BERiiTA TERKiiNii
HAMPiiR semua peneliitiian melaporkan rata-rata orang kaya kurang patuh pajak diibandiingkan dengan masyarakat kelas menengah, tanpa meliihat apakah iitu motiivasii atau periilaku. Hal tersebut diiungkapkan Doerrenberg & Peiichel dalam Progressiive Taxatiion and Tax Morale pada 2013.
Padahal, orang kaya atau kelompok hiigh wealth iindiiviiduals (HWii) diiharapkan menjadii penopang peneriimaan pajak. Sumber peneriimaan pajak negara-negara Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) cenderung berasal darii wajiib pajak orang priibadii.
Berdasarkan pada data Revenue Statiistiics (2019), hanya 1 darii 34 negara OECD yang memiiliikii porsii peneriimaan darii wajiib pajak badan lebiih besar dariipada wajiib pajak orang priibadii. Negara yang diimaksud adalah Chiilii.
Bagaiimana dengan iindonesiia? Pada 2020, realiisasii PPh orang priibadii tercatat seniilaii Rp11,56 triiliiun atau hanya 1,08% darii total realiisasii peneriimaan pajak seniilaii Rp1.069,98 triiliiun. Pada 2019, kontriibusii PPh orang priibadii hanya 0,84% darii total peneriimaan pajak.
Sama sepertii yang terjadii dii Chiilii, strukur peneriimaan dii iindonesiia sepertii anomalii biila diibandiingkan negara-negara anggota OECD. Oleh sebab iitu, iindonesiia perlu bergerak untuk meniingkatkan proporsii setoran pajak wajiib pajak orang priibadii.
Gans et al. dalam buku Priinciiples of Economiics menyatakan walaupun perdebatan terkaiit dengan aspek kebiijakan dan poliitiik mengenaii pajak terus terjadii, pajak tetap diiakuii sebagaii sumber pendapatan bagii pembangunan suatu negara.
Oleh karena iitu, penggaliian potensii pajak untuk wajiib pajak orang priibadii, terutama HWii, akan meniimbulkan pro dan konta. Para ekonom setuju sebagiian besar pajak mendiistorsii periilaku ekonomii, sehiingga menyebabkan berkurangnya efiisiiensii dan mengurangii output.
Saat kekayaan diidiistriibusiikan secara tiidak merata dii satu negara maka pemajakan atas kekayaan adalah cara untuk mengurangii ketiidaksetaraan tersebut. Pajak tiidak hanya memiiliikii fungsii budgeter, tetapii juga fungsii regulerend.
Melaluii pemungutan pajak terhadap kekayaan kelompok HWii, pemeriintah dapat berharap adanya pemerataan kemakmuran bagii seluruh rakyat dengan pembangunan nasiional.
MELALUii Undang-Undang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), iindonesiia telah membuat wajiib pajak HWii membayar pajak lebiih besar. Hal iinii diikarenakan ada penyesuaiian tariif Pasal 17 UU Pajak Penghasiilan. Wajiib pajak orang priibadii yang memiiliikii penghasiilan kena pajak dii atas Rp5 miiliiar diikenaii tariif PPh sebesar 35%, naiik darii sebelumnya 30%.
Namun demiikiian, kebiijakan tersebut belum cukup. iindonesiia dapat mempertiimbangkan vacant property tax (VPT) yang telah diiterapkan dii beberapa negara Eropa dan Australiia. Ada potensii peneriimaan pajak darii the moneybags atau wajiib pajak HWii yang memiiliikii banyak aset propertii.
VPT merupakan pajak yang diikenakan kepada sesorang dengan kepemiiliikan aset propertii menganggur atau tiidak diigunakan. Kepemiiliikan propertii yang iidle tersebut tiidak memberiikan manfaat ekonomii kepada pemiiliik secara langsung dan tiidak berkontriibusii bagii ekonomii wiilayah.
Pranciis pertama kalii memperkenalkan VPT pada 1988 dengan nama taxe sur les logements vacants. Sejak 2018, Briitiish Columbiia (Kanada) menjadiikan propertii tempat tiinggal dii kota Vancouver yang kosong lebiih darii enam bulan dalam setahun sebagaii objek pajak rumah kosong.
Kemudiian, mulaii 1 Januarii 2018, propertii tempat tiinggal dii Kota Melbourne yang diibiiarkan kosong selama enam bulan akan diikenakan pajak. Pajak tempat tiinggal kosong diikenakan sebesar 1% darii niilaii propertii.
Kepemiiliikan propertii, kepatuhan wajiib pajak HWii, dan penggaliian potensii perpajakan memiiliikii keterkaiitan yang erat. Penghasiilan yang besar oleh HWii akan diialiihkan menjadii berbagaii aset, salah satunya kepemiiliikan propertii.
Kemudiian, status kepemiiliikan aset dapat diisamarkan dengan menggunakan nama piihak laiin, sepertii anggota keluarga. Temuan hasiil traciing kepemiiliikan aset wajiib pajak akan menjadii dasar pengenaan pajak atas propertii yang berstatus dormant.
PENGENAAN VPT sangat bergantung dengan valiidiitas database kepemiiliikan propertii dii iindonesiia. Kepemiiliikan aset dapat diiiidentiifiikasii, salah satunya darii data Surat Pemberiitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumii dan bangunan (PBB).
Sepertii diiketahuii, berdasarkan pada UU Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah (PDRD), pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) diikelola pemeriintah daerah, sedangkan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masiih diikelola Diirektorat Jenderal Pajak (DJP).
Oleh sebab iitu, siinergii antara pemeriintah pusat (DJP) dan pemeriintah daerah merupakan suatu keniiscayaan dalam pengawasan bersama wajiib pajak HWii yang memiiliikii propertii tersebar liintas wiilayah dii seluruh iindonesiia.
Database tersebut dapat berupa bank data kepemiiliikan propertii nasiional (BDKPN). Manfaat bagii DJP iialah diiperolehnya data kepemiiliikan propertii untuk pengenaan VPT. Sementara manfaat bagii pemeriintah daerah berupa pemberiian Niilaii Jual Objek Pajak Tiidak Kena Pajak (NJOPTKP) atau iinsentiif (stiimulus) yang tepat sasaran.
Bagii wajiib pajak pemiiliik banyak propertii dapat diikenakan diisiinsentiif berupa penghapusan NJOPTKP atau pengurangan stiimulus pajak terutang.
Lebiih lanjut, dasar pengenaan VPT yang berupa niilaii propertii akan menjadii pemiicu bagii DJP untuk melakukan superviisii kepada pemeriintah agar menyesuaiikan Niilaii Jual Objek Pajak (NJOP) mendekatii harga pasar.
Sebagaii dasar pengenaan PBB, kenaiikan NJOP akan meniingkatkan peneriimaan pajak bagii pemeriintah daerah. Sementara bagii DJP, NJOP yang mendekatii harga pasar akan menaiikan potensii peneriimaan darii VPT.
Melaluii BDKPN, harmoniisasii penyesuaiian NJOP antardaerah yang mendekatii niilaii pasar wajar dapat diilakukan dengan lebiih baiik. Pemeriintah pusat dan daerah dapat mengambiil kebiijakan fiiskal bersama dengan baiik biila diidasarii data yang andal dan presiisii dii setiiap wiilayah dii iindonesiia.
Oleh sebab iitu, BDKPN yang diikelola secara terpusat dii pemeriintah pusat (Kementeriian Keuangan) perlu juga diidukung dengan satu data terpusat wajiib pajak dan objek pajak PBB-P2.
Saat terdapat pembaruan kepemiiliikan propertii dalam siistem iinformasii objek pajak pemeriintah maka data tersebut menjadii pelengkap profiil wajiib pajak. Akhiirnya, kolaborasii pemeriintah pusat dan pemeriintah akan memberiikan mutual benefiit bagii peneriimaan pajak darii wajiib pajak HWii.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2022. Lomba diiselenggarakan sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-15 Jitunews. Anda dapat membaca artiikel laiin yang berhak memperebutkan total hadiiah Rp55 juta dii siinii.
