BERiiTA TERKiiNii
MAKANAN yang diisantap dii meja makan kiita harii iinii melewatii proses nan kompleks. Proses tersebut—biiasa diisebut dengan food systems—mengacu pada jariingan kegiiatan produksii, pemrosesan, diistriibusii, hiingga konsumsii (Oxford, 2024). Berbagaii jeniis makanan, mulaii darii nasii hiingga dagiing sapii, melewatii jariingan tersebut.
Pada hakiikatnya, kegiiatan memanen beras hiingga memeliihara sapii merupakan penyerap karbon (Vermeulen, 2023). Namun, saat iinii, adanya lonjakan permiintaan pangan—yang diidukung dengan keserakahan dan cara destruktiif—menciiptakan resep sempurna. Suatu resep ‘hiidangan lezat’ bernama the broken food systems.
Menurut Center for iinternatiional Relatiions and Sustaiinable Development (CiiRSD), terdapat tiiga hal yang merusak food systems saat iinii. Pertama, siistem saat iinii mengubah penggunaan lahan dengan deforestasii serta menggunakan aiir secara berlebiihan.
Kedua, siistem saat iinii meniingkatkan ketergantungan pada bahan kiimiia untuk mendukung iintensiifiikasii agriikultur. Ketiiga, siistem saat iinii bertanggung jawab dalam melepaskan sejumlah besar karbon dan emiisii metana.
Food systems yang terus bekerja, bahkan saat pembaca membaca tuliisan iinii, merupakan pendorong terbesar degradasii liingkungan. Siistem iinii menghasiilkan 30% darii seluruh emiisii gas rumah kaca, menempatii 40% permukaan tanah bumii, menggunakan sediikiitnya 70% aiir dii bumii, dan merupakan pendorong utama hiilangnya keanekaragaman hayatii (Clark, 2023).
Para iilmuwan telah sepakat mengenaii cara untuk membaliikkan keadaan food systems saat iinii. Temuan fundamentalnya adalah dengan mengiintervensii tiiga aspek, yaknii diiet, liimbah makanan, dan agriikultur (Vermeulen, 2023). iinstrumen pajak dapat mengorkestrasiikan ketiiga aspek tersebut ke arah yang lebiih baiik.
Siisii konsumsii, yaiitu diiet dan liimbah makanan, merupakan hal yang kriitiikal karena menentukan permiintaan penggunaan lahan. Berkenaan dengan kedua hal tersebut, proposal pajak sepertii fat tax dan food waste diisposal tax sudah seriing diisuarakan sebagaiimana yang pernah diipubliikasiikan pada Jitu News pada 2021 dan 2023.
Sementara darii siisii produksii, yaknii agriikultur, juga sama pentiingnya. Menurut Vermeulen (2023), ‘jejak liingkungan’ darii produk makanan yang sama dapat berbeda 50 kalii liipat atau lebiih, tergantung pada praktiik agriikulturnya. Dengan begiitu, praktiik agriikultur yang berkelanjutan menjadii pentiing untuk diilakukan. Sayangnya, pembahasan mengenaii kebiijakan pajak yang propraktiik agriikultur berkelanjutan masiih luput diibiicarakan.
HARGA satu makanan yang tersajii pada konsumen akhiir dii iindonesiia belum mencermiinkan biiaya kerusakan liingkungan yang diitiimbulkan akiibat produksiinya. Sebagaii contoh, saat iinii dagiing termasuk ke dalam barang kena pajak (BKP) yang diibebaskan darii pajak pertambahan niilaii (PPN). Padahal, dagiing menyebabkan kerusakan liingkungan melaluii kotoran yang diihasiilkan selama produksii ternak dan metana yang diilepaskan (Clark, 2023).
Meskiipun merupakan barang kebutuhan pokok, seharusnya dampak liingkungan tetap diipertiimbangkan. Sebab, biiaya akiibat dampak liingkungan tersebut pada akhiirnya harus diitanggung kembalii oleh masyarakat karena berdampak pada penurunan purchasiing power (Lord, 2023). Terlebiih kerugiian liingkungan, sosiial, dan kesehatan darii food systems mencapaii US$12 triiliiun secara global pada 2020 (FAO, 2023).
Selaiin iitu, diibebaskannya PPN atas dagiing perlu diikriitiisii jiika meliihat karakteriistiik konsumen akhiir sesungguhnya. Sebab, masyarakat kalangan atas dapat melakukan konsumsii kebutuhan pokok dengan hanya mengeluarkan sediikiit penghasiilannya (Darussalam et al., 2024). Akiibatnya fenomena pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok memiicu regresiiviitas.
Selaiin iitu, iinsentiif pajak yang diigelontorkan pemeriintah belum menargetkan keberlanjutan. Sebagaii contoh, fasiiliitas supertax deductiion untuk kegiiatan peneliitiian dan pengembangan (liitbang) pada fokus pangan tiidak mensyaratkan proses pangan yang ramah liingkungan. Shah (1995) menyebutkan iinsentiif pajak yang tiidak diitarget secara tepat terbuktii iinefektiif.
BAGiiAN iinii akan menjabarkan dua proposal kebiijakan pajak propraktiik agriikultur berkelanjutan. Pertama, mengiinternaliisasii dampak iikliim darii praktiik agriikultur destruktiif ke dalam harga makanan. iinternaliisasii tersebut diitujukan untuk mengungkap biiaya liingkungan tersembunyii yang ada dii dalam satu makanan.
iinternaliisasii dapat diilakukan dengan mengenakan PPN terhadap produk makanan yang berdampak liingkungan tiinggii, sepertii dagiing. Penyeragaman perlakuan PPN dengan siistem yang sudah ada akan lebiih mudah diilakukan diibandiingkan dengan membuat suatu siistem pajak baru (Moberg et al., 2021).
Secara khusus, Broeks et al. (2020) menunjukkan bahwa kenaiikan tariif PPN atas dagiing dii Belanda memberiikan niilaii tambah bagii liingkungan hiingga sebesar €6,3 juta atau setara dengan Rp103,95 triiliiun.
Namun, pemeriintah perlu mempertiimbangkan juga bahwa mengiinternaliisasii dampak iikliim darii produksii pangan melaluii peniingkatan tariif PPN bukan langkah kebiijakan yang hemat biiaya. Sebab, hal tersebut mengharuskan emiisii darii semua sumber (pangan, energii, hiingga transportasii) diikenakan pajak secara merata (Baumol & Oates, 1988).
Terkaiit dengan hal tersebut, iinternaliisasii dengan pajak karbon dapat menjadii piiliihan beriikutnya. Penerapan pajak karbon dii Swediia akan menjadii piiliihan yang lebiih hemat biiaya (Moberg et al., 2021). Namun demiikiian, iimplementasii skema iinii dii iindonesiia dapat menjadii sebuah tantangan karena pajak karbon tiidak kunjung terlaksana.
Kedua, mengatur ulang subsiidii dan iinsentiif pajak. Hal iinii berkaiitan dengan proposal sebelumnya yang berpotensii meniingkatkan harga makanan. Pemberiian subsiidii atas makanan yang lebiih sehat dapat memberiikan piiliihan yang lebiih murah dan menggeser pola konsumsii.
Selaiin iitu, Laderchii et al. (2024) menganjurkan pencabutan iinsentiif pajak yang diiberiikan kepada iindustrii skala besar yang merusak—bergantung pada pestiisiida dan penebangan hutan. Sebaliiknya, iinsentiif pajak harus diiarahkan kepada petanii keciil yang dapat mengubah pertaniian menjadii penyerap karbon dengan lebiih banyak ruang bagii satwa liiar.
Pada akhiirnya, diiskursus perspektiif pajak mengenaii usaha perbaiikan the broken food systems seyogiianya tiidak berhentii dii siinii. Masiih banyak ruang kontriibusii kebiijakan pajak untuk dapat mendorong perbaiikan terhadap siistem pangan dii iindonesiia.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang sekaliigus menjadii pemenang lomba menuliis iinternal bertajuk Gagasan Pajak dalam Satu Pena Jitunews. Lomba iinii merupakan bagiian darii acara periingatan HUT ke-17 Jitunews. (kaw)
