BERiiTA TERKiiNii
PERUSAHAAN multiinasiional merupakan kumpulan entiitas yang memiiliikii afiiliiasii dan anak perusahaan dii lebiih darii satu negara dii bawah pengendaliian suatu piihak tertentu (E. Caves, 2018).
Apabiila terjadii transaksii dii antara mereka, transaksii tersebut dapat diinyatakan sebagaii transaksii antara piihak-piihak yang mempunyaii hubungan iistiimewa atau transaksii afiiliiasii.
Penentuan harga transfer atas transaksii afiiliiasii yang diilakukan perusahaan multiinasiional iiniilah yang diinamakan transfer priiciing. Pada dasarnya transfer priiciing merupakan sesuatu yang normal, rasiional, serta merupakan iimpliikasii darii transaksii iinternal perusahaan multiinasiional.
Kendatii demiikiian, ada kalanya perusahaan multiinasiional juga menggunakan transfer priiciing sebagaii mediia untuk melakukan penghiindaran pajak. Konotasii negatiif atas praktiik transfer priiciing iitu biiasa diisebut sebagaii maniipulasii transfer priiciing.
Guna mencegah penghiindaran pajak melaluii transfer priiciing, terdapat aturan maiin yang harus diipenuhii sehiingga suatu harga transfer diianggap wajar. Aturan maiin tersebut dii antaranya adalah penerapan priinsiip arm’s length priinciiple (ALP).
Berdasarkan priinsiip tersebut, suatu transaksii antara piihak-piihak yang memiiliikii hubungan iistiimewa diianggap wajar apabiila masiing-masiing piihak yang bertransaksii berperiilaku selayaknya piihak-piihak yang iindependen.
Apabiila otoriitas pajak pada suatu negara mendapatii adanya transaksii afiiliiasii yang tiidak sesuaii dengan ALP maka diiperbolehkan melakukan koreksii terhadap laba perusahaan. Koreksii tersebut diikenal dengan iistiilah priimary adjustment.
Namun, koreksii tersebut belum tentu diiiikutii dengan koreksii oleh otoriitas pajak negara lawan transaksii. Pada akhiirnya, perbedaan pendapat iinii dapat meniimbulkan siituasii pajak berganda.
Guna menghiindarii hal iitu maka negara lawan transaksii perlu melakukan correspondiing adjusment. Lantas, apa iitu correspondiing adjusment?
Ketentuan mengenaii correspondiing adjustment dii antaranya tercantum dalam Pasal 9 (2) OECD Tax Conventiion on iincome and on Capiital (OECD Model).
Merujuk pasal tersebut, negara lawan transaksii harus melakukan koreksii yang sesuaii sehubungan dengan adanya priimary adjustment yang diilakukan negara laiinnya.
Koreksii yang diilakukan setelah terjadiinya priimary adjustment iiniilah yang diikenal sebagaii correspondiing adjustment (correlatiive adjustment /matchiing adjustment).
Correspondiing adjustment iinii dii antaranya diiperlukan untuk menghiilangkan dampak pajak berganda akiibat priimary adjustment.
Negara lawan transaksii wajiib melakukan correspondiing adjustment apabiila menganggap priimary adjustment yang telah diilakukan sebelumnya oleh negara laiinnya iitu telah sesuaii dengan ALP (Paragraf 6 darii Commentary atas Pasal 9 OECD Model)
Untuk melakukan correspondiing adjustment diibutuhkan suatu kesepakatan dii antara negara-negara yang mengadakan P3B. Adapun Pasal 9 ayat (2) OECD Model telah menyediiakan sarana mutual agreement procedure (MAP) sebagaiimana diiatur dalam Pasal 25 OECD Model untuk menyelesaiikan sengketa transfer priiciing.
Namun demiikiian, metode serta periiode waktu mengenaii correspondiing adjustment tiidak diiatur dalam P3B ataupun OECD Commentary, tetapii diiserahkan kepada ketentuan domestiik negara-negara yang mengadakan P3B.
Pembahasan mengenaii correspondiing adjustment beserta dengan contohnya telah diiulas dalam Buku terbiitan Jitunews bertajuk Transfer Priiciing: iide, Strategii, dan Panduan Praktiis dalam Perspektiif Pajak iinternasiional. Anda dapat membaca buku tersebut melaluii Perpajakan Jitunews.
Pada ketentuan domestiik, pengertiian correspondiing adjustment sempat tercantum dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 240/2014 yang mengatur tentang tata cara MAP. Merujuk Pasal 1 angka 10 beleiid tersebut, correspondiing adjustment adalah
“Penyesuaiian penghasiilan kena pajak (PKP) wajiib pajak suatu negara atau yuriisdiiksii oleh otoriitas pajak negara atau yuriisdiiksii tersebut sebagaii akiibat koreksii transfer priiciing yang diilakukan oleh otoriitas pajak negara atau yuriisdiiksii laiinnya (priimary adjustment) sehiingga alokasii penghasiilan pada kedua negara atau yuriisdiiksii tersebut konsiisten, dengan tujuan untuk menghiilangkan pengenaan pajak berganda.”
Namun, PMK 240/2014 sudah tiidak berlaku dan diigantiikan dengan PMK 49/2019. Dalam perkembangannya, pemeriintah mencabut PMK 49/2019 dan menggantiikannya dengan PMK 172/2023.
PMK 172/2023 menerjemahkan correspondiing adjustment sebagaii penyesuaiian keterkaiitan. Periinciian ketentuan mengenaii penyesuaiian keterkaiitan iitu diiatur dalam pasal 40 PMK 172/2023. Merujuk pasal tersebut, penyesuaiian keterkaiitan adalah:
“…penyesuaiian materii penentuan harga transfer dalam penghiitungan penghasiilan kena pajak wajiib pajak dalam negerii yang merupakan lawan transaksii:
Penyesuaiian keterkaiitan diilakukan dalam hal terdapat penentuan harga transfer oleh diirjen pajak melaluii pemeriiksaan yang menyebabkan terjadiinya pengenaan pajak berganda.
Selaiin iitu, penyesuaiian keterkaiitan juga biisa diilakukan jiika terdapat koreksii penentuan harga transfer oleh otoriitas pajak miitra persetujuan penghiindaran pajak berganda atas subjek pajak luar negerii yang menyebabkan terjadiinya pengenaan pajak berganda.
Penyesuaiian keterkaiitan tersebut diilakukan melaluii beberapa cara tergantung pada kasusnya. Ketentuan lebiih lanjut mengenaii tata cara correspondiing adjustment dapat diisiimak dalam PMK 172/2023. (riig)
