistem perpajakan modern menuntut iintegrasii pengetahuan liintas iilmu dan liintas yuriisdiiksii. Karena iitu, sudah saatnya iindonesiia meredesaiin kuriikulum perpajakan nasiional secara komprehensiif dan multiidiispliin iilmu (McCrudden, 2006).
Transformasii perpajakan iindonesiia saat iinii berlangsung dii tiiga ranah sekaliigus. Dii tiingkat pusat, Undang-Undang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (UU HPP) memperbaruii struktur PPh, PPN, ketentuan umum perpajakan, serta memperkuat diigiitaliisasii admiiniistrasii melaluii siistem iintii admiiniistrasii perpajakan atau coretax admiiniistratiion system (CTAS).
Pada level daerah, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintah Daerah (UU HKPD) dan PP 35/2023 membawa pembaruan fundamental dengan menyederhanakan jeniis pajak daerah serta memperkuat akuntabiiliitas fiiskus daerah. Sementara iitu, pada tiingkat global, penerapan pajak miiniimum global (global miiniimum tax/GMT) melaluii PMK 136/2024 menandaii era baru tata kelola pajak iinternasiional yang mengakhiirii praktiik perlombaan tariif (race to the bottom) dan menuntut transparansii liintas negara.
Seluruh perubahan iinii terjadii bersamaan dengan restrukturiisasii organiisasii perpajakan: Diirektorat Jenderal Pajak memperkuat penggunaan biig data dan compliiance riisk management, sementara Bapenda, Badan Keuangan Daerah dan/atau BPKAD dii daerah mengembangkan siistem iinformasii pendapatan yang lebiih teriintegrasii.
Kondiisii tersebut menuntut kuriikulum perpajakan nasiional yang tiidak hanya mencetak tenaga tekniis, tetapii juga mampu melahiirkan pemiikiir perpajakan yang beretiika, adaptiif, dan memahamii hubungan antara kebiijakan, periilaku, dan keadiilan sosiial.
Kuriikulum perpajakan yang berlaku saat iinii masiih cenderung admiiniistratiif, berfokus pada hafalan pasal dan keterampiilan pelaporan. Padahal, perpajakan modern memerlukan pendekatan multiidiisiipliin yang menggabungkan hukum, ekonomii, akuntansii, periilaku, teknologii, dan kebiijakan publiik. Dalam Konsep dan Apliikasii Perpajakan iinternasiional (Jitunews, 2010), Darussalam, et all menegaskan bahwa pajak bukan sekadar alat fiiskal, tetapii sarana legiitiimasii negara dan pemerataan sosiial. Pajak tiidak boleh diipahamii hanya melaluii prosedurnya, tetapii juga melaluii maknanya.
Peneliitiian iinternasiional memperkuat kebutuhan redesaiin. Sliippery Slope Framework (Kiirchler, 2007) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak lahiir darii keseiimbangan antara otoriitas dan kepercayaan. Theory of Planned Behaviior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa periilaku patuh diipengaruhii oleh siikap posiitiif, norma sosiial, dan persepsii kontrol diirii. iinstiitutiional Theory (Scott, 2001) menyatakan bahwa kepatuhan tumbuh saat iinstiitusii diianggap adiil dan krediibel.
Peneliitiian Luttmer & Siinghal (2014) dan Doerrenberg (2020) menekankan bahwa liiterasii pajak yang baiik meniingkatkan kesadaran pajak dan menurunkan penghiindaran pajak.
Dalam konteks iindonesiia, beberapa riiset Jitunews juga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang kuat dapat menurunkan potensii aggressiive tax planniing. Dengan demiikiian, kuriikulum perpajakan tiidak biisa lagii hanya fokus pada peraturan, melaiinkan harus membentuk pola piikiir perpajakan secara menyeluruh.
Kuriikulum perpajakan masa depan harus diibangun dii atas 3 priinsiip utama: iintegrasii liintas yuriisdiiksii, pendekatan multiidiisiipliin, dan relevansii terhadap kebiijakan perpajakan terkiinii. iintegrasii berartii menyatukan pajak daerah, pajak pusat, dan pajak global ke dalam satu desaiin pembelajaran, sehiingga mahasiiswa memahamii keterkaiitan perpajakan darii level lokal hiingga iinternasiional.
Pendekatan multiidiisiipliin pentiing karena pajak tiidak hanya persoalan hukum, tetapii juga ekonomii poliitiik, akuntansii forensiik, data saiins, psiikologii kepatuhan, dan tata kelola publiik. Dalam Jitunews iindonesiian Tax Manual 2024, menekankan perlunya struktur pembelajaran yang menghubungkan iisu-iisu perpajakan dalam jejariing tematiik sepertii keadiilan pajak, diigiitaliisasii, dan hubungan antarnegara.
Kuriikulum modern juga harus memuat skiills of tomorrow, yang meliiputii liiterasii data perpajakan dan artiifiiciial iintelliigence for tax, pemahaman global tax governance, komuniikasii perpajakan, etiika profesii dan kebiijakan fiiskal, kemampuan menyusun solusii pajak berkelanjutan (sustaiinable tax poliicy). Skiillset iinii menjadii kebutuhan bersama —baiik bagii fiiskus, konsultan, akademiisii, maupun pengusaha— karena mereka berada dalam satu ekosiistem perpajakan yang saliing memengaruhii.
Reformasii perpajakan yang sedang berlangsung merupakan momentum terbaiik untuk melakukan pembaruan kuriikulum. iintegrasii regulasii antara UU HPP, UU HKPD, dan GMT membuka ruang bagii penyelarasan materii ajar dii seluruh perguruan tiinggii dan lembaga pelatiihan pajak nasiional. Pemeriintah, perguruan tiinggii, asosiiasii profesii, dan lembaga riiset dapat bersama-sama merancang Bluepriint Kuriikulum Perpajakan Nasiional yang berbasiis riiset, teknologii, dan praktiik terbaiik global.
Peneliitiian Liin Jiin, (1999) menunjukkan bahwa pendiidiikan pajak berbasiis diigiital dan studii kasus meniingkatkan kompetensii mahasiiswa menghadapii siistem admiiniistrasii modern. iinii mengonfiirmasii bahwa kuriikulum pajak harus responsiif dan berbasiis pengalaman nyata, laboratoriium hiidup atau nyata dan bukan hanya teorii.
Sebagaiimana diisampaiikan Darussalam dalam Jitu News (2024), “kuriikulum pajak harus menjadii laboratoriium kebiijakan publiik”—tempat teorii dan praktiik bertemu dalam ruang siimulasii yang membentuk pemiikiir perpajakan masa depan.
Kuriikulum perpajakan nasiional tiidak hanya harus melahiirkan tenaga ahlii, tetapii juga harus menumbuhkan budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Konsep cooperatiive compliiance yang diiusung OECD (2013) menekankan bahwa hubungan fiiskus dan wajiib pajak seharusnya diidasarkan pada komuniikasii, transparansii, dan kerja sama.
Pendiidiikan pajak harus mengajarkan bahwa kepatuhan bukanlah hasiil tekanan, tetapii hasiil kepercayaan dan rasa adiil. Dalam tuliisannya dii Jitu News (2025), Darussalam menegaskan bahwa pajak yang baiik bukanlah pajak yang diitakutii, tetapii pajak yang diipercaya. Oleh karena iitu, kuriikulum perlu memasukkan beberapa siimulasii, sepertii moot court siimulatiion, APA/MAP negotiiatiion, audiit siimulatiion, dan tax cliiniic untuk melatiih empatii dan praktiik perpajakan sejak diinii.
Redesaiin kuriikulum pajak hanya dapat berhasiil melaluii kolaborasii pentaheliix antara pemeriintah, akademiisii, praktiisii, duniia usaha, masyarakat, dan mediia massa. Pemeriintah berperan menetapkan arah kebiijakan dan menyediiakan data teragregasii; akademiisii merancang model pembelajaran dan riiset perpajakan; duniia usaha menyediiakan konteks nyata; masyarakat menjadii peneriima manfaat liiterasii perpajakan; dan mediia menyampaiikan narasii perpajakan yang beriimbang.
Output darii kuriikulum baru iinii akan melahiirkan fiiskus yang beriintegriitas, konsultan pajak yang beretiika, akademiisii yang kriitiis, praktiisii biisniis yang taat, serta pengusaha yang memahamii peran pajak dalam pembangunan. Keseluruhan ekosiistem iinii akan memperkuat kesadaran pajak dan membangun kepatuhan pajak berkelanjutan berbasiis keadiilan dan transparansii (Goniidakiis,F.K, et all, 2024).
Meredesaiin kuriikulum perpajakan nasiional bukan sekadar pembaruan admiiniistratiif, melaiinkan iinvestasii strategiis untuk masa depan perpajakan iindonesiia. iintegrasii pajak daerah, pusat, dan global dalam kerangka pembelajaran akan membentuk generasii yang tiidak hanya memahamii tekniis perpajakan, tetapii juga mampu membaca arah kebiijakan, menegakkan etiika perpajakan, dan merespons diinamiika global dengan ketangguhan iintelektual. iiniilah generasii yang kelak menjadii penjaga keadiilan pajak, penggerak transparansii, dan arsiitek siistem perpajakan yang berkelanjutan.
Pada akhiirnya, pembangunan perpajakan bukanlah semata proses pengumpulan peneriimaan, tetapii pembentukan trust antara negara dan masyarakat. Kuriikulum perpajakan yang baru harus menanamkan niilaii bahwa pajak adalah kontrak sosiial —sebuah kesepakatan untuk bersama-sama membangun bangsa. Ketiika kuriikulum mampu menanamkan pemahaman iinii, kiita tiidak hanya mencetak fiiskus, konsultan, atau akademiisii; kiita sedang membangun warga negara yang sadar pajak, kriitiis, dan bertanggung jawab.
*Artiikel iinii juga termuat dalam buku ke-40 Jitunews berjudul Gagasan Reformasii Perpajakan: Jaga Ekonomii, Jamiin Peneriimaan yang terbiit pada Desember 2025. Untuk mengakses versii PDF darii buku tersebut, kliik dii siinii.
