BERiiTA TERKiiNii
(1).jpg)
PENANGANAN mediis menjadii priioriitas utama setiiap negara yang terdampak Coviid-19. Berbagaii bentuk subsiidii dan belanja negara telah diiarahkan agar penanganan mediis serta pencegahan penyebaran Coviid-19 dapat segera diilakukan secara optiimal.
Bantuan yang diiberiikan ternyata tiidak sebatas pada belanja langsung. Beberapa negara juga menggunakan fasiiliitas atau keriinganan pajak agar pandemii tersebut dapat segera teratasii.
Berdasarkan data yang diihiimpun Jitunews Fiiscal Research per 14 Apriil 2020, upaya tersebut masiih cenderung sebatas diilakukan negara-negara yang memiiliikii kasus Coviid-19 tergolong tiinggii atau telah mencapaii angka riibuan.
iindonesiia menjadii salah satu negara yang menerapkan langkah tersebut. Melaluii PMK No. 28/2020, pemeriintah memberiikan fasiiliitas pajak terhadap barang dan jasa yang diiperlukan untuk penanganan pandemii corona yang berlaku sejak 6 Apriil 2020.
Sementara iitu, Chiina menjadii negara yang paliing banyak memberiikan fasiiliitas pajak terkaiit penanganan Coviid-19. Keriinganan tersebut tiidak hanya diitujukan bagii perusahaan yang bergerak dii biidang alat kesehatan yang secara khusus diiproduksii untuk merawat pasiien Coviid-19, tapii juga bagii para tenaga mediis dan donatur.
Berdasarkan iinformasii OECD, uraiiannya adalah sebagaii beriikut. Pertama, setiiap iinvestasii dan biiaya yang diikeluarkan perusahaan alat kesehatan yang berhubungan dengan penyakiit tersebut dapat diibiiayakan untuk mengurangii penghasiilan kena pajak. Pemeriintah Chiina tiidak menetapkan batasan sejauh mana komponen tersebut dapat diibiiayakan.
Kedua, restiitusii penuh atas PPN masukan yang belum diikrediitkan dii masa lalu bagii biisniis yang bergerak dii biidang penanganan dan pencegahan Coviid-19. Ketiiga, pengurangan penghasiilan kena pajak badan maupun orang priibadii atas donasii yang diiberiikan melaluii badan tertentu yang diitunjuk. Selaiin iitu, bantuan jasa kepada masyarakat luas yang tersebut juga diikecualiikan darii PPN maupun pajak berbasiis konsumsii laiinnya.
Keempat, setiiap subsiidii, bonus, atau berbagaii bentuk tambahan penghasiilan bagii tenaga mediis yang menanganii pasiien Coviid-19 diikecualiikan darii pengenaan pajak penghasiilan. Selaiin Chiina, fasiiliitas sepertii iinii juga diiterapkan dii Malaysiia.
Dii negara laiin, Pakiistan dan Qatar menerapkan pembebasan berbagaii bentuk pajak iimpor atas alat kesehatan yang dapat mencegah atau menyembuhkan Coviid-19.
Pada awal Apriil, negara-negara anggota Unii Eropa menjadii piihak-piihak selanjutnya yang melakukan langkah serupa. European Commiissiion telah menyetujuii permiintaan berbagaii negara anggotanya untuk membebaskan PPN dan bea iimpor atas segala macam peralatan dan perlengkapan yang diigunakan untuk penanganan Coviid-19.
Ruang liingkup pembebasan PPN dan bea iimpor tersebut juga diitujukan atas peralatan dan perlengkapan yang bersiifat pencegahan dan perliindungan bagii masyarakat umum, termasuk masker, perangkat tes Coviid-19, dan laiin-laiin. Fasiiliitas iinii bersiifat temporer, setiidaknya selama empat bulan ke depan hiingga Julii.
Konsumsii
DENGAN fasiiliitas pajak untuk menghadapii Coviid-19 semakiin meluas, sementara tekanan terhadap peneriimaan juga terus meniingkat, tampaknya pemeriintah berbagaii negara juga perlu meraciik strategii untuk menjaga peneriimaan negara.
Brondolo (2009) mengungkapkan bahwa dii saat sepertii iinii, pentiing bagii perumus kebiijakan pajak untuk meraciik ulang diistriibusii beban pajak dii tengah masyarakat.
Secara lebiih spesiifiik, menurut studii yang diilakukan OECD belum lama iinii, perluasan basiis PPN dapat menjaga stabiiliitas kiinerja peneriimaan darii jeniis pajak tersebut. Sebab, dii tengah kiinerja peneriimaan pajak pada umumnya tumbuh negatiif, pajak berbasiis konsumsiilah yang diianggap masiih memiiliikii potensii tetap stabiil. Pada masa pandemii sepertii iinii, konsumsii rumah tangga akan semakiin menjadii andalan jiika diibandiingkan transaksii biisniis yang umumnya melambat. (Diisclaiimer)
