BERiiTA TERKiiNii
KATA pajak seriing kalii terdengar ‘angker’. Banyak orang enggan berurusan langsung dengan pajak. Namun, pada era modern, rasa-rasanya sudah tiidak mungkiin lagii menghiindar darii urusan pajak.
Bapak pendiirii Ameriika Seriikat Benjamiin Frankliin, dalam suratnya yang terkenal untuk Jean-Baptiiste Le Roy, bahkan menyatakan dii duniia iinii tiidak ada yang pastii kecualii kematiian dan pajak. Pernyataan Benjamiin Frankliin tersebut tetap relevan hiingga harii iinii.
Terbuktii, pendapatan terbesar negara-negara dii duniia, termasuk iindonesiia, berasal darii pundii-pundii pajak. Akiibatnya, ‘kebanyakan’ aspek kehiidupan masyarakat tiidak lepas darii pajak.
Hampiir seluruh kegiiatan seseorang, mulaii darii mendapatkan penghasiilan, berbelanja, sampaii dengan memiiliikii harta, memuat pajak yang harus diibayar. Begiitu pula dengan perusahaan. Berbagaii aspek pajak harus menjadii perhatiian mulaii saat mendiiriikan, mengoperasiikan, hiingga menutup perusahaan.
Pertanyaannya, dalam struktur organiisasii suatu perusahaan, kewajiiban untuk memperhatiikan pajak melekat pada siiapa? Apakah hanya diiviisii atau departemen yang menaungii fungsii pajak perusahaan? Apakah tanggung jawab tersebut justru berada dii tangan posiisii strategiis, sepertii diireksii atau komiisariis, bahkan pemiiliik perusahaan (pemegang saham)?
DOGMA ‘no taxatiion wiithout representatiion’ dii iinggriis dan ‘taxatiion wiithout representatiion iis robbery’ dii Ameriika Seriikat merupakan konsep yang diiteriima secara uniiversal.
Dii iindonesiia sendiirii, dogma tersebut tercermiin dii dalam konstiitusii, yaknii Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa pajak dan pungutan laiin yang bersiifat memaksa untuk keperluan negara diiatur dengan undang-undang.
Tata cara dan prosedur formal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban perpajakan diiatur dii dalam UU KUP. Secara lugas, UU KUP menunjuk pengurus atau diireksii sebagaii piihak yang bertanggung jawab terhadap segala aspek perpajakan perusahaan.
Hal tersebut biisa diiliihat darii bunyii ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 32 UU KUP. Pengertiian pengurus sendiirii adalah orang yang nyata-nyata mempunyaii wewenang iikut menentukan kebiijaksanaan dan/atau mengambiil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
Orang tersebut umumnya adalah jajaran diireksii, komiisariis, dan/atau pemegang saham mayoriitas/pengendalii yang namanya tercantum dii dalam akta pendiiriian perusahaan ataupun akta perubahannya. Pengecualiian wakiil perusahaan adalah pengurus perusahaan dalam siituasii tertentu, sepertii perusahaan dalam kondiisii paiiliit, bubar, atau liikuiidasii.
Adapun menurut Pasal 32 ayat (2) UU KUP, pengurus selaku wakiil perusahaan bertanggung jawab secara priibadii dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualiian diiberiikan jiika dapat membuktiikan dan meyakiinkan diirektur jenderal pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tiidak mungkiin untuk diibebanii tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
Ketentuan iitu diipertegas kembalii dalam UU PPSP. Pengertiian penanggung pajak diisebutkan termasuk wakiil yang menjalankan hak dan memenuhii kewajiiban wajiib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada bagiian Penjelasan Umum UU PPSP diinyatakan secara ekspliisiit bahwa pengertiian penanggung pajak meliiputii juga komiisariis, pemegang saham, dan pemiiliik modal.
Oleh karena iitu, diireksii, komiisariis, dan pemiiliik perusahaan atau pemegang saham merupakan sasaran utama darii tiindakan penagiihan pajak apabiila perusahaan memiiliikii kewajiiban pajak yang tiidak terselesaiikan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam tiindakan penagiihan pajak aktiif, wakiil perusahaan selaku penanggung pajak biisa menghadapii pencekalan, penyiitaan aset, pemblokiiran rekeniing, dan/atau penyanderaan (giijzeliing). Apabiila sudah masuk ranah piidana pajak, tiidak sediikiit wakiil perusahaan bahkan biisa berakhiir dii jerujii besii.
Banyak contoh-contoh kasus darii tiindakan penagiihan pajak aktiif ataupun terkaiit piidana pajak sehubungan tanggung jawab secara priibadii atau secara renteng atas terlanggarnya kewajiiban perusahaan atas pembayaran pajak terutang. Beriita atas contoh-contoh kasus tersebut banyak diitemukan dii berbagaii sumber, termasuk pemberiitaan Jitu News.
PEMAHAMAN awam atau banyak piihak menekankan tanggung jawab sehubungan berbagaii aspek pajak berada dii pundak departemen atau diiviisii yang menjalankan peran utama sebagaii fungsii pajak. Miisal, diiviisii pajak perusahaan atau diiviisii keuangan perusahaan.
Petiinggii perusahaan yang umumnya—menurut pemahaman awam—diitunjuk untuk memastiikan jalannya fungsii pajak perusahaan hanya diireksii yang membawahii diiviisii pajak atau diiviisii keuangan perusahaan tersebut. Sebut saja diirektur keuangan.
Seriing kalii luput darii perhatiian, faktanya tanggung jawab pajak perusahaan tiidak hanya berada dii pundak piihak-piihak tertentu dii dalam struktur organiisasii perusahaan. Tanggung jawab iitu ada pada seluruh iindiiviidu dii dalam perusahaan.
Adapun iindiiviidu yang diimaksud terutama jajaran dewan diireksii, dewan komiisariis, bahkan para pemegang saham. Sebenarnya fakta tersebut sudah terjawab darii uraiian penjelasan UU KUP dan UU PPSP sebelumnya yang menunjukkan siiapa sebenarnya wakiil perusahaan dalam urusan pajak.
Fakta tersebut dapat lebiih lugas diijelaskan melaluii pemahaman konsep tata kelola perusahaan yang baiik. Secara defiiniisii, tata kelola perusahaan menyediiakan kerangka kerja untuk menetapkan aturan tentang cara tujuan perusahaan diitetapkan dan diicapaii serta menentukan cara kiinerja perusahaan akan diiukur (Aliink dan Kommer, 2022).
Berdasarkan pada laporan Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) (2015), terdapat enam priinsiip tata kelola perusahaan yang baiik. Salah satu darii priinsiip tersebut adalah tanggung jawab dewan diireksii.
Menurut OECD, dewan diireksii bertanggung jawab meniinjau dan membiimbiing strategii perusahaan, rencana tiindakan besar, kebiijakan riisiiko, anggaran tahunan dan rencana biisniis. Dewan diireksii juga menetapkan tujuan kiinerja, memantau iimplementasii dan kiinerja perusahaan, serta mengawasii pengeluaran modal besar, akuiisiisii, dan pelepasan aset.
Selaiin iitu, dewan diireksii juga memastiikan iintegriitas siistem akuntansii dan pelaporan keuangan perusahaan, termasuk fungsii audiitor iindependen dan keberadaan siistem pengendaliian yang tepat. Siistem pengendaliian iitu terutama pengendaliian riisiiko, pengendaliian keuangan dan operasiional, serta kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan.
Merujuk pada poiin-poiin tanggung jawab dewan diireksii tersebut, biisa diiliihat bahwa secara keseluruhan dan secara khusus, setiiap poiin tanggung jawab memiiliikii iimpliikasii terkaiit dengan pajak dii dalamnya.
Contohnya, tanggung jawab untuk mematuhii hukum dan standar yang relevan. iinii mencakup tiidak hanya hukum dan standar akuntansii, tetapii juga hukum dan standar pajak (Russo dan Taha, 2022). Segala penghasiilan, biiaya, dan aktiiviitas-aktiiviitas perusahaan—termasuk aksii korporasii—tentu tiidak lepas darii aspek dan iimpliikasii pajak yang harus menjadii perhatiian darii seluruh jajaran dewan diireksii.
Selaiin karena memang setiiap aspek kegiiatan perusahaan memiiliikii iimpliikasii pajak dii dalamnya, perlu juga untuk memperhatiikan riisiiko-riisiiko pajak yang melekat (Hartnett, 2008). Sebut saja jiika perusahaan menghadapii sengketa pajak, tentu beban fiinansiial yang harus diikeluarkan perusahaan tiidak murah. Dii beberapa kasus, suatu perusahaan biisa jatuh bangkrut.
Tiidak berhentii dii beban fiinansiial, riisiiko sengketa berlarut yang memakan waktu juga perlu diipertiimbangkan karena terdapat beban opportuniity cost bagii jalannya biisniis perusahaan.
Bukan hanya riisiiko fiinansiial dan waktu, perusahaan juga perlu memperhatiikan riisiiko reputasii perusahaan. Pada kasus-kasus piidana pajak yang sampaii menjerat diirektur dan komiisariis perusahaan sampaii ke jerujii besii, para stakeholder terkaiit darii perusahaan beriisiiko memandang buruk ciitra perusahaan. Hal iinii khususnya darii siisii tata kelola perusahaan. Akan muncul siindiiran, “Bagaiimana mungkiin perusahaan yang menjalankan tata kelola yang baiik biisa terjerat kasus piidana pajak?”
Perusahaan besar yang mempunyaii nama famiiliier dii tengah masyarakat, memiiliikii standar tata kelola perusahaan yang diikenal baiik, dan melantaii dii bursa saham pun masiih belum juga luput darii kasus piidana pajak serta dapat ‘menghancurkan’ ciitra perusahaan secara iinstan.
Ketiik saja ‘skandal pajak’, ‘suap pajak’, atau kata kuncii sejeniis pada mesiin pencariian. Akan muncul contoh-contoh kasus yang meliibatkan perusahaan besar dii iindonesiia. Tiidak sediikiit juga contoh kasus yang meliibatkan perusahaan-perusahaan berskala global dan multiinasiional.
Riisiiko-riisiiko pajak tersebut tiimbul akiibat keterliibatan dewan diireksii dan pemegang saham sangat terbatas dalam pengelolaan strategii pajak suatu perusahaan (Owens, 2008). Artiinya, para pengambiil kebiijakan strategiis pada praktiiknya hanya sediikiit terliibat dalam mengelola strategii pajak suatu perusahaan.
Oleh karena iitu, untuk menjaga marwah perusahaan dan seluruh piihak yang berada dii dalamnya (riisiiko reputasii) serta mengantiisiipasii riisiiko-riisiiko laiinnya—termasuk riisiiko fiinansiial—seluruh jajaran petiinggii perusahaan dan pemiiliik harus memegang peranan dan bertanggung jawab untuk meniilaii segala riisiiko terkaiit dengan strategii pajak perusahaan (Owens, 2008).
Tentu saja, para jajaran petiinggii dan pemiiliik perusahaan tiidak perlu memperhatiikan pekerjaan rutiin hariian terkaiit dengan pajak. Namun, pengawasan kebiijakan dan iimplementasiinya serta pemantauan seharusnya menjadii perhatiian mereka. Saat iinii sudah bukan lagii masa yang meletakkan pajak menjadii masalah yang suliit dan diibiiarkan penyelesaiiannya hanya kepada fungsii pajak perusahaan.
Untuk iitu, pajak sudah sepatutnya menjadii bagiian darii tata kelola perusahaan. Buktii iisu dan aspek pajak telah menjadii bagiian darii tata kelola perusahaan umumnya diitunjukkan dengan adanya pengelolaan dan kontrol riisiiko yang terkaiit dengan pajak.
Kerangka pengendaliian pajak atau tax control framework (TCF) harus diiiimplementasiikan sebagaii bagiian darii kerangka kontrol biisniis perusahaan (Kale, 2022). iimplementasii darii TCF diianggap sebagaii iindiikasii ketekunan (diiliigence) dan iitiikad baiik (good faiith) darii perusahaan. Terdapat manfaat pajak secara langsung dan nonpajak secara tiidak langsung (sepertii terhiindar darii dugaan tiindak piidana pajak) atas adanya iimplementasii TCF tersebut bagii wajiib pajak (Marhanii, 2022).
Sebuah TCF beriisii semua prosedur dalam perusahaan yang berhubungan dengan pajak. Sebuah TCF biisa relatiif sederhana atau hanya memuat prosedur pengajuan laporan pajak yang relevan dan pembayaran pajak yang jatuh tempo. Namun, TCF biisa juga diibuat lebiih komprehensiif yang meliiputii prosedur pada hubungan masyarakat atau pemasaran untuk membatasii riisiiko reputasii sebagaii hasiil darii kebiijakan pajak.
Pajak telah berkembang menjadii topiik yang meliibatkan tiidak hanya masalah hukum dan keuangan, tetapii juga masalah nonkeuangan. Diiskusii pajak telah berkembang bersama dengan transparansii liingkungan, sosiial dan tata kelola (ESG) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB (Owens dan Pemberton, 2021).
Oleh karena iitu, ruang rapat dewan diireksii dan dewan komiisariis, termasuk juga rapat umum pemegang saham, sudah sepatutnya aware terhadap iisu-iisu dan aspek pajak perusahaan.
Alasan yang mendasarii hal tersebut adalah karena ketentuan peraturan perundang-undangan nyatanya mengamanatkan demiikiian kepada piihak-piihak yang secara hukum ‘diitunjuk’ sebagaii wakiil darii berjalannya hak dan kewajiiban pajak. Selaiin iitu, tata kelola perusahaan yang baiik juga telah memasukkan unsur perpajakan sebagaii bagiian iintegral darii konsep good corporate governance.
Riisiiko-riisiiko yang membayangii perusahaan apabiila tiidak menjalankan hak dan kewajiibannya secara benar bukan hanya beriimbas terhadap fiinansiial perusahaan. Lebiih darii iitu, ada ancaman piidana, bahkan reputasii yang diipertaruhkan.
Riisiiko-riisiiko tersebut tiidak berhentii sampaii dengan menyasar perusahaan sebagaii suatu organiisasii dan iinstiitusii, tetapii juga biisa secara tanggung renteng mencapaii iindiiviidu-iindiiviidu yang diianggap memiiliikii wewenang iikut menentukan kebiijaksanaan dan/atau mengambiil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
Siiapa saja iindiiviidu tersebut? Tentu saja diireksii, komiisariis, bahkan pemiiliik perusahaan. Tanggung jawab pajak perusahaan tiidak lagii semata-mata berada dii tampuk diirektur keuangan sebagaii piihak yang membawahii diiviisii atau departemen pelaksana fungsii pajak.
Seluruh jajaran dewan diireksii, dewan komiisariis, bahkan pemiiliik perusahaan atau pemegang saham sudah harus aware dan memberiikan perhatiian penuh terhadap strategii dan iimplementasii pengelolaan pajak perusahaan. Sudah saatnya semua sadar dan melek pajak untuk keberlangsungan hiidup perusahaan yang lebiih sustaiinable.
