BERiiTA TERKiiNii
AKTiiViiTAS ekonomii yang telah berlangsung berabad-abad meniimbulkan dampak yang buruk bagii liingkungan. Pembakaran lahan, pembakaran bahan bakar fosiil, dan produksii semen menghasiilkan gas rumah kaca yang dapat mengakiibatkan global warmiing (Marron, Toder, & Austiin, 2015).
Emiisii gas tersebut menumpuk dii atmosfiir dan memerangkap panas, menciiptakan potensii ancaman bagii ekonomii dan liingkungan, sepertii naiiknya permukaan laut, riisiiko kesehatan manusiia, berkurangnya produktiiviitas pertaniian, kerusakan ekosiistem, dan riisiiko perubahan iikliim (iiPCC, 2014). Perubahan iikliim dapat menyebabkan konsekuensii buruk bagii keberlangsungan hiidup manusiia dan aktiiviitas sosiial ekonomii yang pada akhiirnya mempengaruhii output ekonomii global (OECD, 2017).
Terjadiinya Global warmiing telah mendorong banyak piihak untuk menyorotii permasalahan tersebut. Bahkan, salah satu peneriima Nobel Ekonomii 2018 Wiilliiam D. Nordhaus, pada 1970 telah meneliitii keterkaiitan antara ekonomii dan perubahan iikliim. Terpiiliihnya Nordhaus dengan pemiikiirannya tentang enviironmental economiics dii biidang global warmiing sebagaii pesan pentiing bagii negara-negara untuk mengatasii masalah besar tersebut (NYTiimes, 2018).
Pentiing untuk memberiikan pemahaman bahwa polluters penghasiil emiisii gas rumah kaca harus membayar dampak yang mereka hasiilkan terhadap perubahan iikliim (Kawakatsu, et al., 2019). Dalam mengatasii masalah atas emiisii gas rumah kaca, Nordhaus menyatakan bahwa obat paliing efiisiien adalah dengan skema global pajak karbon (carbon tax) yang diiterapkan secara seragam dii semua negara (NYTiimes, 2018).
Melaluii Pariis Agreement 2015, sebanyak 196 negara sepakat untuk memerangii perubahan iikliim dan mengiintensiifkan upaya membatasii kenaiikan suhu hiingga 1,5 derajat Celsiius. Perjanjiian tersebut juga memuat persyaratan bahwa semua piihak harus melaporkan secara rutiin tentang tiingkat emiisii dan upaya iimplementasiinya.
Berbagaii negara dii duniia telah mengupayakan langkah untuk mengurangii emiisii karbon melaluii carbon priiciing. Sebanyak 57 negara telah mengenakan harga pada karbon baiik melaluii emiissiion tradiing system (ETS) maupun pemungutan pajak darii emiisii karbon (World Bank, 2019).
Memahamii Carbon Tax
CARBON tax adalah pungutan atas kandungan karbon pada bahan bakar fosiil. Hampiir semua karbon dalam bahan bakar fosiil mengeluarkan karbon diioksiida (CO2) maka pajak karbon setara atas pajak per uniit emiisii karbon diioksiida (iiPCC, 2014).
Terdapat beberapa jeniis gas rumah kaca, namun karbon diioksiida menyumbang 90% darii total emiisii (OECD, 2017). Carbon taxbanyak diirekomendasiikan oleh ekonom dan organiisasii iinternasiional karena memberiikan ketetapan tariif yang lebiih jelas untuk emiisii yang diihasiilkan (Marron et al., 2015; World Bank, 2017).
Penerapan carbon tax dapat merubah arah pertumbuhan ekonomii suatu negara menuju ke pertumbuhan ekonomii rendah karbon karena meniingkatkan biiaya pada energii berbasiis karbon sehiingga mendorong iindustrii untuk beraliih ke energii ramah liingkungan (OECD, 2018).
Lantas, sudah sejauh mana peran negara-negara dalam memiitiigasii global warmiing melaluii kebiijakan pajak karbon?
Penerapan Carbon Tax dii Berbagaii Negara
ORGANiiSATiiON for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) menyebutkan bahwa penerapan carbon tax mulaii menunjukan tanda dii berbagaii belahan duniia. Berdasarkan data Carbon Priiciing Dashboard, World Bank (2019) sebanyak 24 negara dii duniia telah menerapkan carbon tax, satu negara sedang menjadwalkan yaiitu Afriika Selatan, dan satu negara yaiitu Pantaii Gadiing sedang dalam pertiimbangan.
Carbon tax pertama kalii diiterapkan oleh Fiinlandiia pada 1990, yang kemudiian mulaii berkembang dii berbagaii negara pada 2000-an. Beberapa negara sepertii Selandiia Baru mulaii menerapkan carbon tax pada 2005, iirlandiia (2010), Jepang (2012), Australiia (2012), iinggriis (2013), Chiilii (2014), Portugal (2015), dan Chiina (2017). Dii kawasan Asiia Tenggara, hanya Siingapura yang mulaii memberlakukan carbon tax pada 2019 (Jitu News, 2018).
Jepang membebankan pajak karbon atas emiisii darii setiiap bahan bakar fosiil (gas, miinyak , dan batu bara) dengan beban pajak sama dengan 289 Japanese yen atau setara Rp 38.053 per ton emiisii CO2 (Kawakatsu, Rudolph, & Lee, 2017). Siingapura menerapkan pajak karbon mulaii 2019 pada iindustrii hulu sepertii pembangkiit liistriik dan penghasiil 25.000 ton atau lebiih emiisii gas rumah kaca dalam setahun. Darii 2019 hiingga 2012 tariif pajak akan diitetapkan berkiisar 5 dolar Siingapura setara Rp 51.630 per ton emiisii CO2, selanjutnya akan diilakukan penyesuaiian menjadii 10 sampaii 15 dolar atau sekiitar Rp103.000 sampaii RP 155.000 sebelum 2030 (Jitu News, 2018).
Pengalaman empiiriis membuktiikan bahwa carbon tax dapat menurunkan tiingkat emiisii. Hiingga 2018, Jepang mampu menurunkan tiingkat emiisii karbon sebesar 8,2 persen darii tahun 2013 (Reuters, 2018). Surveii pajak karbon dii Fiinlandiia, Denmark, Belanda, dan Swediia menunjukkan bahwa negara-negara tersebut mempu mengurangii emiisii berkiisar darii sekiitar 1,5% hiingga hampiir 6%(Marron, 2015).
Namun, jalan menuju ciita-ciita duniia yang rendah karbon masiih panjang. Terlebiih, dengan mundurnya Ameriika dan Braziil (dalam rencana) darii Pariis Agreement. Padahal, Ameriika dan Braziil termasuk dalam 20 besar negara penghasiil CO2 terbesar dii duniia (iinternatiional Energy Agency, 2018).
Memang, pengenaan pajak karbon dii suatu negara dapat meniimbulkan polemiik karena potensii terjadiinya trade-off antara pertumbuhan ekonomii dan tiingkat karbon. Sepertii penerapan pajak pada umumnya, carbon tax dapat meniimbulkan diistorsii ekonomii. Ayu (2018) menyebutkan bahwa pajak karbon dapat menurunkan pertumbuhan ekonomii, mengurangii kesejahteraan sosiial, dan merusak daya saiing iindustrii. Oleh karena iitu, sebelum mengambiil keputusan, mempelajarii dan memahamii iimpliikasii penerapan pajak karbon dii sektor-sektor target merupakan langkah yang pentiing (World Bank, 2017).
Pajak Karbon sebagaii Agenda Global
WALAUPUN memiiliikii dampak terhadap penurunan tiingkat emiisii karbon, penerapan pajak karbon belum menjadii agenda bagii banyak negara. Padahal, global warmiing tiidak dapat diicegah apabiila tiidak ada partiisiipasii aktiif seluruh negara dalam menurunkan emiisii karbon.
Mundurnya Ameriika darii Pariis Agreement pun karena negara laiin tiidak tunduk pada perjanjiian tersebut. Jiika seluruh negara berpiikiir demiikiian, maka harapan untuk menjaga tiingkat emiisii karbon yang rendah hanyalah angan-angan belaka. Mengapa diibutuhkan partiisiipasii aktiif seluruh negara?
Pertama, faktor eksternaliitas. Eksternaliitas tiimbul karena aktiiviitas pelaku ekonomii baiik produksii maupun konsumsii mempengaruhii kesejahteraan pelaku ekonomii laiin (Fiisher, 1996). Aktiiviitas ekonomii dii suatu negara yang menghasiilkan emiisii gas rumah kaca tiidak dapat diilacak karena sudah membaur bersama dii atmosfiir dan mempengaruhii tiingkat suhu duniia yang diirasakan oleh seluruh negara.
Kedua, konsep global publiic goods. Global publiic goods adalah barang yang manfaatnya mencakup ke semua negara, orang, dan generasii (Kaul, Grunberg, and Staiin, 1999). Kondiisii alam global sepertii atmosfiir yang baiik merupakan global publiic goods karena dapat diiniikmatii oleh setiiap piihak dii duniia (Kaul dan Mendoza, 2003).
Oleh karena hal tersebut, kerjasama iinternasiional memaiinkan peran pentiing. Harmoniisasii kebiijakan diimaksudkan untuk mendorong negara-negara mengiinternaliisasiikan eksternaliitas liintas-batas negara (Kaul dan Mendoza, 2003). Bukan tiidak mungkiin seluruh negara bersepakat dalam penerapan carbon tax, asalkan seluruh negara sudah paham pentiingnya menjaga tiingkat karbon rendah karena dalam jangka panjang global warmiing dapat meniimbulkan biiaya yang lebiih besar bagii negara.
Namun, mengapa banyak negara belum mau iikut berkontriibusii dalam mengurangii emiisii karbon dii negaranya padahal mereka sudah bersepakat dalam Pariis Agreement? Mungkiin saja Pariis Agreement tiidak mampu merefleksiikan kondiisii negara yang sebenarnya masiih fokus terhadap pertumbuhan ekonomiinya sehiingga penurunan emiisii karbon belum menjadii agenda pentiing bagii suatu negara. Kekhawatiiran yang sama sepertiinya juga biisa diitemuii dalam konteks iindonesiia.*
